Jurnal Anggota Legislatif

29 Juli 2026, 02:23 WIB

FGD Wilayah NTT bersama Ibu Firda Riwu Kore

Mengakhiri seluruh rangkaian hari kedua Bimbingan Teknis Anggota Legislatif Partai Perindo Tahun 2026 di Hotel Borobudur Jakarta, kami mengikuti Focus Group Discussion (FGD) Anggota DPRD Partai Perindo wilayah Nusa Tenggara Timur bersama Ibu Nona Firda Riwu Kore. Forum ini menjadi momentum untuk menyatukan langkah, memperkuat soliditas, dan menyamakan arah perjuangan dalam menjalankan fungsi kedewanan secara profesional, efektif, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda, namun tujuan kita tetap sama: menghadirkan kebijakan yang mampu menjawab kebutuhan rakyat dan mempercepat pembangunan daerah. Bagi saya, kekuatan seorang anggota legislatif bukan hanya diukur dari kemampuan berbicara di ruang sidang, tetapi dari keberanian memperjuangkan aspirasi masyarakat hingga benar-benar menjadi kebijakan dan program yang dirasakan manfaatnya. Karena itu, sinergi antarsesama anggota legislatif Partai Perindo menjadi modal penting untuk saling belajar, saling menguatkan, dan menghadirkan politik yang produktif serta membawa harapan. Dengan semangat tema Bimtek "Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi", kami semakin mantap mengabdikan diri untuk bekerja lebih keras, mengawal setiap kebijakan dengan penuh tanggung jawab, dan memastikan kehadiran Partai Perindo benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat, khususnya di Nusa Tenggara Timur, menuju Indonesia yang lebih maju, adil, dan sejahtera. #perindoNTT #partaiPerindoTTS #partaiPerindo

Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Nusa Tenggara Timur | Dapil Kab Timor Tengah Selatan 4

Share Copy Link

Lainnya dari Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Nusa Tenggara Timur | Dapil Kab Timor Tengah Selatan 4

Hadiri Kegiatan sosialisasi layanan perintis 10 Hari di Badan Pertanahan Kab TTS

Hari ini saya bersama Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bapak Chong Banamtuan, dan Anggota Komisi I, Bapak Heba Babbys, mengikuti kegiatan Sosialisasi Layanan Perintis 10 Hari dan Pengukuran Terjadwal 12 Hari yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS beserta jajaran, serta para Notaris/PPAT yang ada di Kota SoE. Kami memandang inovasi layanan ini sebagai sebuah langkah maju dalam menghadirkan kepastian pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat tentu penting, tetapi yang lebih penting adalah adanya kepastian: masyarakat mengetahui prosesnya, memahami waktunya, dan mendapatkan kejelasan terhadap setiap tahapan pelayanan yang mereka urus. Kami berharap komitmen pelayanan 10 Hari dan 12 Hari ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus menjadi bukti bahwa negara terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan pasti. Kepastian pelayanan adalah bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Semoga pernyataan ini dapat memperkuat pesan bahwa percepatan layanan pertanahan bukan sekadar soal waktu, tetapi juga tentang kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

28 Agustus 2026, 17:29 WIB

Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Nusa Tenggara Timur | Dapil Kab Timor Tengah Selatan 4

Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab TTS bersama Badan Kesbangpol Kab TTS

Hari ini Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan rapat kerja bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten TTS dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah dan kehidupan demokrasi. Evaluasi ini penting karena Kesbangpol berada pada garda depan dalam membangun kehidupan politik yang sehat, menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan berbagai elemen masyarakat. Komisi I DPRD Kabupaten TTS menegaskan bahwa Kesbangpol tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus hadir secara aktif di tengah masyarakat sebagai instrumen pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik sosial, memperkuat toleransi, serta memastikan dinamika politik dan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan bermartabat. Stabilitas daerah bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya. Ia harus dirawat melalui kerja nyata, komunikasi, deteksi dini, dan kehadiran pemerintah di tengah setiap persoalan masyarakat. Rapat kerja ini menjadi ruang evaluasi dan penguatan bersama. Sebab, ketika fungsi Kesbangpol berjalan optimal, maka demokrasi akan semakin dewasa, persatuan semakin kuat, dan pembangunan dapat berjalan dalam suasana yang aman dan kondusif.

26 Agustus 2026, 17:56 WIB