Jurnal Anggota Legislatif

06 Juli 2026, 20:28 WIB

Rapat Banggar dan TAPD Kab TTS

Berikut pernyataan politis yang dapat Bapak gunakan: Menulis Hari ini kami mengikuti Rapat Badan Anggaran DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka pembahasan Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten TTS Tahun Anggaran 2025. Bagi DPRD, pembahasan pertanggungjawaban APBD bukan sekadar menilai angka-angka dalam laporan keuangan, tetapi memastikan setiap rupiah uang rakyat telah dikelola secara efektif, efisien, transparan, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Melalui forum ini, kami mendorong pemerintah daerah untuk menjelaskan secara terbuka capaian program, kendala pelaksanaan, serta berbagai rekomendasi perbaikan agar kelemahan yang masih ditemukan tidak terus berulang pada tahun anggaran berikutnya. APBD harus menjadi instrumen pembangunan yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memperkuat pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Karena itu, fungsi pengawasan DPRD akan terus dijalankan secara kritis, objektif, dan bertanggung jawab demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik serta kesejahteraan masyarakat Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Nusa Tenggara Timur | Dapil Kab Timor Tengah Selatan 4

Share Copy Link

Lainnya dari Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Nusa Tenggara Timur | Dapil Kab Timor Tengah Selatan 4

Hadiri Kegiatan sosialisasi layanan perintis 10 Hari di Badan Pertanahan Kab TTS

Hari ini saya bersama Sekretaris Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan, Bapak Chong Banamtuan, dan Anggota Komisi I, Bapak Heba Babbys, mengikuti kegiatan Sosialisasi Layanan Perintis 10 Hari dan Pengukuran Terjadwal 12 Hari yang dilaksanakan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Ibu Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten TTS beserta jajaran, serta para Notaris/PPAT yang ada di Kota SoE. Kami memandang inovasi layanan ini sebagai sebuah langkah maju dalam menghadirkan kepastian pelayanan pertanahan kepada masyarakat. Pelayanan yang cepat tentu penting, tetapi yang lebih penting adalah adanya kepastian: masyarakat mengetahui prosesnya, memahami waktunya, dan mendapatkan kejelasan terhadap setiap tahapan pelayanan yang mereka urus. Kami berharap komitmen pelayanan 10 Hari dan 12 Hari ini benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, sekaligus menjadi bukti bahwa negara terus berupaya menghadirkan pelayanan publik yang semakin mudah, cepat, transparan, dan pasti. Kepastian pelayanan adalah bentuk nyata kehadiran negara di tengah masyarakat. Semoga pernyataan ini dapat memperkuat pesan bahwa percepatan layanan pertanahan bukan sekadar soal waktu, tetapi juga tentang kepastian dan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.

28 Agustus 2026, 17:29 WIB

Marthen Natonis, S. Hut., M. Si.

Nusa Tenggara Timur | Dapil Kab Timor Tengah Selatan 4

Rapat Kerja Komisi I DPRD Kab TTS bersama Badan Kesbangpol Kab TTS

Hari ini Komisi I DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan rapat kerja bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten TTS dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Kesbangpol sebagai perangkat daerah yang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas daerah dan kehidupan demokrasi. Evaluasi ini penting karena Kesbangpol berada pada garda depan dalam membangun kehidupan politik yang sehat, menjaga persatuan dan kesatuan, memperkuat wawasan kebangsaan, serta melakukan pembinaan terhadap organisasi kemasyarakatan dan berbagai elemen masyarakat. Komisi I DPRD Kabupaten TTS menegaskan bahwa Kesbangpol tidak boleh hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi harus hadir secara aktif di tengah masyarakat sebagai instrumen pemerintah dalam mendeteksi dan mencegah potensi konflik sosial, memperkuat toleransi, serta memastikan dinamika politik dan demokrasi tetap berjalan secara sehat dan bermartabat. Stabilitas daerah bukan sesuatu yang hadir dengan sendirinya. Ia harus dirawat melalui kerja nyata, komunikasi, deteksi dini, dan kehadiran pemerintah di tengah setiap persoalan masyarakat. Rapat kerja ini menjadi ruang evaluasi dan penguatan bersama. Sebab, ketika fungsi Kesbangpol berjalan optimal, maka demokrasi akan semakin dewasa, persatuan semakin kuat, dan pembangunan dapat berjalan dalam suasana yang aman dan kondusif.

26 Agustus 2026, 17:56 WIB