Jurnal Anggota Legislatif

06 Agustus 2026, 15:15 WIB

RAPAT BANGGAR DPRD HALSEL DAN TAPD PEMDA HALSEL

Banggar DPRD Halmahera Selatan Gelar Pra-Pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 Labuha, 4 Agustus 2026 – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan rapat bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Halmahera Selatan dengan agenda pra-pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Rapat yang dilaksanakan di Ruang Banggar DPRD Kabupaten Halmahera Selatan tersebut dimulai pada pukul 20.00 WIT dan dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, Adlillah Kamarullah, bersama seluruh jajaran TAPD, yang terdiri atas Kepala Bappeda, Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah, Asisten II Sekretariat Daerah, serta Kepala Bagian Hukum. Dalam forum tersebut, pemerintah daerah menyampaikan rancangan APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2027 dengan nilai sebesar Rp1.720.571.482.261. Pada tahap awal pembahasan, Banggar DPRD meminta TAPD untuk terlebih dahulu memaparkan perkembangan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2026 hingga akhir semester pertama. Berdasarkan laporan yang disampaikan, APBD Tahun Anggaran 2026 ditetapkan sebesar Rp1.712.269.500.000 dengan tingkat realisasi anggaran mencapai 47,34 persen hingga semester pertama. Banggar DPRD Halmahera Selatan menilai bahwa masih terdapat ruang yang cukup besar untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah pada Tahun Anggaran 2027. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah potensi penerimaan daerah dari sektor retribusi yang dinilai belum dikelola secara optimal. Selain itu, Banggar juga menyoroti adanya dana kurang bayar dan dana lebih bayar dari pemerintah pusat yang nilainya mencapai lebih dari Rp400 miliar dan hingga saat ini belum disalurkan kepada Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. Banggar berharap pemerintah daerah dapat melakukan langkah-langkah strategis untuk mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan daerah, memperkuat tata kelola keuangan, serta meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program pembangunan demi mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pra-pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 ini menjadi bagian penting dalam upaya menyusun kebijakan anggaran yang lebih terarah, transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan.

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

Share Copy Link

Lainnya dari Thamrin Haji Hasim

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

RAPAT PARIPURNA KE-18, KE-19, DAN KE-20 MASA SIDANG III TAHUN 2026 DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan Rapat Paripurna ke-18, ke-19, dan ke-20 Masa Sidang III Tahun 2026 dengan tiga agenda utama, yaitu penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah, serta penyampaian rekomendasi hasil reses anggota DPRD. Pada Rapat Paripurna ke-18 dengan agenda penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Hj. Salma Samad. Dalam pengantar sidang, pimpinan rapat menekankan pentingnya penjelasan pemerintah daerah terkait alasan dilakukannya perubahan anggaran pada tahun 2026. Pidato eksekutif dibacakan oleh Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmy Umar Muchsin. Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya perubahan proyeksi pendapatan daerah serta penyesuaian kebutuhan belanja daerah. Berdasarkan rancangan perubahan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2026 mengalami kenaikan dari sebesar Rp1,712 triliun menjadi Rp1,713 triliun atau bertambah sekitar Rp1 miliar. Selanjutnya, Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Halmahera Selatan, Fadila Mahmud. Dalam rapat tersebut, juru bicara panitia khusus (pansus), Alfitrah Hi. Rustam, menyampaikan laporan hasil kerja pansus yang telah melakukan pembahasan bersama berbagai pihak terkait. Setelah penyampaian laporan pansus, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPRD yang hadir terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Seluruh tahapan pembahasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Rapat Paripurna ke-20 dengan agenda penyampaian rekomendasi hasil reses dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Halmahera Selatan, Muslim Haji Rakib. Dalam pengantarnya, pimpinan rapat menyampaikan bahwa hasil reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD sebagai wadah untuk menampung, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Rekomendasi hasil reses kemudian disampaikan oleh juru bicara, Siska Tendean, yang memaparkan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan ke depan. Melalui ketiga rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi terwujudnya pembangunan daerah yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

07 Agustus 2026, 21:31 WIB

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

KOMISI I DPRD HALMAHERA SELATAN GELAR RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT DUGAAN KASUS ASUSILA DI SD NEGERI 258 HALMAHERA SELATAN

Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dengan agenda pembahasan dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh Kepala SD Negeri 258 Halmahera Selatan terhadap salah seorang siswinya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Munawir Bahar, serta dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Siti Hadija, beserta Kepala SD Negeri 258 Halmahera Selatan. Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian kasus tersebut secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komisi I juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak serta memastikan terpenuhinya pendampingan psikologis dan sosial bagi korban. Anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Tamrin Haji Hasim, mengecam keras dugaan tindak asusila tersebut. Menurutnya, tindakan yang melibatkan tenaga pendidik sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan teladan kepada peserta didik merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Dalam penyampaiannya, Tamrin Haji Hasim meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Kepala SD Negeri 258 dari jabatannya guna menjamin kelancaran proses hukum dan menjaga stabilitas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Selain itu, Tamrin Haji Hasim juga meminta Dinas Pendidikan untuk menjalin koordinasi secara intensif dengan Kepolisian Resor Halmahera Selatan guna memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan secara menyeluruh terhadap siswi yang menjadi korban agar hak-haknya tetap terlindungi. Komisi I DPRD Halmahera Selatan menyatakan akan terus mengawasi perkembangan penanganan kasus tersebut sampai adanya kepastian hukum, sekaligus memastikan bahwa lingkungan pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan terhadap anak.

06 Agustus 2026, 19:13 WIB