PERINDO UPDATE

11 Apr 2018 19:31

Hary Tanoe Ajak Bangun Industri Digital, Pakar Bisnis UIN: Produk Indonesia Siap Bersaing


JAKARTA – Pakar Hukum Bisnis dari Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, Faris Satria Alam menjelaskan keberadaan industri digital berfungsi mengembang produk dalam negeri sekaligus merubah mindset pelaku UMKM untuk terjun ke bisnis online. 

Hal ini ia sampaikan ketika disingung soal pernyataan Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedibjo yang  mengajak agar Indonesia bersaing dengan negara lain antara lain dengan membangun digital produk sendiri.

“Sangat baik (usulan Hary Tanoe) agar semua wilayah di Indonesia dapat merasakan kehadiran Internet. Dan perlahan sudah terbukti misalnya pemilik ruko di daerah sudah beralih ke bisnis online dengan memanfaatkan aplikasi sosmed yang ada seperti Instagram, WhatApps, Facebook, Twitter dan lainnya,” kata Faris saat dimintai keterangannya, Rabu (11/4/2018). 

Untuk memperlebar jangkauan UMKM, Faris mengatakan instansi terkait perlu melakukan edukasi secara berkala kepada pelaku UMKM yang ingin masuk ke sistem belanja online.

“Agar adanya peningkatan kualitas sehingga produk Indonesia siap bersaing,” jelasnya.

Selanjutnya yang perlu dipahami juga oleh para pebisnis dan pelaku UMKM yang terjun di bisnis daring yakni soal Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

Aturan diberlakukan dalam PP tersebut yakni dikenakan PPh atau pajak penghasilan yang memiliki usaha atau pendapatan dari Rp4,8 miliar setahun.

Menurutnya saat ini PP Nomor 46 Tahun 2013 sedang dilakukan revisi atau perubahan yang bertujuan lebih kepada perlindungan terhadap keberadaan UMKM.

Revisi tersebut jika sebelumnya UMKM dikenakan tarif pajak 1 persen rencananya akan diturunkan pemerintah menjadi 0,5 persen.

“Dalam ketentuan PP tersebut diatur tarif PPh Final 1 persen untuk omzet sampai dengan Rp4,8 miliar setahun. (Revisi PP) ini sebenarnya untuk proteksi UMKM. Mudah-mudahan dalam proses revisi PP tersebut PPh Final berkurang menjadi 0.5% (dari sebelumnya 1 persen) atau mungkin bisa lebih rendah dari itu sehingga lebih berpihak kepada UMKM,” tambahnya.

Dia menjelaskan pemerintah perlu juga memproteksi UMKM dengan membuat regulasi teknis berpihak kepada UMKM. Penyaluran KUR kepada UMKM pun perlu ditindaklanjuti pemerintah untuk mempertahankan keberadaan UMKM di seluruh Indonesia.

“Caranya bagaimana yakni dengan tetap mendorong terciptanya inovasi dan menjaga iklim persaingan. Di samping itu pemerintah juga perlu mempermudah proses penyaluran KUR kepada UMKM dan menetapkan bunga flat untuk KUR bagi pelaku usaha UMKM,” tuturnya.

Akhir pekan lalu, Hary Tanoe mengajak agar Indonesia bersaing dengan negara lain antara lain dengan membangun digital produk sendiri. Indonesia harus bisa bersaing dengan negara lain selama ada kemauan. Oleh karena itu ia menegaskan tidak ada kata tidak bisa.

“Kita harus bangun digital product kita sendiri, bukan asing. Tidak ada kata tidak bisa. Selama masih dalam kapasitas manusia, kita bisa lakukan asal ada kemauan,” ungkap Hary Tanoe di Gedung MNC News Center, Jakarta, Selasa (14/11/2017).

VIDEO PROFILE



29
Daftar-Online-Partai-Perindo

Latest Tweet

@PartaiPerindo

facebook fans

PERINDO

SEKRETARIAT DPP PARTAI PERINDO

Jl. Pangeran Diponegoro 29
Menteng, Jakarta Pusat 10310
Telp : +62 21 - 3192 4109
Fax : +62 21 – 3192 5485
Email: [email protected]

Copyright © 2018 Partai Persatuan Indonesia (Partai PERINDO). All rights reserved.

'+
1
'+
2 - 3
4 - 5
6 - 7
8 - 9
10 - 11
12 - 13
13 - 14
[x]