Banyak Warga Tak Ber-KTP Lobar, Dr. Syam Soroti Dampaknya ke Fiskal Daerah
LOMBOK BARAT - Identitas kependudukan tidak hanya menjadi urusan administratif bagi daerah. Di Lombok Barat, kepemilikan KTP daerah turut disoroti karena berkaitan dengan kapasitas fiskal, pembangunan, hingga representasi politik masyarakat.
Persoalan itu mencuat setelah DPRD Lombok Barat menemukan masih banyak warga yang tinggal di wilayah tersebut tetapi menggunakan KTP luar daerah. Salah satunya berada di sebuah perumahan di Desa Kuranji Dalang, Kecamatan Labuapi, dengan penghuni disebut mencapai lebih dari 1.000 kepala keluarga.
Anggota DPRD Lombok Barat Dr. Syamsuriansyah menilai kondisi tersebut perlu segera dibenahi karena jumlah penduduk menjadi salah satu indikator dalam penentuan dana alokasi umum (DAU) yang diterima daerah.
“Itu tidak ber-KTP Lobar. Oleh karena itu saya mengimbau kepada kita semua yang merasa masih ber-KTP di luar Lobar, ayo kita sadar diri, kita introspeksi diri,” kata Syamsuriansyah yang akrab dipanggil Dr. Syam, Selasa (6/10/26).
Menurut Dr. Syam, persoalan semakin penting ketika masih terdapat pejabat di lingkungan Pemkab Lombok Barat yang belum memindahkan KTP mereka ke daerah tersebut. Kondisi itu dinilai tidak sejalan dengan ajakan kepada masyarakat untuk ber-KTP Lombok Barat.
“Saya saja ini contohnya selalu dibilang orang luar, tetapi buktinya saya membuktikan komitmenn saya ber-KTP Lobar dan tinggal di Lobar. Pajak-pajak saya bayar di Lobar,” tegas Ketua DPD Partai Perindo Lombok Barat tersebut.
Dia menjelaskan, pilihan domisili juga berkaitan dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Ketika seseorang tinggal di Mataram, misalnya, aktivitas belanja dan pembayaran pajak yang menyertainya dinilai lebih banyak berlangsung di wilayah tersebut.
Persoalan tersebut juga bersinggungan dengan perhatian Partai Perindo terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Dalam arah politiknya, Partai Perindo menempatkan diri sebagai partai pro ekonomi yang mendorong ekonomi kerakyatan, dengan perhatian pada aktivitas ekonomi yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.
Karena itu, Dr. Syam menawarkan solusi bagi pejabat Pemkab Lombok Barat yang masih tinggal di Mataram. Mereka tetap dapat tinggal di sana, tetapi diminta memiliki KTP serta rumah tempat tinggal di Lombok Barat.
“Segera pindah KTP ke Lobar dan saya minta kepala dinas dukcapil ayo Kita dorong teman-teman pejabat Lobar ini segera pindahkan KTP-nya. Bisa sehari kok pindah KTP,” ujarnya.
Dia menambahkan, dampak kepemilikan KTP Lombok Barat tidak berhenti pada persoalan fiskal. Data kependudukan juga disebut berkaitan dengan aspek sosial kemasyarakatan dan indikator pembangunan manusia, termasuk rata-rata lama sekolah serta harapan lama sekolah.
Dari sisi politik, jumlah penduduk juga berpotensi memengaruhi keterwakilan daerah melalui jumlah kursi DPRD. Karena itu, Dr. Syam menilai persoalan administrasi kependudukan tersebut memiliki konsekuensi yang lebih luas bagi arah pembangunan Lombok Barat.
“Sederhana, tapi dampaknya sangat besar untuk kemajuan fiskal Lobar,” tegasnya.
Bagikan:
Selengkapnya
