Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPR Papua ke Lokasi Banjir Bandang Kemiri Diserahkan kepada Ketua DPR Papua

31 Maret 2026, 07:00 WIB

Anggota DPR Papua dari Fraksi Perindo, Johny Suebu, S.H., bersama Komisi I DPR Papua, telah melaksanakan penyerahan laporan hasil kunjungan kerja ke lokasi terdampak banjir bandang yang terjadi pada 16 Maret 2019 di wilayah Kemiri. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat korban bencana, mengidentifikasi kebutuhan mendesak, serta menghimpun data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan.
Dalam laporan tersebut, Komisi I DPR Papua memuat berbagai temuan lapangan, termasuk kondisi infrastruktur, situasi sosial masyarakat, serta kebutuhan penanganan dan pemulihan pascabencana. Selain itu, laporan juga berisi rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta langkah-langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang.
Penyerahan laporan ini dilakukan kepada Ketua DPR Papua sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus upaya mendorong tindak lanjut kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Diharapkan, hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan bencana di Papua.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Partisipasi Johny Suebu, S.H. dalam Pra Konferensi Dewan Adat Suku Sentani (DASS) di Kampung Yobeh
Kegiatan Lembaga

Partisipasi Johny Suebu, S.H. dalam Pra Konferensi Dewan Adat Suku Sentani (DASS) di Kampung Yobeh

Pada Kamis, 10 September 2026, Johny Suebu, S.H., selaku Anggota DPR Papua Dapil 3 dari Partai Perindo sekaligus Ondofolo Kampung Ifale, menghadiri dan berpartisipasi dalam kegiatan Pra Konferensi Dewan Adat Suku Sentani (DASS) yang dilaksanakan di Kampung Yobeh, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Kehadiran dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk partisipasi dan kepedulian terhadap dinamika serta perkembangan kelembagaan adat di wilayah Sentani. Kegiatan Pra Konferensi DASS menjadi ruang untuk membangun komunikasi, mempererat hubungan, serta menyerap berbagai aspirasi dan masukan yang berkaitan dengan keberadaan, peran, dan penguatan masyarakat adat. Dalam kapasitasnya sebagai Anggota DPR Papua Dapil 3 dan Ondofolo Kampung Ifale, Johny Suebu, S.H. turut mengikuti rangkaian kegiatan serta berinteraksi dengan para tokoh adat dan peserta yang hadir. Kehadiran tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antara unsur masyarakat adat dan perwakilan masyarakat di lembaga legislatif dalam mendukung kepentingan serta pembangunan masyarakat di Kabupaten Jayapura.

Kunjungan Kerja Komisi I DPR Provinsi Papua dalam Rangka Tindak Lanjut Penyampaian Aspirasi Masyarakat Korban Banjir Bandang 16 Maret 2019 Sentani
Kegiatan Lembaga

Kunjungan Kerja Komisi I DPR Provinsi Papua dalam Rangka Tindak Lanjut Penyampaian Aspirasi Masyarakat Korban Banjir Bandang 16 Maret 2019 Sentani

Kegiatan Kunjungan Kerja Komisi I DPR Provinsi Papua dalam Rangka Tindak Lanjut Penyampaian Aspirasi Masyarakat Korban Banjir Bandang 16 Maret 2019 Sentani dilaksanakan pada Selasa, 03 Maret 2026 bertempat di Hunian Sementara (Huntara) Perumahan Cinta Kasih Kemiri, Sentani, Kabupaten Jayapura. Kunjungan kerja ini merupakan tindak lanjut dari penyampaian aspirasi masyarakat yang sebelumnya diterima oleh Komisi I DPR Provinsi Papua terkait kondisi masyarakat korban bencana Banjir Bandang Sentani 2019. Dalam kegiatan tersebut, Komisi I DPR Provinsi Papua melakukan peninjauan langsung ke lokasi hunian sementara untuk melihat kondisi tempat tinggal masyarakat yang terdampak bencana. Selain melakukan peninjauan lapangan, rombongan juga berdialog dengan masyarakat guna mendengar secara langsung berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh warga yang tinggal di kawasan tersebut. Masyarakat menyampaikan bahwa hingga saat ini, kurang lebih tujuh tahun pascabencana, warga masih tinggal di hunian sementara tanpa adanya kepastian terkait penyediaan hunian tetap. Selain itu, masyarakat juga menyampaikan aspirasi mengenai kejelasan legalitas tanah, kepastian program pembangunan hunian tetap atau rumah layak huni, serta harapan agar pemerintah daerah dapat memberikan perhatian dan solusi yang nyata terhadap permasalahan tempat tinggal bagi korban banjir bandang. Anggota legislatif dari Partai Perindo, yaitu Johny Suebu, turut hadir dalam kunjungan kerja tersebut. Selain sebagai anggota legislatif, Johny juga merupakan Ondofolo (pemimpin adat) dari masyarakat yang terdampak bencana. Dalam kesempatan tersebut, Johny menyampaikan pentingnya perhatian serius dari pemerintah terhadap nasib masyarakat yang hingga kini masih tinggal di hunian sementara, serta mendorong adanya solusi yang jelas terkait legalitas tanah dan pembangunan hunian tetap bagi warga korban banjir bandang. Melalui kegiatan ini, Komisi I DPR Provinsi Papua mencatat berbagai aspirasi serta kondisi riil masyarakat di lapangan sebagai bahan untuk ditindaklanjuti dalam proses pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah daerah serta instansi terkait. Diharapkan hasil kunjungan kerja ini dapat mendorong adanya langkah konkret dari pemerintah dalam memberikan kepastian solusi bagi masyarakat korban banjir bandang, khususnya terkait pemenuhan hak atas tempat tinggal yang layak dan aman.

Johny Suebu, S.H. Menghadiri Rapat Paripurna DPR Papua dengan Agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Kelompok Khusus terhadap Materi Raperdasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026
Kegiatan Lembaga

Johny Suebu, S.H. Menghadiri Rapat Paripurna DPR Papua dengan Agenda Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi dan Kelompok Khusus terhadap Materi Raperdasi tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026

Johny Suebu, S.H., Anggota DPR Papua Daerah Pemilihan (Dapil) 3 dari Partai Perindo, menghadiri Rapat Paripurna DPR Papua pada tanggal 29 September 2026 dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi dan kelompok khusus terhadap materi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi (Raperdasi) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026. Penyampaian pendapat akhir tersebut merupakan bagian dari tahapan pembahasan Raperdasi Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 sebelum proses persetujuan dan penetapan. Kegiatan ini menjadi bagian dari pelaksanaan fungsi DPR Papua dalam pembahasan dan pengambilan keputusan terkait kebijakan anggaran daerah bersama Pemerintah Provinsi Papua.