searchCari
Partai Perindo cancel

Pencarian Populer

Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Ketua Komisi III DPRD Humbahas Kunjungan Kerja ke DPRD Pematangsiantar Bahas Sinkronisasi Kinerja Program dan Realisasi Anggaran

12 Maret 2026, 10:00 WIB



PEMATANGSIANTAR, 12 Maret 2026 – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan sekaligus kader Perindo, Guntur Sariaman Simamora, melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kota Pematangsiantar pada Kamis (12/3/2026). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka konsultasi dan koordinasi mengenai sinkronisasi capaian kinerja program dengan realisasi anggaran dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ).

Dalam kegiatan tersebut, Guntur Sariaman Simamora yang juga merupakan kader Partai Perindo menyampaikan bahwa sinkronisasi antara capaian kinerja program dan realisasi anggaran merupakan bagian penting dalam memastikan penggunaan anggaran daerah berjalan efektif, transparan, dan akuntabel.

Ia menjelaskan bahwa melalui konsultasi ini, DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan ingin memperoleh masukan serta berbagi pengalaman dengan DPRD Kota Pematangsiantar terkait mekanisme pembahasan LKPJ, khususnya dalam mengevaluasi kesesuaian antara perencanaan program dengan realisasi anggaran yang telah dilaksanakan oleh pemerintah daerah.

“Melalui kunjungan kerja ini kami ingin memperkuat pemahaman serta mendapatkan referensi terkait bagaimana proses sinkronisasi capaian kinerja program dengan realisasi anggaran pada LKPJ, sehingga fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan lebih optimal,” ujar Guntur.

Menurutnya, evaluasi yang baik terhadap LKPJ menjadi salah satu instrumen penting bagi DPRD dalam memastikan setiap program pembangunan daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat serta dilaksanakan sesuai dengan perencanaan anggaran yang telah ditetapkan.

Kunjungan kerja tersebut juga menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan antara DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dan DPRD Kota Pematangsiantar dalam berbagi informasi serta pengalaman dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan.

Dengan adanya kegiatan konsultasi dan koordinasi ini, diharapkan proses evaluasi LKPJ di Kabupaten Humbang Hasundutan dapat semakin berkualitas serta mampu mendorong peningkatan kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan program pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Guntur Sariaman Simamora Pimpin RDP Terkait Keberatan Ukuran Tanah Terminal Siparbue Doloksanggul
Kegiatan Lembaga

Guntur Sariaman Simamora Pimpin RDP Terkait Keberatan Ukuran Tanah Terminal Siparbue Doloksanggul

Doloksanggul – Guntur Sariaman Simamora, Ketua Komisi III DPRD dan kader Partai Persatuan Indonesia, memimpin langsung Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keberatan masyarakat atas ukuran tanah persil dalam pembangunan Terminal Siparbue Doloksanggul. Rapat yang dilaksanakan pada Rabu, 18 Februari 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi III DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, dihadiri perwakilan masyarakat terdampak, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, serta Kantor Pertanahan (BPN) Kabupaten Humbang Hasundutan. Dalam forum tersebut, masyarakat menyampaikan keberatan terhadap hasil pengukuran terakhir yang dilakukan pada tahun 2013. Mereka menilai pengukuran saat itu lebih mengacu pada titik-titik milik Pemkab dan belum sepenuhnya memperhatikan batas tanah persil warga, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas kepastian hak kepemilikan. Menanggapi hal tersebut, Guntur menegaskan bahwa Komisi III berkomitmen mengawal persoalan ini hingga tuntas. Ia menekankan bahwa pembangunan harus berjalan sejalan dengan kepastian hukum dan perlindungan hak masyarakat. RDP ini, menurutnya, bukan sekadar forum dengar pendapat, tetapi ruang penyelesaian yang menghasilkan keputusan konkret. Dalam rapat tersebut disepakati beberapa poin penting: Pertama, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan agar segera melakukan pengukuran kembali atas lahan Terminal Siparbue Doloksanggul dengan melibatkan seluruh pihak terkait, yaitu Panitia Pengadaan Tanah Pemkab Humbang Hasundutan Tahun 2013 (Bapak RJ Simamora selaku mantan Camat Doloksanggul), Tim 9 Penyerahan Tanah sebagai perwakilan masyarakat, Horas Munthe selaku mantan Kepala Desa Bonanionan, BPKPD Kabupaten Humbang Hasundutan (Bidang Aset), serta Kantor Pertanahan Kabupaten Humbang Hasundutan. Kedua, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan agar segera melaksanakan pengukuran ulang bersama BPN paling lambat pada minggu kedua bulan Maret 2026. Ketiga, Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan diminta segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang muncul di antara masyarakat yang telah menyerahkan lahan, sehingga tidak ada lagi polemik yang berlarut. RDP ini menjadi langkah tegas DPRD dalam memastikan setiap proses pembangunan berjalan transparan, akuntabel, dan tidak mengabaikan hak masyarakat. Dengan adanya kesepakatan tersebut, diharapkan persoalan lahan Terminal Siparbue Doloksanggul dapat diselesaikan secara adil dan tuntas.

18 Februari 2026, 10:00 WIB Baca Jurnal
PEMBAHASAN STRATEGI LINGKUNGAN BERKELANJUTAN, GUNTUR SARIAMAN SIMAMORA IKUTI RAPAT KOORDINASI BERSAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG UNTUK HUMBANG HASUNDUTAN
Kegiatan Lembaga

PEMBAHASAN STRATEGI LINGKUNGAN BERKELANJUTAN, GUNTUR SARIAMAN SIMAMORA IKUTI RAPAT KOORDINASI BERSAMA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA BANDUNG UNTUK HUMBANG HASUNDUTAN

Guntur Sariaman Simamora selaku Ketua Komisi III sekaligus kader Partai Persatuan Indonesia (Perindo) mengikuti rapat koordinasi bersama Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung di Bandung. Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat referensi kebijakan dan strategi pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, khususnya untuk diterapkan di Humbang Hasundutan. Dalam rapat tersebut, dibahas berbagai pendekatan strategis dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup melalui kebijakan yang terintegrasi dan berorientasi jangka panjang. Guntur Sariaman Simamora menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, legislatif, dan masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama dalam menghadapi tantangan pembangunan di daerah. Selain itu, pertemuan juga mengulas sejumlah tantangan dalam implementasi program lingkungan hidup, seperti keterbatasan anggaran, rendahnya kesadaran masyarakat, serta perlunya penguatan sistem pengawasan terhadap potensi pencemaran dan kerusakan lingkungan. Pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Bandung turut memaparkan berbagai program unggulan yang telah dijalankan, termasuk pengelolaan sampah berbasis masyarakat dan pengurangan emisi karbon. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan adaptif di Humbang Hasundutan, guna menciptakan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat di daerah tersebut.

28 April 2026, 10:00 WIB Baca Jurnal
Rapat Komisi III DPRD Kab. Humbang Hasundutan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Tentang Pembahasan LKPj Bupati TA 2025
Kegiatan Lembaga

Rapat Komisi III DPRD Kab. Humbang Hasundutan dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Tentang Pembahasan LKPj Bupati TA 2025

Doloksanggul, 1 April 2026 — Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Guntur Sariaman Simamora, memimpin rapat bersama Dinas Peternakan dan Perikanan dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Tahun Anggaran 2025. Rapat yang berlangsung di Doloksanggul tersebut dihadiri oleh jajaran Komisi III DPRD serta perwakilan dari Dinas Peternakan dan Perikanan. Dalam kesempatan itu, Guntur Sariaman Simamora yang juga merupakan kader Partai Perindo menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kinerja pemerintah daerah. Pembahasan difokuskan pada evaluasi program kerja, capaian kinerja, serta penggunaan anggaran di sektor peternakan dan perikanan selama tahun 2025. Komisi III memberikan sejumlah catatan dan masukan guna meningkatkan efektivitas program di tahun mendatang. Guntur menyampaikan bahwa sektor peternakan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung perekonomian masyarakat, khususnya di Kabupaten Humbang Hasundutan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang matang serta pengawasan yang optimal terhadap pelaksanaan program. “Melalui rapat ini, kita berharap seluruh program yang telah dijalankan dapat dievaluasi secara menyeluruh, sehingga ke depan dapat lebih tepat sasaran dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat,” ujarnya. Rapat berlangsung secara kondusif dan diakhiri dengan kesepakatan untuk menindaklanjuti hasil pembahasan sebagai bagian dari proses penyempurnaan LKPj Bupati Tahun Anggaran 2025.

01 April 2026, 13:00 WIB Baca Jurnal
popupbanner