Kegiatan Lembaga
KETUA KOMISI III DPRD KABUPATEN HUMBANG HASUNDUTAN MELAKSANAKAN KUNJUNGAN KERJA KE BPKD KOTA SUBULUSSALAM
Subulussalam, 24 Juni 2026 – Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Guntur Sariaman Simamora, bersama anggota Komisi III DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan melaksanakan kunjungan kerja ke Badan Pengelolaan Keuangan Daerah (BPKD) Kota Subulussalam dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025.
Kunjungan kerja tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD guna memperoleh informasi, masukan, serta referensi terkait mekanisme penyusunan dan pembahasan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang efektif, transparan, dan akuntabel. Melalui kegiatan ini, Komisi III DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan berupaya memperdalam pemahaman mengenai tata kelola keuangan daerah, penyajian laporan keuangan pemerintah daerah, serta tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban APBD.
Dalam pertemuan tersebut, pihak BPKD Kota Subulussalam menyampaikan berbagai informasi mengenai proses penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD, strategi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah, serta langkah-langkah yang dilakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, dilakukan pula diskusi dan tukar pengalaman mengenai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dan penyusunan laporan keuangan yang akuntabel.
Guntur Sariaman Simamoramenyampaikan bahwa hasil konsultasi dan koordinasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan yang konstruktif bagi Komisi III DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam melaksanakan pembahasan Laporan Pertanggungjawaban Bupati atas Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. Dengan adanya koordinasi antar daerah, diharapkan kualitas pembahasan dan pengawasan terhadap pengelolaan keuangan daerah dapat semakin optimal demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan bertanggung jawab.
Kegiatan berlangsung dengan baik dan penuh semangat kerja sama, serta diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemerintah daerah dalam mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel.



