searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

RAPAT PARIPURNA ISTIMEWA PERESMIAN PENGANGKATAN PIMPINAN DPRD KAB. BATU BARA

11 Februari 2026, 11:20 WIB

Rapat Paripurna Peresmian Pengangkatan Pimpinan DPRD Kabupaten Batu Bara untuk Bapak Nurhaji sebagai Wakil Ketua 1 dari Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA). Dengan demikin lengkap unsur pimpinan DPRD Kabupaten Batu Bara sebagai berikut : 1. Ketua : Syafi'i, SH (PDIP) 2. Wakil Ketua 1 : Nurhaji (GERINDRA) 3. Wakil Ketua 2 : Rodial (PKS)

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

PANDANGAN FRAKSI LKPJ BUPAT BATU BARA TAHUN 2025
Kegiatan Lembaga

PANDANGAN FRAKSI LKPJ BUPAT BATU BARA TAHUN 2025

Rapat Paripurna dengan jadwal Penyampaian pandangan pandangan Fraksi terhadap Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) Bupati Kabupaten Batu Bara Tahun Anggaran 2025.

MUSCAB PKB KAB. BATU BARA
Kegiatan Partai

MUSCAB PKB KAB. BATU BARA

Saya menghadiri Musyawarah Cabang (Muscab) Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kabupaten Batu Bara masa bakti 2026–2031. Kegiatan tersebut digelar di Kecamatan Sei Balai, Minggu, 12 April 2026.

RESES TAHAP I MASA SIDANG TAHUN 2026
Kegiatan Lembaga

RESES TAHAP I MASA SIDANG TAHUN 2026

Alpon Sirait, ST selaku Anggota DPRD Kabupaten Batu Bara menggelar Reses Tahap I masa sidang Tahun 2026 dilaksanakan Tanggal 02 Maret 2026 di Desa Tanah Rendah Kec. Air Putih Kab.Batu Bara. Secara lebih rinci, reses di Kabupaten Batu Bara memiliki pengertian dan tujuan sebagai berikut : - Menyerap Aspirasi: Kegiatan wajib anggota dewan untuk bertemu konstituen (pemilih) guna menampung keluhan, aspirasi, pengaduan, dan masukan masyarakat. Kunjungan Dapil: Anggota DPRD mengunjungi wilayah tempat mereka dipilih untuk berdialog langsung dengan warga. Waktu Pelaksanaan: Dilaksanakan beberapa 3 kali dalam setahun, di luar masa sidang resmi. Tindak Lanjut: Aspirasi yang diperoleh selama reses didokumentasikan dan diserahkan kepada Pimpinan DPRD, kemudian ditindaklanjuti sebagai pokok pikiran (pokir) DPRD untuk dimasukkan dalam perencanaan anggaran pembangunan daerah (RKPD).