Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Rapat BanMUs

02 Maret 2026, 13:00 WIB

Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan tentang Rencana kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Timor Tengah Selatan untuk bulan Maret Tahun 2026 pada Masa Persidangan ll tahun sidang 2025-2026.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Kerajinan Marmer di Sanggar Kerja Desa Ajaobaki oleh Komisi II DPRD Kabupaten TTS
Kegiatan Lembaga

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Kerajinan Marmer di Sanggar Kerja Desa Ajaobaki oleh Komisi II DPRD Kabupaten TTS

Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Sanggar Kerja Kerajinan Marmer yang berada di Desa Ajaobaki. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung perkembangan usaha kerajinan marmer, melihat proses produksi, serta mengidentifikasi berbagai potensi dan kendala yang dihadapi para pengrajin dalam mengembangkan usaha mereka. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi II berdialog dengan pengelola dan para pengrajin untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan bahan baku, proses pengolahan, pemasaran hasil kerajinan, serta kebutuhan dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan peninjauan terhadap fasilitas kerja dan peralatan produksi yang digunakan dalam pembuatan berbagai produk kerajinan marmer. Hasil monitoring menunjukkan bahwa usaha kerajinan marmer di Desa Ajaobaki memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai salah satu usaha ekonomi kreatif masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan peralatan produksi, akses pemasaran yang belum optimal, serta kebutuhan peningkatan keterampilan dan inovasi produk. Melalui kegiatan monitoring ini, Komisi II DPRD Kabupaten TTS berkomitmen untuk mendorong dukungan kebijakan dan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas para pengrajin, memperluas akses pasar, serta mengembangkan industri kerajinan marmer sebagai salah satu produk unggulan daerah.

Kunjungan Kerja bersama Komisi II DPRD Kab. TTS
Kegiatan Lembaga

Kunjungan Kerja bersama Komisi II DPRD Kab. TTS

Dalam kegiatan ini, anggota Komisi II meninjau langsung kondisi fisik kolam, ketersediaan air, serta pertumbuhan bibit ikan yang dikelola oleh kelompok tani atau masyarakat setempat. Fokus utamanya adalah melihat sejauh mana bantuan pemerintah (seperti bibit atau pakan) telah dimanfaatkan secara efektif oleh warga Desa Noembila dan Desa Oinlasi. Kec. Mollo Selatan.

Penegasan Evaluatif Anggota Legislatif Fraksi Perindo dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025
Kegiatan Lembaga

Penegasan Evaluatif Anggota Legislatif Fraksi Perindo dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025

Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Partai Perindo yang tergabung dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025, saya menegaskan bahwa pertemuan bersama RSUD, Bapenda, PUPR, BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Perumda harus menjadi momentum evaluasi yang jujur dan berorientasi pada perbaikan nyata. Saya mencermati masih adanya kelemahan dalam pelayanan dasar, khususnya di RSUD yang belum optimal menjawab kebutuhan masyarakat, serta kesiapsiagaan BPBD yang masih cenderung reaktif. Selain itu, pengelolaan PAD oleh Bapenda dan kinerja Perumda juga dinilai belum maksimal, sehingga membutuhkan inovasi, transparansi, dan langkah konkret agar benar-benar memberikan kontribusi bagi daerah. Di sisi lain, saya menilai pembangunan infrastruktur oleh PUPR dan pengelolaan transportasi oleh Dinas Perhubungan masih belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Potensi sektor pariwisata, pertanian, dan ketahanan pangan juga belum dikelola secara optimal dan memerlukan strategi terpadu yang berpihak pada masyarakat, khususnya petani. Untuk itu, saya menegaskan bahwa seluruh OPD harus lebih fokus pada hasil dan dampak nyata, bukan sekadar serapan anggaran, serta wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi Pansus secara serius agar tidak terus terjadi pengulangan persoalan yang sama dari tahun ke tahun.