Konsultasi Anggota Pansus LKPJ ke BKD Provinsi Terkait Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

16 April 2026, 11:00 WIB

Bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ melaksanakan konsultasi ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi guna membahas pengelolaan serta optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, klarifikasi, serta perbandingan praktik terbaik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi.
Hasil konsultasi ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi Pansus dalam penyusunan catatan strategis terhadap LKPJ Kepala Daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Sosialisasi Perijinan Terpadu Satu Pintu

Kegiatan edukasi yang dilakukan Dinas (DPMPTSP) bersama Komisi 2 DPRD Kab. TTS di Dapil 2 Desa Nunbena, Kecamatan Nunbena. kegiatan bertujuan untuk memperkenalkan sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi, mulai dari permohonan hingga terbitnya dokumen, melalui satu tempat atau sistem elektronik (OSS-RBA). Tujuannya adalah mempermudah pelaku usaha, meningkatkan pemahaman tentang sistem berbasis risiko (OSS-RBA), mempercepat proses, dan mendorong investasi serta pertumbuhan ekonomi dengan standar transparansi dan kemudahan berusaha.

Kegiatan Lembaga

Memperkuat Sinergi Kelembagaan melalui Silaturahmi Kapolres TTS ke DPRD Kabupaten TTS

Saya menghadiri kegiatan silaturahmi Kapolres Timor Tengah Selatan (TTS), AKBP Kristiyan Beorbel Martino, S.H., S.I.K., M.M., CLEM., bersama DPRD Kabupaten TTS pada Selasa, 4 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kemitraan dan sinergi antara DPRD Kabupaten TTS dan Kepolisian, sekaligus membangun komunikasi serta koordinasi dalam menyikapi berbagai persoalan dan isu strategis di daerah. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Fraksi Perindo, saya mendukung penguatan kolaborasi antarlembaga dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta menciptakan kondisi daerah yang aman dan kondusif demi mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat TTS.

Kegiatan Lembaga

konsultasi dan koordinasi ke Mall Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Mall Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka memperoleh informasi dan pemahaman terkait penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme pelayanan perizinan, serta penerapan sistem pelayanan terpadu kepada masyarakat. Kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali informasi mengenai inovasi dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam mendorong pelayanan yang lebih efektif, transparan, cepat, mudah, dan akuntabel bagi masyarakat.