konsultasi dan koordinasi ke Mall Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur

21 Mei 2026, 22:00 WIB

Melaksanakan konsultasi dan koordinasi ke Mall Pelayanan Publik (MPP) DPMPTSP Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka memperoleh informasi dan pemahaman terkait penyelenggaraan pelayanan publik, mekanisme pelayanan perizinan, serta penerapan sistem pelayanan terpadu kepada masyarakat.

Kegiatan ini juga bertujuan untuk menggali informasi mengenai inovasi dan strategi peningkatan kualitas pelayanan publik yang dapat menjadi bahan masukan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam mendorong pelayanan yang lebih efektif, transparan, cepat, mudah, dan akuntabel bagi masyarakat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Kunjungan Kerja bersama Komisi II DPRD Kab. TTS

Dalam kegiatan ini, anggota Komisi II meninjau langsung kondisi fisik kolam, ketersediaan air, serta pertumbuhan bibit ikan yang dikelola oleh kelompok tani atau masyarakat setempat. Fokus utamanya adalah melihat sejauh mana bantuan pemerintah (seperti bibit atau pakan) telah dimanfaatkan secara efektif oleh warga Desa Noembila dan Desa Oinlasi. Kec. Mollo Selatan.

Kegiatan Lembaga

Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan

Hari ini 4 Mei 2026, telah dilaksanakan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam rangka membahas dan menetapkan agenda kegiatan DPRD untuk bulan Mei Tahun 2026. Rapat ini bertujuan untuk menyusun jadwal kegiatan dewan secara terarah dan terkoordinasi, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dapat berjalan efektif sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kegiatan Lembaga

KOMISI II DPRD KABUPATEN TTS TINJAU PASAR BENLUTU YANG MANGKRAK

Tim Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melakukan peninjauan langsung ke Pasar Benlutu yang hingga saat ini belum difungsikan secara optimal dan terkesan mangkrak. Kegiatan peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap pembangunan fasilitas publik yang bersumber dari anggaran pemerintah. Dalam kunjungan tersebut, Komisi II melihat secara langsung kondisi bangunan pasar, fasilitas pendukung, serta mendengarkan berbagai keluhan dan harapan masyarakat maupun pedagang terkait pemanfaatan pasar tersebut. Selain melakukan peninjauan lapangan, Komisi II juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan Pasar Benlutu melalui fungsi pengawasan DPRD. Diharapkan, ke depan pasar tersebut dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang tertata, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang maupun masyarakat sekitar. Kegiatan peninjauan berlangsung dengan lancar dan menjadi bagian dari upaya DPRD Kabupaten TTS dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.