Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Kunjungan Kerja bersama Komisi II DPRD Kab. TTS

04 Maret 2026, 06:10 WIB

Saya bersama teman-teman Komisi II melaksanakan kunjungan kerja (kunker) dalam rangka monitoring jaringan air bersih di Desa Kesetnana dan Desa Binaus. Kegiatan ini bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi jaringan distribusi air bersih serta memastikan pelayanan air kepada masyarakat berjalan dengan baik.

Dalam kunjungan tersebut, kami berdialog dengan pemerintah desa dan masyarakat setempat untuk mendengarkan berbagai masukan terkait ketersediaan air bersih, kendala distribusi, serta kebutuhan pengembangan jaringan ke depan. Monitoring ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan dasar pengambilan kebijakan guna meningkatkan pelayanan air bersih bagi masyarakat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

ke Puskesmas Binaus Sekaligus mengecek Ketersediaan WTP (Water Treatment Plant)
Kegiatan Lembaga

ke Puskesmas Binaus Sekaligus mengecek Ketersediaan WTP (Water Treatment Plant)

TIM III Pansus LKPJ Kepala Daerah TA.2025 melakukan kunjungan ke Puskesmas Binaus Sekaligus mengecek Ketersediaan WTP (Water Treatment Plant) Puskesmas yang adalah sistem pengolahan air bersih yang dirancang untuk mengubah air baku (sumur/sungai) menjadi air layak pakai dan konsumsi. WTP vital untuk menyediakan air higienis bagi keperluan medis, pasien, dan fasilitas umum di Puskesmas. Sistem ini meliputi koagulasi, flokulasi, sedimentasi, filtrasi, dan desinfeksi. Disela pengecekan Air juga langsung di konsumsi oleh Tim Pansus Setelah itu sekaligus melakukan audience bersama Kepala Puskesmas dan Para Tenaga Kesehatan sebagai bagian dan pengawasan dan menerima aspirasi dari Tim Pansus

Rapat Kerja Komisi II bersama Dinas Bapenda Kab. TTS
Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Komisi II bersama Dinas Bapenda Kab. TTS

Komisi II DPRD berharap agar Bapenda dapat terus meningkatkan kinerja dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), baik dari sisi perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan, sehingga realisasi PAD Tahun Anggaran 2025 dapat tercapai secara optimal dan menjadi dasar yang kuat dalam penetapan target PAD Tahun 2026. Komisi II juga mendorong Bapenda untuk: Mengoptimalkan potensi PAD melalui intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, termasuk pemutakhiran data objek dan subjek pajak secara berkelanjutan. Meningkatkan inovasi dan digitalisasi layanan perpajakan daerah guna mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak serta meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Memperkuat koordinasi lintas OPD dan instansi terkait dalam rangka pengawasan, pendataan, dan penagihan PAD agar lebih efektif dan akuntabel. Menyusun target PAD Tahun 2026 yang realistis, terukur, dan berbasis potensi riil daerah, dengan mempertimbangkan evaluasi capaian PAD Tahun 2025 serta kondisi ekonomi daerah. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan realisasi PAD kepada DPRD dan masyarakat. Komisi II berharap Bapenda dapat menjadikan evaluasi realisasi PAD Tahun 2025 sebagai momentum perbaikan dan penguatan strategi, sehingga target PAD Tahun 2026 tidak hanya meningkat secara nominal, tetapi juga berkelanjutan dan berdampak langsung pada peningkatan pelayanan publik serta kesejahteraan masyarakat.

DPD Partai Perindo menggelar kegiatan pendidikan politik bagi kaum disabilitas
Kegiatan Partai

DPD Partai Perindo menggelar kegiatan pendidikan politik bagi kaum disabilitas

DPD Partai Perindo menggelar kegiatan pendidikan politik bagi kaum disabilitas sebagai wujud komitmen dalam mendorong partisipasi politik yang inklusif dan berkeadilan. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada penyandang disabilitas mengenai hak dan peran mereka dalam kehidupan berdemokrasi, termasuk dalam proses pemilu dan pengambilan kebijakan publik. Melalui kegiatan ini, peserta dibekali dengan pengetahuan tentang pentingnya keterlibatan aktif dalam politik, serta didorong untuk berani menyuarakan aspirasi dan kepentingannya. DPD Perindo juga menegaskan bahwa kaum disabilitas memiliki hak yang sama sebagai warga negara untuk berpartisipasi dan menentukan arah pembangunan.