Pansus Komisi II DPRD TTS terkait Polemik Kuota Sapi

11 Maret 2026, 11:00 WIB

Anggota DPRD Fraksi Partai Perindo Bersama Komisi II

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Perindo bersama Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan terus menjalankan tugas pengawasan terhadap berbagai isu strategis daerah, khususnya di sektor peternakan dan ekonomi masyarakat.

Dalam menyikapi polemik kuota sapi, Komisi II bersama Fraksi Partai Perindo aktif melakukan pembahasan melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) guna menggali informasi secara menyeluruh dari pihak-pihak terkait.

Langkah ini diambil untuk memastikan proses distribusi kuota sapi berjalan secara transparan, adil, dan tepat sasaran, serta tidak merugikan peternak lokal.

Fraksi Partai Perindo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan agar berpihak pada kepentingan rakyat, serta mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Reses di Dapil II

Reses di Desa Fetomone Kecamatan Nunbena. melalui Reses ini saya secara langsung mendengar kebutuhan, masalah, dan harapan warga terkait infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lainnya.. Hasil dari reses ini akan menjadi dasar untuk menindaklanjuti dan memasukkan kebutuhan riil masyarakat ke dalam kebijakan, program kerja pemerintah daerah, dan rencana pembangunan.

Kegiatan Lembaga

Kegiatan bersama Komisi II. Monitoring jalan usaha tani(JUT) di desa Tunua. Kec Mollo Utara

Kegiatan bersama Komisi II dalam memonitoring Jalan Usaha Tani (JUT) di desa Tunua untuk memastikan pembangunan infrastruktur pertanian ini tepat sasaran, berkualitas, dan bermanfaat bagi petani, sering melibatkan pejabat desa, BPD, Dinas Pertanian, dan masyarakat untuk mengawasi progres, memastikan spesifikasi terpenuhi, serta memastikan aksesibilitas dan mobilitas hasil pertanian berjalan lancar guna meningkatkan kesejahteraan petani,

Kegiatan Lembaga

Rapat jadwal kerja Panitia Khusus LKPJ TA. 2026

Saya bersama Ketua Fraksi Partai Perindo menjadi bagian dari Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, dan pada hari ini kami mengikuti Rapat Penjadwalan Kerja Pansus. Kehadiran kami merupakan bentuk komitmen dalam menjalankan fungsi pengawasan DPRD, khususnya dalam mengawal pembahasan LKPJ agar berjalan secara terarah, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Melalui rapat ini, disusun agenda serta tahapan kerja Pansus guna memastikan proses evaluasi terhadap kinerja kepala daerah dapat dilakukan secara optimal demi kepentingan masyarakat dan pembangunan daerah.