Pansus Komisi II DPRD TTS terkait Polemik Kuota Sapi

11 Maret 2026, 11:00 WIB

Anggota DPRD Fraksi Partai Perindo Bersama Komisi II

Anggota DPRD dari Fraksi Partai Perindo bersama Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan terus menjalankan tugas pengawasan terhadap berbagai isu strategis daerah, khususnya di sektor peternakan dan ekonomi masyarakat.

Dalam menyikapi polemik kuota sapi, Komisi II bersama Fraksi Partai Perindo aktif melakukan pembahasan melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) guna menggali informasi secara menyeluruh dari pihak-pihak terkait.

Langkah ini diambil untuk memastikan proses distribusi kuota sapi berjalan secara transparan, adil, dan tepat sasaran, serta tidak merugikan peternak lokal.

Fraksi Partai Perindo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan agar berpihak pada kepentingan rakyat, serta mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Rapat Badan musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. TTS Bulan April Tahun 2026 pada mass persidangan ll tahun sidang 2025_2026

Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Bulan April Tahun 2026 Dalam masa persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan rapat untuk menetapkan agenda dan jadwal kegiatan dewan. Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berjalan terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Melalui forum ini, diharapkan setiap program dan kegiatan DPRD dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

Kegiatan Lembaga

Peran Aktif Aleg Perindo dalam Uji Petik Pansus LKPJ: Pastikan Pembangunan TK Sakteo Tuntas

Sebagai Anggota DPRD dari Fraksi Partai Perindo yang tergabung dalam Tim III Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah TA 2025, saya turut melaksanakan uji petik terhadap pembangunan area bermain beserta APE luar pada TK Negeri Sakteo dengan anggaran Rp149.668.000 serta rehabilitasi gedung TK Negeri sebesar Rp74.200.000 di Sakteo, Kecamatan Mollo Tengah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, saya memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah selesai 100% dan saat ini telah dimanfaatkan oleh peserta didik. Keterlibatan ini merupakan wujud komitmen saya untuk terus mengawal kualitas pembangunan serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Kegiatan Lembaga

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Kerajinan Marmer di Sanggar Kerja Desa Ajaobaki oleh Komisi II DPRD Kabupaten TTS

Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Sanggar Kerja Kerajinan Marmer yang berada di Desa Ajaobaki. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung perkembangan usaha kerajinan marmer, melihat proses produksi, serta mengidentifikasi berbagai potensi dan kendala yang dihadapi para pengrajin dalam mengembangkan usaha mereka. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi II berdialog dengan pengelola dan para pengrajin untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan bahan baku, proses pengolahan, pemasaran hasil kerajinan, serta kebutuhan dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan peninjauan terhadap fasilitas kerja dan peralatan produksi yang digunakan dalam pembuatan berbagai produk kerajinan marmer. Hasil monitoring menunjukkan bahwa usaha kerajinan marmer di Desa Ajaobaki memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai salah satu usaha ekonomi kreatif masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan peralatan produksi, akses pemasaran yang belum optimal, serta kebutuhan peningkatan keterampilan dan inovasi produk. Melalui kegiatan monitoring ini, Komisi II DPRD Kabupaten TTS berkomitmen untuk mendorong dukungan kebijakan dan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas para pengrajin, memperluas akses pasar, serta mengembangkan industri kerajinan marmer sebagai salah satu produk unggulan daerah.