Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Pengawasan Lapangan: Tim III Pansus LKPJ Verifikasi Pembangunan Tangki Septik di Mollo Tengah

11 April 2026, 01:00 WIB

Bersama Tim III, kami melaksanakan uji petik Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 terhadap pekerjaan pembangunan tangki septik skala individual pedesaan dengan cakupan minimal 25 Kepala Keluarga di Desa Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dengan total anggaran sebesar Rp375.000.000. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, progres pekerjaan telah mencapai 100% dan fasilitas tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Peran Aktif Aleg Perindo dalam Uji Petik Pansus LKPJ: Pastikan Pembangunan TK Sakteo Tuntas
Kegiatan Lembaga

Peran Aktif Aleg Perindo dalam Uji Petik Pansus LKPJ: Pastikan Pembangunan TK Sakteo Tuntas

Sebagai Anggota DPRD dari Fraksi Partai Perindo yang tergabung dalam Tim III Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah TA 2025, saya turut melaksanakan uji petik terhadap pembangunan area bermain beserta APE luar pada TK Negeri Sakteo dengan anggaran Rp149.668.000 serta rehabilitasi gedung TK Negeri sebesar Rp74.200.000 di Sakteo, Kecamatan Mollo Tengah. Dalam pelaksanaan fungsi pengawasan, saya memastikan bahwa seluruh pekerjaan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan telah selesai 100% dan saat ini telah dimanfaatkan oleh peserta didik. Keterlibatan ini merupakan wujud komitmen saya untuk terus mengawal kualitas pembangunan serta memastikan setiap program pemerintah benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Konsultasi pimpinan dan anggota Pansus di Direktorat Pendapatan Daerah
Kegiatan Lembaga

Konsultasi pimpinan dan anggota Pansus di Direktorat Pendapatan Daerah

Sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan dan legislasi, Pimpinan dan Anggota Panitia Khusus (Pansus), termasuk Fraksi Partai Persatuan Indonesia (Perindo), melaksanakan konsultasi ke Direktorat Pendapatan Daerah guna memperdalam substansi kebijakan terkait pengelolaan Pendapatan Daerah. Fraksi Perindo memandang bahwa optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan kunci utama dalam memperkuat kemandirian fiskal daerah. Oleh karena itu, konsultasi ini tidak hanya bersifat seremonial, tetapi diarahkan untuk memperoleh masukan yang konkret, terukur, dan dapat segera diimplementasikan, khususnya dalam memperbaiki sistem pemungutan, meningkatkan transparansi, serta menutup celah kebocoran pendapatan. Dalam forum ini, Fraksi Perindo juga menegaskan pentingnya komitmen pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pendapatan, termasuk pemanfaatan aset daerah dan inovasi sumber-sumber PAD yang sah. Tanpa langkah yang serius dan terstruktur, maka target peningkatan PAD akan sulit tercapai dan hanya menjadi angka dalam dokumen perencanaan. Melalui konsultasi ini, Fraksi Perindo berharap hasil yang diperoleh dapat memperkuat rekomendasi Pansus, sehingga kebijakan yang dihasilkan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat dan mendorong peningkatan kesejahteraan secara nyata

Penegasan Evaluatif Anggota Legislatif Fraksi Perindo dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025
Kegiatan Lembaga

Penegasan Evaluatif Anggota Legislatif Fraksi Perindo dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025

Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Partai Perindo yang tergabung dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025, saya menegaskan bahwa pertemuan bersama RSUD, Bapenda, PUPR, BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Perumda harus menjadi momentum evaluasi yang jujur dan berorientasi pada perbaikan nyata. Saya mencermati masih adanya kelemahan dalam pelayanan dasar, khususnya di RSUD yang belum optimal menjawab kebutuhan masyarakat, serta kesiapsiagaan BPBD yang masih cenderung reaktif. Selain itu, pengelolaan PAD oleh Bapenda dan kinerja Perumda juga dinilai belum maksimal, sehingga membutuhkan inovasi, transparansi, dan langkah konkret agar benar-benar memberikan kontribusi bagi daerah. Di sisi lain, saya menilai pembangunan infrastruktur oleh PUPR dan pengelolaan transportasi oleh Dinas Perhubungan masih belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Potensi sektor pariwisata, pertanian, dan ketahanan pangan juga belum dikelola secara optimal dan memerlukan strategi terpadu yang berpihak pada masyarakat, khususnya petani. Untuk itu, saya menegaskan bahwa seluruh OPD harus lebih fokus pada hasil dan dampak nyata, bukan sekadar serapan anggaran, serta wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi Pansus secara serius agar tidak terus terjadi pengulangan persoalan yang sama dari tahun ke tahun.