searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Pengawasan Lapangan: Tim III Pansus LKPJ Verifikasi Pembangunan Tangki Septik di Mollo Tengah

11 April 2026, 01:00 WIB

Bersama Tim III, kami melaksanakan uji petik Panitia Khusus (Pansus) LKPJ Kepala Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Tahun Anggaran 2025 terhadap pekerjaan pembangunan tangki septik skala individual pedesaan dengan cakupan minimal 25 Kepala Keluarga di Desa Oelekam, Kecamatan Mollo Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) dengan total anggaran sebesar Rp375.000.000. Berdasarkan hasil peninjauan lapangan, progres pekerjaan telah mencapai 100% dan fasilitas tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat penerima manfaat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Konsultasi tim Pansus LKPJ di Dinas PMD Provinsi
Kegiatan Lembaga

Konsultasi tim Pansus LKPJ di Dinas PMD Provinsi

Hari ini saya bersama Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten TTS dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten TTS yang bertugas melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, melaksanakan konsultasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsultasi tersebut dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, peraturan teknis pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten, serta tahapan evaluasi desa persiapan pemekaran. Kegiatan konsultasi ini diterima langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi NTT bersama para Kepala Bidang dan staf di lingkungan Dinas PMD Provinsi NTT. Dalam kesempatan ini, berbagai persoalan dan masukan yang berkaitan dengan poin-poin tersebut turut disampaikan oleh Pansus DPRD Kabupaten TTS guna mendapatkan arahan, saran, dan penjelasan teknis dari Dinas PMD Provinsi NTT demi mendukung kemajuan pembangunan desa dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah koordinatif dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, khususnya dalam mendukung pembangunan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten TTS.

Rapat Badan musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. TTS  Bulan April  Tahun 2026  pada mass persidangan ll tahun sidang 2025_2026
Kegiatan Lembaga

Rapat Badan musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. TTS Bulan April Tahun 2026 pada mass persidangan ll tahun sidang 2025_2026

Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan Bulan April Tahun 2026 Dalam masa persidangan II Tahun Sidang 2025–2026, Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan rapat untuk menetapkan agenda dan jadwal kegiatan dewan. Rapat ini menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD berjalan terarah, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat. Melalui forum ini, diharapkan setiap program dan kegiatan DPRD dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan daerah.

Pendidikan Politik Bagi Kaum Disabilitas
Kegiatan Partai

Pendidikan Politik Bagi Kaum Disabilitas

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Politik bagi Kaum Disabilitassebagai wujud komitmen partai dalam mendorong demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban politik yang sama. Kegiatan pendidikan politik ini dilaksanakan dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten TTS, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten TTS, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten TTS sebagai mitra strategis. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem demokrasi, tahapan pemilu, pengawasan pemilu, serta kebijakan pemerintah terkait pendidikan politik dan partisipasi masyarakat.