Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Konsultasi tim Pansus LKPJ di Dinas PMD Provinsi

29 April 2026, 13:00 WIB

Hari ini saya bersama Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten TTS dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten TTS yang bertugas melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, melaksanakan konsultasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Konsultasi tersebut dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, peraturan teknis pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten, serta tahapan evaluasi desa persiapan pemekaran.

Kegiatan konsultasi ini diterima langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi NTT bersama para Kepala Bidang dan staf di lingkungan Dinas PMD Provinsi NTT.

Dalam kesempatan ini, berbagai persoalan dan masukan yang berkaitan dengan poin-poin tersebut turut disampaikan oleh Pansus DPRD Kabupaten TTS guna mendapatkan arahan, saran, dan penjelasan teknis dari Dinas PMD Provinsi NTT demi mendukung kemajuan pembangunan desa dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah koordinatif dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, khususnya dalam mendukung pembangunan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten TTS.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Konsultasi tim Pansus LKPJ di Dinas PMD Provinsi
Kegiatan Lembaga

Konsultasi tim Pansus LKPJ di Dinas PMD Provinsi

Hari ini saya bersama Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten TTS dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten TTS yang bertugas melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, melaksanakan konsultasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsultasi tersebut dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, peraturan teknis pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten, serta tahapan evaluasi desa persiapan pemekaran. Kegiatan konsultasi ini diterima langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi NTT bersama para Kepala Bidang dan staf di lingkungan Dinas PMD Provinsi NTT. Dalam kesempatan ini, berbagai persoalan dan masukan yang berkaitan dengan poin-poin tersebut turut disampaikan oleh Pansus DPRD Kabupaten TTS guna mendapatkan arahan, saran, dan penjelasan teknis dari Dinas PMD Provinsi NTT demi mendukung kemajuan pembangunan desa dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah koordinatif dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, khususnya dalam mendukung pembangunan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten TTS.

Komitmen Pokir DPRD untuk Pembangunan Rumah Ibadah.
Kegiatan Partai

Komitmen Pokir DPRD untuk Pembangunan Rumah Ibadah.

Mengikuti perkembangan pekerjaan pemasangan kap Gereja Ebenheser Sebau pada tanggal 5 April 2026. Pekerjaan ini merupakan bagian dari alokasi Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, sebagai wujud perhatian dan komitmen dalam mendukung pembangunan sarana keagamaan di tengah masyarakat. Sebagai Ketua Panitia Pembangunan, saya memastikan seluruh proses berjalan dengan baik, tepat sasaran, dan memberikan manfaat nyata bagi jemaat. Pembangunan ini bukan hanya tentang fisik bangunan, tetapi juga memperkuat iman, persatuan, dan semangat kebersamaan. Terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi. Kiranya setiap proses yang kita lakukan mendapat berkat dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. 🙏

Konsultasi Anggota Pansus LKPJ ke BKD Provinsi Terkait Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah
Kegiatan Lembaga

Konsultasi Anggota Pansus LKPJ ke BKD Provinsi Terkait Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ melaksanakan konsultasi ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi guna membahas pengelolaan serta optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, klarifikasi, serta perbandingan praktik terbaik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Hasil konsultasi ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi Pansus dalam penyusunan catatan strategis terhadap LKPJ Kepala Daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.