RESES

08 Desember 2025, 15:00 WIB

menjaring, menyerap menampung aspirasi serta pengaduan masyarakat di Dapil TTS 2 lebih tepatnya di Desa Tobu kecamatan Tobu.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Kegiatan bersama Komisi II. Monitoring jalan usaha tani(JUT) di desa Tunua. Kec Mollo Utara

Kegiatan bersama Komisi II dalam memonitoring Jalan Usaha Tani (JUT) di desa Tunua untuk memastikan pembangunan infrastruktur pertanian ini tepat sasaran, berkualitas, dan bermanfaat bagi petani, sering melibatkan pejabat desa, BPD, Dinas Pertanian, dan masyarakat untuk mengawasi progres, memastikan spesifikasi terpenuhi, serta memastikan aksesibilitas dan mobilitas hasil pertanian berjalan lancar guna meningkatkan kesejahteraan petani,

Kegiatan Lembaga

Pansus Komisi II DPRD TTS terkait Polemik Kuota Sapi

Anggota DPRD Fraksi Partai Perindo Bersama Komisi II Anggota DPRD dari Fraksi Partai Perindo bersama Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan terus menjalankan tugas pengawasan terhadap berbagai isu strategis daerah, khususnya di sektor peternakan dan ekonomi masyarakat. Dalam menyikapi polemik kuota sapi, Komisi II bersama Fraksi Partai Perindo aktif melakukan pembahasan melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) guna menggali informasi secara menyeluruh dari pihak-pihak terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan proses distribusi kuota sapi berjalan secara transparan, adil, dan tepat sasaran, serta tidak merugikan peternak lokal. Fraksi Partai Perindo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan agar berpihak pada kepentingan rakyat, serta mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.

Kegiatan Lembaga

Konsultasi Anggota Pansus LKPJ ke BKD Provinsi Terkait Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah

Bersama Panitia Khusus (Pansus) LKPJ melaksanakan konsultasi ke Badan Keuangan Daerah (BKD) Provinsi guna membahas pengelolaan serta optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh masukan, klarifikasi, serta perbandingan praktik terbaik dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya dari sektor pajak dan retribusi. Hasil konsultasi ini diharapkan menjadi bahan rekomendasi Pansus dalam penyusunan catatan strategis terhadap LKPJ Kepala Daerah, khususnya dalam mendorong peningkatan kinerja pengelolaan pajak dan retribusi daerah yang lebih transparan, akuntabel, dan berkelanjutan.