searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

RESES

08 Desember 2025, 15:00 WIB

menjaring, menyerap menampung aspirasi serta pengaduan masyarakat di Dapil TTS 2 lebih tepatnya di Desa Tobu kecamatan Tobu.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

KOMISI II DPRD KABUPATEN TTS TINJAU PASAR BENLUTU YANG MANGKRAK
Kegiatan Lembaga

KOMISI II DPRD KABUPATEN TTS TINJAU PASAR BENLUTU YANG MANGKRAK

Tim Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melakukan peninjauan langsung ke Pasar Benlutu yang hingga saat ini belum difungsikan secara optimal dan terkesan mangkrak. Kegiatan peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap pembangunan fasilitas publik yang bersumber dari anggaran pemerintah. Dalam kunjungan tersebut, Komisi II melihat secara langsung kondisi bangunan pasar, fasilitas pendukung, serta mendengarkan berbagai keluhan dan harapan masyarakat maupun pedagang terkait pemanfaatan pasar tersebut. Selain melakukan peninjauan lapangan, Komisi II juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan Pasar Benlutu melalui fungsi pengawasan DPRD. Diharapkan, ke depan pasar tersebut dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang tertata, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang maupun masyarakat sekitar. Kegiatan peninjauan berlangsung dengan lancar dan menjadi bagian dari upaya DPRD Kabupaten TTS dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Penegasan Evaluatif Anggota Legislatif Fraksi Perindo dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025
Kegiatan Lembaga

Penegasan Evaluatif Anggota Legislatif Fraksi Perindo dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025

Sebagai anggota legislatif dari Fraksi Partai Perindo yang tergabung dalam Pansus LKPJ Bupati TTS TA 2025, saya menegaskan bahwa pertemuan bersama RSUD, Bapenda, PUPR, BPBD, Dinas Pariwisata, Dinas Perhubungan, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, dan Perumda harus menjadi momentum evaluasi yang jujur dan berorientasi pada perbaikan nyata. Saya mencermati masih adanya kelemahan dalam pelayanan dasar, khususnya di RSUD yang belum optimal menjawab kebutuhan masyarakat, serta kesiapsiagaan BPBD yang masih cenderung reaktif. Selain itu, pengelolaan PAD oleh Bapenda dan kinerja Perumda juga dinilai belum maksimal, sehingga membutuhkan inovasi, transparansi, dan langkah konkret agar benar-benar memberikan kontribusi bagi daerah. Di sisi lain, saya menilai pembangunan infrastruktur oleh PUPR dan pengelolaan transportasi oleh Dinas Perhubungan masih belum merata dan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat, terutama di wilayah pedesaan. Potensi sektor pariwisata, pertanian, dan ketahanan pangan juga belum dikelola secara optimal dan memerlukan strategi terpadu yang berpihak pada masyarakat, khususnya petani. Untuk itu, saya menegaskan bahwa seluruh OPD harus lebih fokus pada hasil dan dampak nyata, bukan sekadar serapan anggaran, serta wajib menindaklanjuti setiap rekomendasi Pansus secara serius agar tidak terus terjadi pengulangan persoalan yang sama dari tahun ke tahun.

Pendidikan Politik Bagi Kaum Disabilitas
Kegiatan Partai

Pendidikan Politik Bagi Kaum Disabilitas

Partai Persatuan Indonesia (Perindo) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Politik bagi Kaum Disabilitassebagai wujud komitmen partai dalam mendorong demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman, kesadaran, serta partisipasi politik penyandang disabilitas sebagai bagian dari warga negara yang memiliki hak dan kewajiban politik yang sama. Kegiatan pendidikan politik ini dilaksanakan dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten TTS, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten TTS, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten TTS sebagai mitra strategis. Keterlibatan lembaga-lembaga tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai sistem demokrasi, tahapan pemilu, pengawasan pemilu, serta kebijakan pemerintah terkait pendidikan politik dan partisipasi masyarakat.