searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

KOMISI II DPRD KABUPATEN TTS TINJAU PASAR BENLUTU YANG MANGKRAK

26 Mei 2026, 18:00 WIB

Tim Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) melakukan peninjauan langsung ke Pasar Benlutu yang hingga saat ini belum difungsikan secara optimal dan terkesan mangkrak. Kegiatan peninjauan tersebut dilakukan sebagai bentuk pengawasan DPRD terhadap pembangunan fasilitas publik yang bersumber dari anggaran pemerintah.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi II melihat secara langsung kondisi bangunan pasar, fasilitas pendukung, serta mendengarkan berbagai keluhan dan harapan masyarakat maupun pedagang terkait pemanfaatan pasar tersebut.
Selain melakukan peninjauan lapangan, Komisi II juga menegaskan komitmennya untuk terus mengawal penyelesaian persoalan Pasar Benlutu melalui fungsi pengawasan DPRD. Diharapkan, ke depan pasar tersebut dapat menjadi pusat aktivitas ekonomi masyarakat yang tertata, nyaman, dan mampu meningkatkan kesejahteraan para pedagang maupun masyarakat sekitar.

Kegiatan peninjauan berlangsung dengan lancar dan menjadi bagian dari upaya DPRD Kabupaten TTS dalam memastikan pembangunan daerah berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Kerajinan Marmer di Sanggar Kerja Desa Ajaobaki oleh Komisi II DPRD Kabupaten TTS
Kegiatan Lembaga

Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Kerajinan Marmer di Sanggar Kerja Desa Ajaobaki oleh Komisi II DPRD Kabupaten TTS

Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi ke Sanggar Kerja Kerajinan Marmer yang berada di Desa Ajaobaki. Kegiatan ini bertujuan untuk meninjau secara langsung perkembangan usaha kerajinan marmer, melihat proses produksi, serta mengidentifikasi berbagai potensi dan kendala yang dihadapi para pengrajin dalam mengembangkan usaha mereka. Dalam kunjungan tersebut, anggota Komisi II berdialog dengan pengelola dan para pengrajin untuk memperoleh informasi terkait ketersediaan bahan baku, proses pengolahan, pemasaran hasil kerajinan, serta kebutuhan dukungan dari pemerintah daerah. Selain itu, dilakukan peninjauan terhadap fasilitas kerja dan peralatan produksi yang digunakan dalam pembuatan berbagai produk kerajinan marmer. Hasil monitoring menunjukkan bahwa usaha kerajinan marmer di Desa Ajaobaki memiliki potensi yang baik untuk dikembangkan sebagai salah satu usaha ekonomi kreatif masyarakat yang mampu meningkatkan pendapatan keluarga dan membuka lapangan pekerjaan. Namun, masih terdapat beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian, antara lain keterbatasan peralatan produksi, akses pemasaran yang belum optimal, serta kebutuhan peningkatan keterampilan dan inovasi produk. Melalui kegiatan monitoring ini, Komisi II DPRD Kabupaten TTS berkomitmen untuk mendorong dukungan kebijakan dan program pemberdayaan yang dapat meningkatkan kapasitas para pengrajin, memperluas akses pasar, serta mengembangkan industri kerajinan marmer sebagai salah satu produk unggulan daerah.

Rapat Kerja Komisi II bersama Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan
Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Komisi II bersama Dinas Perternakan dan Kesehatan Hewan

Komisi II menyetujui penyesuaian anggaran untuk program prioritas, khususnya terkait pengadaan vaksin dan penguatan pakan. Komisi II juga mendorong Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan lebih aktif dalam pendampingan peternak lokal untuk meningkatkan populasi ternak. Dinas juga diwajibkan menyusun laporan tahunan yang lebih detail mengenai sebaran ternak potong.

Uji Petik UPT Puskesmas Bati oleh Tim Pansus LKPJ Bupati
Kegiatan Lembaga

Uji Petik UPT Puskesmas Bati oleh Tim Pansus LKPJ Bupati

Sebagai bagian dari Tim Pansus LKPJ Bupati, telah dilakukan uji petik pada UPT Puskesmas Bati yang telah difungsikan sejak bulan Januari hingga saat ini. Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan kepada masyarakat tetap berjalan dengan baik dan optimal sesuai dengan tugas dan fungsi pelayanan dasar. Namun demikian, dari aspek sarana dan prasarana, ditemukan sejumlah kerusakan pada fisik bangunan. Kerusakan tersebut meliputi tembok yang mengalami retak dan pecah, serta kondisi plafon yang bocor di hampir setiap sudut ruangan. Kondisi ini berpotensi mengganggu kenyamanan dan keamanan baik bagi tenaga kesehatan maupun masyarakat sebagai penerima layanan. Berdasarkan temuan tersebut, Tim Pansus merekomendasikan kepada pemerintah daerah melalui instansi teknis terkait untuk segera melakukan perbaikan terhadap kerusakan yang ada, guna memastikan kelayakan fasilitas serta menjaga kesinambungan pelayanan kesehatan yang berkualitas.