Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Partai

Menghadiri Rapat Panitia SMDKG GBI NTT

30 April 2026, 14:00 WIB

Hari ini, setelah melayat di rumah duka, saya juga sempat menghadiri Rapat Panitia Sidang Majelis Daerah Khusus Gembala GBI NTT yang akan dilaksanakan di SoE, Kabupaten TTS. Saya hadir sebagai Wakil Ketua III Panitia SMDKG GBI NTT bersama seluruh panitia untuk membahas finalisasi persiapan kegiatan dimaksud.
Bagi saya, kegiatan keagamaan seperti ini bukan hanya menjadi momentum pelayanan rohani, tetapi juga wadah mempererat persaudaraan, menjaga nilai persatuan, dan membangun semangat kebersamaan di tengah masyarakat. Kehadiran para gembala dan pelayan Tuhan di SoE nantinya diharapkan membawa dampak positif bagi kehidupan sosial, spiritual, serta memperkenalkan Kabupaten TTS sebagai daerah yang terbuka, aman, dan siap menjadi tuan rumah berbagai kegiatan besar.
Kegiatan ini juga mendapat dukungan dari Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten TTS melalui Pokok Pikiran (Pokir) Anggota DPRD Tahun 2026 sebagai bentuk komitmen dalam mendukung kegiatan kerohanian, pembinaan umat, dan penguatan nilai-nilai moral di tengah masyarakat. Bagi kami, pembangunan daerah tidak hanya berbicara tentang infrastruktur, tetapi juga pembangunan karakter, iman, dan kualitas kehidupan sosial masyarakat.
Sinergi antara tokoh agama, pemerintah, dan masyarakat sangat penting untuk menjaga stabilitas daerah serta membangun TTS yang harmonis, beriman, dan penuh toleransi. Saya percaya, ketika nilai iman dan kebersamaan terus dijaga, maka pembangunan daerah juga akan berjalan lebih kuat dan berkelanjutan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Sosialisasi Perda Kab TTS No 5 Tahun 2025 tentang APBD Kab TTS

Kegiatan Lembaga

Sosialisasi Perda Kab TTS No 5 Tahun 2025 tentang APBD Kab TTS

Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Selatan Nomor 5 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 telah saya laksanakan di Desa Oinlasi, Kecamatan Amanatun Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh masyarakat Desa Oinlasi bersama pimpinan dan seluruh pengurus DPC Partai Perindo Kabupaten TTS. Sebagai Anggota DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan dari Dapil TTS 4, kegiatan ini merupakan bagian dari tanggung jawab saya untuk memastikan masyarakat memahami arah kebijakan anggaran daerah, sekaligus membuka ruang dialog agar aspirasi masyarakat dapat terserap dengan baik. Melalui sosialisasi ini, saya menegaskan komitmen untuk mengawal pelaksanaan APBD agar berjalan transparan, akuntabel, dan tepat sasaran, serta benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat di wilayah Dapil TTS 4. Apa yang menjadi harapan masyarakat akan terus saya perjuangkan dalam fungsi saya sebagai wakil rakyat di DPRD.

Rapat Pansus LKPJ Tahun 2025 bersama Dinas Pertanian Kab TTS

Kegiatan Lembaga

Rapat Pansus LKPJ Tahun 2025 bersama Dinas Pertanian Kab TTS

Hari ini Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 melakukan rapat klarifikasi terakhir bersama Dinas Pertanian dan Hortikultura Kabupaten TTS. Dalam rapat tersebut, Pansus memberikan perhatian serius terhadap sejumlah temuan strategis, terutama terkait optimalisasi PAD sektor pertanian, pembangunan screen house yang hingga saat ini belum berfungsi secara maksimal atau belum dimanfaatkan, serta pemanfaatan alat dan mesin pertanian (alsintan) yang belum optimal dalam mendukung peningkatan pendapatan daerah. Kami berpandangan bahwa setiap program dan kegiatan yang menggunakan anggaran daerah harus benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya para petani. Infrastruktur pertanian dan bantuan alsintan tidak boleh hanya selesai pada tahap pengadaan, tetapi harus dipastikan pengelolaan, pemanfaatan, dan keberlanjutannya sehingga mampu meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus memberikan kontribusi terhadap PAD daerah. Pansus menilai bahwa keberadaan alsintan seharusnya dapat menjadi instrumen strategis untuk mendukung pelayanan kepada kelompok tani sekaligus membuka peluang peningkatan PAD apabila dikelola secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. Karena itu, perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi, pemanfaatan, pemeliharaan, hingga pola pengelolaan alsintan agar benar-benar memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat dan daerah. Selain itu, Pansus juga meminta Dinas Pertanian dan Hortikultura melakukan evaluasi terhadap pembangunan screen house dan berbagai fasilitas pertanian lainnya agar tidak ada lagi aset daerah yang terbengkalai atau tidak dimanfaatkan secara maksimal. Setiap pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat dan mampu mendukung ketahanan pangan serta peningkatan kesejahteraan petani di Kabupaten TTS. Pansus berharap seluruh rekomendasi yang nantinya disampaikan dapat menjadi bahan perbaikan serius bagi Pemerintah Daerah demi mewujudkan tata kelola pembangunan pertanian yang lebih efektif, produktif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat.

Rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten TTS bersama Bagian Organisasi Setda TTS

Kegiatan Lembaga

Rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten TTS bersama Bagian Organisasi Setda TTS

Rapat kerja Komisi I DPRD Kabupaten TTS bersama Bagian Organisasi Setda TTS membahas sejumlah agenda strategis terkait penguatan tata kelola pemerintahan daerah. Beberapa topik penting yang menjadi fokus pembahasan antara lain penataan organisasi perangkat daerah, pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), analisis kebijakan, serta analisis jabatan. Pembahasan ini merupakan tindak lanjut atas rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten TTS yang sebelumnya telah memberikan berbagai catatan dan masukan terkait penataan kelembagaan pemerintah daerah. Karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk memastikan rekomendasi tersebut dapat diimplementasikan secara terukur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penataan organisasi harus didasarkan pada kebutuhan riil daerah, beban kerja yang terukur, serta upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi birokrasi. Demikian pula pembentukan UPTD, analisis kebijakan, dan analisis jabatan perlu dilakukan secara komprehensif agar menghasilkan struktur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik. Komisi I DPRD Kabupaten TTS berkomitmen untuk terus mengawal pelaksanaan rekomendasi Pansus tersebut sehingga dapat mendorong terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, sekaligus memperkuat kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan tugas-tugas pembangunan dan pelayanan publik.