Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Partai

Gotong Royong Bersama Rakyat, Wujud Nyata Politik Pelayanan

04 Mei 2026, 10:30 WIB

Sore ini saya bersama masyarakat Desa Fatukusi melaksanakan kerja bakti membersihkan lokasi pembangunan TRK Fatukusi di Desa Fatukusi, Kecamatan KiE. Semangat kebersamaan dan gotong royong yang ditunjukkan masyarakat menjadi bukti bahwa pembangunan tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, tetapi harus lahir dari partisipasi dan rasa memiliki masyarakat sendiri.
Bagi saya, pembangunan bukan sekadar menghadirkan bangunan fisik, tetapi juga membangun persatuan, kepedulian, dan semangat kerja bersama demi masa depan desa yang lebih baik. Kehadiran masyarakat dalam kegiatan ini menunjukkan bahwa rakyat selalu siap mendukung setiap program yang benar-benar menyentuh kebutuhan mereka.
Sebagai wakil rakyat, saya percaya bahwa politik harus hadir di tengah masyarakat, bekerja bersama rakyat, mendengar harapan rakyat, dan memastikan setiap pembangunan memberi manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat desa.
TRK Fatukusi diharapkan menjadi sarana yang membawa dampak positif bagi masyarakat serta menjadi simbol kebersamaan dan kemajuan Desa Fatukusi ke depan.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Rapat Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 bersama manajemen Bank NTT

Kegiatan Lembaga

Rapat Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 bersama manajemen Bank NTT

Dalam rapat Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS Tahun 2025 bersama manajemen Bank NTT, kami memberikan perhatian serius terhadap tiga hal utama, yaitu penyertaan modal daerah (PMD), dividen, dan kesehatan bank.” “Kami menegaskan bahwa setiap penyertaan modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah harus memberikan manfaat nyata bagi daerah. PMD bukan sekadar investasi administratif, tetapi harus mampu menghasilkan return yang jelas dan terukur, terutama dalam bentuk peningkatan dividen bagi Pendapatan Asli Daerah.” “Terkait dividen, kami memandang kontribusi Bank NTT masih perlu dioptimalkan. Sebagai bank milik daerah, sudah seharusnya Bank NTT menjadi salah satu pilar utama dalam memperkuat kapasitas fiskal daerah, bukan hanya bertumbuh secara internal tanpa dampak signifikan terhadap PAD.” “Kami juga menyoroti aspek kesehatan bank. Stabilitas kinerja, pengelolaan risiko, dan tata kelola yang baik menjadi kunci utama. Bank NTT harus memastikan bahwa seluruh indikator keuangan tetap terjaga dengan baik, sehingga mampu memberikan kepercayaan sekaligus hasil yang maksimal bagi daerah sebagai pemilik modal.” “Oleh karena itu, kami mendorong manajemen Bank NTT untuk menghadirkan langkah-langkah strategis yang konkret, terukur, dan berorientasi pada peningkatan kinerja serta kontribusi nyata kepada daerah.” “Kami di DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan secara tegas dan bertanggung jawab, agar keberadaan Bank NTT benar-benar memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kabupaten TTS.

Rapat Banmus DPRD Kab TTS - Februari 2026

Kegiatan Lembaga

Rapat Banmus DPRD Kab TTS - Februari 2026

Rapat Banmus DPRD Kab TTS dalam rangka pembahasan agenda DPRD Kab TTS bulan Februari 2026. Rapat Badan Musyawarah menegaskan arah politik DPRD dalam mengawal agenda strategis lembaga agar berjalan disiplin, terukur, dan berpihak pada kepentingan rakyat. Banmus memastikan setiap keputusan dan pembahasan prioritas benar-benar menjawab kebutuhan daerah, bukan sekadar rutinitas administratif.

Menerima Aspirasi dari Masyarakat Desa Lasi Kec. Kuandatu.

Kegiatan Lembaga

Menerima Aspirasi dari Masyarakat Desa Lasi Kec. Kuandatu.

Hari ini Komisi I DPRD Kabupaten TTS bersama Wakil Ketua I DPRD menerima aspirasi dari masyarakat Desa Lasi, Kecamatan Kuanfatu. Dalam pertemuan tersebut, masyarakat secara tegas menyampaikan penolakan terhadap permohonan beberapa oknum yang mengusulkan pemekaran kembali Desa Lasi. Alasan penolakan tersebut karena dalam kurun waktu sekitar 15 tahun terakhir, Desa Lasi telah mengalami pemekaran hingga menjadi 4 desa. Oleh karena itu, masyarakat menilai bahwa saat ini yang lebih dibutuhkan adalah penguatan pembangunan dan pelayanan di desa-desa yang sudah ada, bukan kembali melakukan pemekaran. Kami di DPRD menerima dan mendengar aspirasi ini sebagai bagian dari fungsi representasi rakyat, dan tentu akan menjadi bahan perhatian serta pertimbangan dalam proses pengambilan kebijakan ke depan.