Konsultasi Komisi I DPRD Kabupaten TTS di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

15 Oktober 2025, 14:30 WIB

Komisi I DPRD Kabupaten TTS melakukan konsultasi di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur terkait langkah dan strategi menyikapi amanat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, khususnya ketentuan bahwa belanja pegawai pada tahun 2027 tidak boleh melebihi 30 persen dari APBD.
Konsultasi ini penting agar pemerintah daerah dapat menyiapkan kebijakan kepegawaian yang tepat, menjaga kualitas pelayanan publik, sekaligus memastikan pengelolaan keuangan daerah tetap sehat dan berkelanjutan. Kami ingin setiap langkah penataan dilakukan secara terukur, bijak, dan tidak merugikan kepentingan masyarakat maupun aparatur daerah.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Partai

Bersama Ketua DPC Perindo Kecamatan Amanatun Selatan, hari ini kami berkunjung dan berdiskusi dengan konstituen Partai Perindo di Desa Tesiatofanu, Kecamatan KIE

Bersama Ketua DPC Perindo Kecamatan Amanatun Selatan, hari ini kami berkunjung dan berdiskusi dengan konstituen Partai Perindo di Desa Tesiatofanu, Kecamatan KIE. Pertemuan ini menjadi ruang untuk mendengar secara langsung kebutuhan dan harapan masyarakat, khususnya terkait pemberdayaan kelompok tani yang menjadi penopang utama ekonomi keluarga di desa. Kami percaya bahwa petani harus mendapat perhatian serius, bukan hanya melalui bantuan sesaat, tetapi lewat pendampingan, penguatan kelembagaan, serta dukungan program yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat di lapangan. Ketahanan ekonomi daerah akan kuat apabila kelompok tani diberdayakan dengan baik. Dalam kesempatan ini kami juga membahas proses perekrutan pengurus DPRt Desa Tesiatofanu. Bagi kami, partai politik harus hadir sampai ke desa, dekat dengan masyarakat, dan menjadi wadah perjuangan aspirasi rakyat. Karena itu, pengurus yang dibentuk nantinya diharapkan adalah orang-orang yang mau bekerja, melayani, dan bertumbuh bersama masyarakat. Perjuangan politik tidak boleh berhenti pada momentum pemilu semata, tetapi harus terus diwujudkan melalui kerja nyata, konsolidasi, dan keberpihakan kepada kebutuhan rakyat kecil.

Kegiatan Lembaga

uji petik Pansus LKPJ pada pekerjaan pemeliharaan Jembatan Nonosnaen

Dalam agenda uji petik Pansus LKPJ pada pekerjaan pemeliharaan Jembatan Nonosnaen, kami menemukan sejumlah catatan serius terkait kualitas pekerjaan fisik di lapangan. Setelah melihat langsung hasil pekerjaan, Pansus menilai mutu pekerjaan sangat jauh dari harapan masyarakat dan tidak sebanding dengan besarnya anggaran yang dialokasikan. Dengan nilai pekerjaan yang mendekati 400 juta rupiah, namun panjang dan kualitas tembok penahan yang dibangun terlihat minim, Pansus menduga adanya ketidakwajaran dalam perencanaan maupun penggunaan anggaran. Dugaan mark up ini tentu harus menjadi perhatian serius dan perlu ditelusuri lebih lanjut oleh pihak-pihak berwenang. Kami menegaskan bahwa setiap rupiah uang rakyat harus dipertanggungjawabkan secara transparan. Jangan sampai pembangunan infrastruktur hanya menjadi proyek administratif, tetapi kualitasnya tidak memberi rasa aman bagi masyarakat. Infrastruktur yang buruk bukan hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga membahayakan keselamatan warga yang menggunakan fasilitas tersebut setiap hari. Pansus akan merekomendasikan evaluasi menyeluruh terhadap pekerjaan ini, termasuk meminta penjelasan dari OPD teknis dan pihak pelaksana. Pengawasan DPRD harus menjadi alat untuk memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada kepentingan rakyat, bukan kepentingan segelintir orang.

Kegiatan Partai

Bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Desa Op.

Setelah melaksanakan kegiatan reses di GPDI Alfa Omega Op, Kecamatan Nunkolo, saya berkesempatan bertemu dan berdiskusi dengan Kepala Desa Op. Dalam pertemuan tersebut, kami membahas berbagai hal terkait strategi politik di tingkat desa serta perkembangan pembangunan di Kabupaten TTS, sebagai bagian dari upaya bersama mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat.