Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Partai
Setelah bertemu dengan Kepala Dinas P&K, saya mendampingi masyarakat Desa Fatukusi ke Kantor Perizinan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kabupaten TTS. Kunjungan ini bertujuan untuk mengonsultasikan syarat serta prosedur perizinan pendirian Sekolah Dasar (SD) di desa tersebut.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk memastikan tertib administrasi, validasi data keanggotaan, serta penguatan basis kader hingga ke tingkat akar rumput. KTA bukan sekadar kartu identitas, tetapi simbol komitmen, loyalitas, dan kesungguhan dalam membangun perjuangan politik yang terarah dan berkelanjutan. Melalui konsolidasi ini, kami menegaskan bahwa setiap pengurus dan kader DPC harus terdata secara resmi, aktif, dan siap menjalankan kerja-kerja organisasi demi kepentingan masyarakat. Dengan semangat kebersamaan dan kerja nyata, DPC Partai Perindo berkomitmen untuk terus memperkuat struktur, memperluas keanggotaan, dan menghadirkan politik yang berpihak pada rakyat.
Selanjutnya, Pansus LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025 melanjutkan uji petik di Dinas Sosial Kabupaten TTS. Dalam kunjungan ini, Pansus berdiskusi dengan Kepala Dinas terkait realisasi program bantuan rumah layak huni tahun 2025, serta bantuan kursi dan tenda bagi kelompok karang taruna. Pansus juga meninjau langsung gudang penyimpanan bantuan yang diperuntukkan bagi masyarakat. Dari hasil pemantauan, ditemukan sekitar 400 unit kursi dan puluhan unit tenda yang hingga saat ini belum disalurkan. Temuan ini menjadi perhatian serius. Pansus menilai bahwa setiap bantuan yang bersumber dari anggaran publik harus segera dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Oleh karena itu, Pansus akan meminta klarifikasi dari Dinas Sosial guna memastikan tidak ada hambatan administratif maupun teknis yang menghambat penyaluran. Pansus berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap program bantuan benar-benar hadir tepat waktu, tepat sasaran, dan memberi dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Setelah mengikuti Musrenbang RKPD di Kecamatan KiE, kami melanjutkan ke Musrenbang tingkat Kecamatan Santian. Dalam forum tersebut, persoalan infrastruktur jalan menjadi pembahasan yang sangat hangat, mengingat kondisi jalan menuju dan di wilayah Santian memang cukup berat dan memprihatinkan. Sebagai wakil rakyat dari Dapil IV, saya menegaskan bahwa persoalan ini bukan sekadar catatan dalam dokumen perencanaan, tetapi merupakan tanggung jawab politik yang harus kami kawal hingga pada tahap penganggaran dan realisasi. Infrastruktur jalan adalah urat nadi perekonomian masyarakat—tanpa akses yang layak, distribusi hasil pertanian terhambat, pelayanan dasar terganggu, dan pertumbuhan wilayah menjadi lambat.
