searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Menerima aspirasi dari para tenaga outsourcing yang mengadu karena diduga mengalami PHK secara sepihak oleh Badan Kesbangpol Kabupaten TTS.

11 Mei 2026, 18:01 WIB

Di sela-sela rapat kerja Pansus LKPJ Kepala Daerah Kabupaten TTS, saya menyempatkan diri menerima aspirasi dari para tenaga outsourcing yang mengadu karena diduga mengalami PHK secara sepihak oleh Badan Kesbangpol Kabupaten TTS. Aspirasi ini menjadi perhatian serius karena menyangkut hak-hak tenaga kerja, kepastian kerja, serta rasa keadilan bagi masyarakat kecil yang menggantungkan hidup dari pekerjaan tersebut.

Sebagai wakil rakyat, kami memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap kebijakan dan tindakan pemerintah daerah tetap berjalan sesuai aturan serta mengedepankan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Karena itu, Komisi I DPRD Kabupaten TTS akan segera mengagendakan pertemuan bersama Badan Kesbangpol Kabupaten TTS guna meminta penjelasan, melakukan pendalaman persoalan, dan mencari solusi terbaik bagi semua pihak.

Kami berharap persoalan ini dapat diselesaikan secara bijaksana, transparan, dan tidak merugikan masyarakat kecil. Pemerintah daerah harus hadir memberikan perlindungan dan kepastian, bukan justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.


Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Meninjau Bantuan Benih Ikan Lele di Desa Belle Kec. KiE
Kegiatan Lembaga

Meninjau Bantuan Benih Ikan Lele di Desa Belle Kec. KiE

Salah satu objek uji petik Tim II Pansus LKPJ Tahun 2025 hari ini adalah program bantuan benih ikan lele kepada salah satu kelompok penerima manfaat di Desa Belle, Kecamatan KIE. Pansus menemukan bahwa bantuan sebanyak 3.000 ekor benih lele yang didistribusikan ke dalam tiga kolam bioflok telah dikelola dengan baik, dan saat ini ikan-ikan tersebut sudah dalam kondisi siap panen. Pansus menilai program ini berjalan cukup efektif dan memberikan dampak nyata bagi kelompok penerima manfaat, khususnya dalam mendukung ketahanan ekonomi masyarakat di tingkat desa. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa jika dikelola dengan baik, bantuan pemerintah dapat benar-benar memberikan nilai tambah bagi kesejahteraan masyarakat. Ke depan, Pansus mendorong agar program serupa terus dilanjutkan dengan pendampingan yang konsisten, sehingga hasilnya tidak hanya berhenti pada panen pertama, tetapi mampu berkembang menjadi usaha berkelanjutan yang meningkatkan pendapatan masyarakat.

Rapat evaluasi DPW NTT bersama seluruh DPD se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan secara virtual.
Kegiatan Partai

Rapat evaluasi DPW NTT bersama seluruh DPD se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan secara virtual.

Hari ini saya mengikuti rapat evaluasi DPW NTT bersama seluruh DPD se-Provinsi Nusa Tenggara Timur yang dilaksanakan secara virtual. Rapat ini juga dihadiri oleh pengurus DPP Partai Perindo, yakni Ibu Firda Riwukoreh, Pak Kris Djajusman, dan Pak Gardian. Rapat evaluasi ini menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi partai, dengan penekanan pada percepatan pembentukan pengurus DPC, penataan dan penguatan kesekretariatan DPD, serta peningkatan kinerja anggota legislatif (Aleg) di semua tingkatan. Melalui evaluasi ini, kami semakin diteguhkan untuk bekerja lebih terstruktur, responsif, dan hadir nyata di tengah masyarakat, guna memastikan Partai Perindo semakin solid dan siap menghadapi agenda politik ke depan.

Rapat Klarifikasi Penertiban Ternak di Desa Boti Kec. KiE Kab TTS - NTT
Kegiatan Lembaga

Rapat Klarifikasi Penertiban Ternak di Desa Boti Kec. KiE Kab TTS - NTT

Pemerintah Kecamatan Kie bersama Pemerintah Desa Boti menggelar klarifikasi terkait penerapan Peraturan Desa (Perdes) tentang penertiban hewan ternak yang sempat menimbulkan polemik di tengah masyarakat Desa Boti, Kecamatan Kie, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).Klarifikasi tersebut berlangsung di Kantor Desa Boti, Rabu (4/2/2026). Hadir dalam kegiatan itu Camat Kie Semri Tualaka, Anggota DPRD TTS Marthen Natonis, Sekretaris Camat Kie Soni Benu, Kapolsek Kie Faisal, Danposramil Lukas Liu, aparat pemerintah desa, tokoh masyarakat, serta warga yang pro dan kontra terhadap kebijakan tersebut.