Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Partai

Reuni Pengurus DPD Perindo Kab TTS

12 Juni 2026, 22:32 WIB

Di sela-sela acara pemakaman almarhum Bapak Gustaf Nabuasa di Kecamatan Amanuban Selatan, kami berkesempatan mengadakan reuni kecil bersama pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Selatan.
Pertemuan sederhana ini menjadi ajang silaturahmi dan mengenang kembali perjalanan serta perjuangan yang pernah kami lalui bersama dalam membangun dan membesarkan Partai Perindo di Kabupaten TTS. Hadir dalam kesempatan tersebut Ibu Ina Lakapu, mantan Anggota DPRD Kabupaten TTS dari Partai Perindo, serta Bro Erik Sanu, pegiat media yang saat itu menjabat sebagai Ketua Bidang Media dan Informasi Publik DPD Partai Perindo Kabupaten TTS.
Meski berlangsung dalam suasana duka, pertemuan ini menjadi momentum yang baik untuk mempererat kembali persaudaraan, berbagi cerita, dan mengenang berbagai pengalaman serta dinamika perjuangan politik yang pernah kami jalani bersama.
Semangat kebersamaan dan persahabatan yang telah terbangun selama ini kiranya tetap terjaga, karena pada akhirnya hubungan kemanusiaan dan persaudaraan akan selalu menjadi nilai yang lebih besar daripada sekadar perbedaan pilihan dan dinamika politik.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Menerima aspirasi dari masyarakat Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, di ruang Komisi I DPRD Kabupaten TTS

Kegiatan Lembaga

Menerima aspirasi dari masyarakat Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, di ruang Komisi I DPRD Kabupaten TTS

Menerima aspirasi dari masyarakat Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, di ruang Komisi I DPRD Kabupaten TTS. Masyarakat mempertanyakan tindak lanjut atas pengaduan terkait dugaan penyelewengan dana desa oleh Kepala Desa Spaha. Sebagai lembaga pengawas, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap laporan masyarakat ditindaklanjuti secara serius, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Aspirasi rakyat tidak boleh diabaikan, terlebih ketika menyangkut pengelolaan dana desa yang seharusnya digunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan masyarakat. Komisi I DPRD Kabupaten TTS akan menindaklanjuti persoalan ini melalui koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar ada kejelasan proses dan kepastian hukum. Kita berharap semua pihak dapat menghormati proses yang berjalan serta mengedepankan prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan desa.

Mengunjungi masyarakat sekaligus konstituen di Nonomeo, Desa Napi, Kecamatan KIE

Kegiatan Lembaga

Mengunjungi masyarakat sekaligus konstituen di Nonomeo, Desa Napi, Kecamatan KIE

Hari ini saya mengunjungi masyarakat sekaligus konstituen di Nonomeo, Desa Napi, Kecamatan KIE. Dalam pertemuan dan diskusi bersama warga, saya menerima berbagai aspirasi yang mencerminkan kebutuhan riil masyarakat di tingkat bawah. Beberapa hal yang menjadi perhatian warga antara lain usulan pembangunan gereja sebagai pusat pembinaan iman dan kebersamaan jemaat, pemberdayaan kelompok perempuan agar memiliki ruang dan dukungan untuk meningkatkan ekonomi keluarga, serta penguatan kelompok tani guna menunjang produktivitas dan ketahanan ekonomi masyarakat desa. Bagi saya, pembangunan daerah harus berjalan seimbang antara pembangunan fisik, pemberdayaan ekonomi, dan pembangunan sosial kemasyarakatan. Aspirasi yang disampaikan masyarakat ini akan menjadi perhatian dan akan kami perjuangkan sesuai mekanisme dan kemampuan anggaran daerah. Kehadiran kami di tengah masyarakat bukan hanya untuk mendengar, tetapi memastikan suara rakyat benar-benar diperjuangkan dalam kebijakan dan program pembangunan. Politik harus menjadi jembatan harapan bagi masyarakat.

Komisi I DPRD Kabupaten TTS melaksanakan rapat bersama BKPSDMD Kabupaten TTS

Kegiatan Lembaga

Komisi I DPRD Kabupaten TTS melaksanakan rapat bersama BKPSDMD Kabupaten TTS

Hari ini Komisi I DPRD Kabupaten TTS melaksanakan rapat bersama BKPSDMD Kabupaten TTS dalam rangka membahas pengangkatan PPPK Paruh Waktu di Kabupaten TTS. Pembahasan ini penting sebagai bentuk perhatian terhadap tenaga non-ASN yang selama ini telah mengabdi dan memberikan pelayanan kepada masyarakat di berbagai sektor pemerintahan. Kami memandang proses pengangkatan PPPK harus dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, sehingga mampu memberikan kepastian dan penghargaan terhadap pengabdian para tenaga kerja yang telah lama melayani daerah. Komisi I DPRD TTS berkomitmen terus mengawal kebijakan kepegawaian agar tetap berpihak pada kepentingan pelayanan publik, menjaga kualitas birokrasi, serta memberikan ruang keadilan bagi tenaga kerja di daerah.