searchCari
Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Tim II Pansus LKPJ Kabupaten TTS Tahun 2025 juga meninjau pembangunan Koperasi Desa Merah Putih serta pembangunan kembali Kantor Desa Bone

21 April 2026, 16:55 WIB

Di Desa Bone, Tim II Pansus LKPJ Kabupaten TTS Tahun 2025 juga meninjau pembangunan Koperasi Desa Merah Putih serta pembangunan kembali Kantor Desa Bone yang sebelumnya digusur untuk mendukung pembangunan koperasi tersebut.
Pansus mencatat bahwa pembangunan Koperasi Desa Merah Putih telah mencapai progres sekitar 60 persen, sementara pembangunan kembali Kantor Desa Bone baru pada tahap penyelesaian fondasi dan belum menunjukkan tindak lanjut yang signifikan. Kondisi ini menjadi perhatian serius karena berdampak pada pelayanan pemerintahan desa kepada masyarakat.
Atas hal tersebut, Pansus mendorong Pemerintah Daerah untuk memastikan keseimbangan dan keberlanjutan kedua pembangunan ini, sehingga kehadiran Koperasi Desa tetap berjalan tanpa mengorbankan fungsi pelayanan publik dari Kantor Desa. Pansus juga akan meminta penjelasan lebih lanjut dari pihak terkait guna memastikan perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan kepentingan masyarakat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kab TTS di Desa Spaha
Kegiatan Lembaga

Kunjungan kerja Komisi I DPRD Kab TTS di Desa Spaha

Dalam kunjungan kerja kami di Desa Spaha, Kecamatan Kolbano, Komisi I melihat secara langsung kondisi pekerjaan rabat beton sepanjang kurang lebih 2 kilometer yang dikerjakan pada tahun 2024. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa jalan tersebut saat ini telah mengalami kerusakan yang cukup memprihatinkan, meskipun usia pengerjaannya masih relatif baru. Kondisi ini tentu menimbulkan pertanyaan serius terkait kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan pekerjaan. Apalagi persoalan ini telah menjadi perhatian publik dan viral di media sosial, bahkan saat ini sedang dalam atensi Aparat Penegak Hukum (APH). Kami menegaskan bahwa setiap penggunaan anggaran negara wajib dikelola secara transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Selain persoalan infrastruktur, Komisi I juga menerima berbagai pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik di Desa Spaha. Termasuk di dalamnya adanya pungutan iuran air bersih serta setoran dari aktivitas tambang batu warna dan pasir yang dikeluhkan warga karena dinilai kurang transparan dan membebani masyarakat. Atas dasar itu, kami menyatakan: Mendesak pemerintah desa untuk memberikan klarifikasi terbuka kepada masyarakat terkait kualitas pekerjaan rabat beton dan penggunaan anggaran tahun 2024. Mendorong dilakukan audit teknis dan administrasi secara menyeluruh oleh instansi berwenang. Meminta agar seluruh pungutan dan pengelolaan sumber daya desa dilakukan sesuai regulasi yang berlaku serta dikelola secara transparan dan akuntabel. Menegaskan bahwa pelayanan publik di tingkat desa harus berorientasi pada kepentingan masyarakat, bukan menjadi beban tambahan bagi warga. Komisi I berkomitmen mengawal persoalan ini sampai tuntas demi memastikan tata kelola pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan berpihak kepada rakyat.

Menyampaikan materi dalam Sidang Majelis Daerah Khusus Gembala GBI NTT yang dilaksanakan di SoE.
Kegiatan Lembaga

Menyampaikan materi dalam Sidang Majelis Daerah Khusus Gembala GBI NTT yang dilaksanakan di SoE.

Kemarin saya bersama Sekretaris Fraksi Partai Perindo DPRD Kabupaten TTS, Bapak Albinus Kase, mendapat kesempatan menyampaikan materi dalam Sidang Majelis Daerah Khusus Gembala GBI NTT yang dilaksanakan di SoE. Materi yang kami sampaikan bertema tentang Gereja dan Politik sebagai bagian dari tanggung jawab moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami meyakini bahwa gereja tidak boleh alergi terhadap politik, karena hampir seluruh keputusan dan kebijakan publik lahir dari proses politik. Politik bukan hanya soal kekuasaan, tetapi juga tentang pelayanan, keberpihakan kepada masyarakat, serta perjuangan menghadirkan keadilan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Karena itu, gereja perlu mengambil bagian secara aktif dengan mengutus orang-orang terbaik yang memiliki integritas, takut akan Tuhan, dan hati melayani untuk terlibat dalam dunia politik. Kehadiran orang percaya di ruang-ruang pengambilan keputusan sangat penting agar nilai-nilai kebenaran, kejujuran, kasih, dan keadilan tetap menjadi dasar dalam membangun daerah dan bangsa. Kiranya sinergi antara gereja dan dunia politik dapat terus terjalin demi menghadirkan pelayanan yang nyata bagi masyarakat, khususnya di NTT dan Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Rapat Kerja Pengurus DPD Partai Perindo Kab TTS
Kegiatan Partai

Rapat Kerja Pengurus DPD Partai Perindo Kab TTS

Rapat Kerja Pengurus DPD Partai Perindo Kabupaten Timor Tengah Selatan yang dilaksanakan hari ini merupakan langkah strategis dalam memperkuat konsolidasi dan melakukan restrukturisasi kepengurusan DPC serta DPRT di seluruh wilayah Kabupaten TTS. Kegiatan ini menjadi momentum penting untuk meneguhkan soliditas organisasi, menyatukan visi perjuangan, dan memastikan seluruh struktur partai bergerak dalam satu komando yang terarah dan produktif. Restrukturisasi DPC dan DPRT dilakukan sebagai bentuk penyegaran dan penguatan kelembagaan agar kepengurusan di setiap kecamatan dan desa benar-benar aktif, responsif, serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi masyarakat. DPD menegaskan bahwa kekuatan partai terletak pada kerja nyata di tingkat akar rumput, sehingga penataan struktur harus dilakukan secara serius, terukur, dan berbasis komitmen. Sebagai bentuk kedisiplinan organisasi dan keseriusan dalam membangun mesin partai yang solid, DPD Partai Perindo Kabupaten TTS menargetkan seluruh proses penyelesaian kepengurusan DPC harus rampung paling lambat tanggal 25 Februari 2026. Target ini menjadi komitmen bersama agar tidak terjadi kekosongan struktur dan seluruh jajaran dapat segera bergerak maksimal menghadapi agenda politik ke depan. Kami percaya, dengan struktur yang lengkap, solid, dan selesai tepat waktu, Partai Perindo di Kabupaten TTS akan semakin kuat, semakin dekat dengan masyarakat, dan semakin siap memperjuangkan kepentingan rakyat secara konsisten dan berkelanjutan.