Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Rapat Komisi 1 dengan DINAS kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Manggarai Barat

15 Juni 2026, 21:45 WIB

Membahas Pengantar Nota Keuangan atas Rancangan Pergaulan Daerah Tentang Pertanggungjawaban APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun anggaran 2025

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Paripurna ke 5 : Jawaban Pemerintah terhadap pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban  Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025
Kegiatan Lembaga

Paripurna ke 5 : Jawaban Pemerintah terhadap pemandangan Umum Fraksi- Fraksi atas Pengantar Nota Keuangan Atas Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat Tahun Anggaran 2025

1.Pemandangan Umum Fraksi Harapan Baru Terhadap Realisasi PAD yang masih bersumber dari obyek yang sama,sehingga tidak mengalami peningkatan yang signifikan,karena di tengah berkurangnya Dana Transfer Pusat Pemerintah Daerah harus melakukan terobosan terobasan baru utk meningkatkan PAD. Pemerintah menyampaikan Terima kasih bahwa terhadap realisasi pendapatan dan Optimalisasi PAD, sepakat dgn Fraksi Harapan Baru bahwa ketergantungan pada Obyek PAD yang sama dan Stagnan bahkan penurunan pada pajak daerah dan lain2 PAD yang sah akan menjadi perhatian serius dan terus melakukan terobosan2 melalui : pemutakhiran dan pendataan obyek pajak yang baru, Pengelolaan Sentra IKM, Pengelolaan Sampah dan Pengelolaan Parkir. 2.Terhadap pAD dari Sektor Pariwisata Bahari yang yang mengalami Kebocoran, karena dari 812 kapal yang beroperasi di perairan Labuan Bajo, hanya sekitar 200 kapal wisata yang memiliki izin dan memberikan kontribusi PAD Manggarai Barat. Pemerintah menjelaskan bahwa dari 812 kapal wisata, ada 256 Kapal wisata yang sudah tercatat sebagai obyek pajak dan memiliki NPWPDa Manggarai Barat. Tentu daerah kehilangan potensi karena para pemilik kapal atau wajib pajak masih banyak yang belum melaporkan ke pemerintah daerah. Untuk mengoptimalkan penerimaan dari sektor Wisata Bahari pemeqrintah daerah sudah mengambil langkah strategis dengan membentuk SATGAS Optimalisasi Pajak dan Retribusi Daerah, melakukan pengawasan bersama, penertiban dan perluasan Basis Pajak dan

Rapat Komisi 1 Dengan Bagian Kesra Kab. Manggarai Barat
Kegiatan Lembaga

Rapat Komisi 1 Dengan Bagian Kesra Kab. Manggarai Barat

Membahas Pengantar Nota Keuangan atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Manggarai Barat tahun Anggaran 2025

Bimtek Hari ke 2 Sesi 4
Kegiatan Partai

Bimtek Hari ke 2 Sesi 4

Manajemen Data Kepemiluan, Sistim Perekrutan Kader, Pengelolaan Data KTA Dan Jurnal Anggota Legislatif. (sistim Panel)