Kegiatan Lembaga
Rapat Paripurna
DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna hari ini untuk pengesahan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
Kegiatan Lembaga
DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna hari ini untuk pengesahan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Pada 18 April 2026 pukul 10.00 WITA, Wakil Ketua DPW Pemenangan Pemilu Partai Perindo, Normans Luntungan, melaksanakan kegiatan konsolidasi dan pendidikan politik bagi pengurus DPC Tagulandang Utara dan Tagulandang Selatan. Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 pengurus ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat struktur partai serta menyamakan visi menuju target politik ke depan. Dalam forum tersebut, DPD Partai Perindo Sitaro menegaskan target ambisius, yakni meraih 6 kursi DPRD Sitaro serta memenangkan posisi Bupati Sitaro pada tahun 2031. Normans Luntungan menyampaikan keyakinannya bahwa target tersebut realistis dan dapat dicapai melalui kerja kolektif, soliditas organisasi, serta program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sejumlah program strategis juga mulai dirancang, antara lain: • Program Dana Sehat dan Dana Duka tetap dilanjutkan untuk wilayah Tagulandang Utara dan Selatan • Dukungan terhadap program kerja GPDI di wilayah Tagulandang • Dukungan terhadap program Gereja GMIST di Tagulandang • Pembentukan Tim Rajawali Putih sebagai penguatan program sosial • Pemberian insentif berupa THR kepada pengurus DPC (minimal KSB) • Penguatan komunikasi aktif antara DPD dan DPC Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun mesin politik yang solid, terstruktur, dan berorientasi pada kemenangan.

DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna hari ini untuk pengesahan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

Sulawesi Utara — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Normans Luntungan, bersama tim Panitia Khusus (Pansus) Tata Tertib DPRD Provinsi Sulut melakukan kunjungan ke Bappeda pada 7 Mei 2026. Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pendalaman dan perbandingan tata kelola kelembagaan antara Provinsi DKI Jakarta dan Provinsi Sulawesi Utara sebagai bahan penyempurnaan tata tertib dewan. Dalam kegiatan tersebut, dibahas berbagai aspek terkait sistem kerja, mekanisme kelembagaan, hingga pola koordinasi yang diterapkan di daerah lain guna memperkuat efektivitas kerja DPRD. Normans Luntungan menyampaikan bahwa penyusunan tata tertib harus mampu menyesuaikan perkembangan kebutuhan kelembagaan dan dinamika pemerintahan daerah. “Tatib bukan sekadar aturan internal, tetapi fondasi penting untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kerja dewan,” ujarnya. Ia berharap hasil pembahasan dan perbandingan tersebut dapat menjadi referensi dalam menghadirkan tata kelola DPRD yang lebih baik, profesional, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui kegiatan ini, tim Pansus Tatib DPRD Sulut menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kelembagaan demi mendukung kinerja legislatif yang lebih optimal dan modern.
