Daftar Anggota

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Kunjungan Kerja DPRD Prov. Sulut

20 Februari 2026, 15:00 WIB

Kunjungan Kerja ke Kementrian KOMDIG

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Rawat Toleransi dan Kebersamaan, Normans Luntungan Hadiri Undangan Ibadah Pentakosta Bersama Jemaat GPdI
Kegiatan Lembaga

Rawat Toleransi dan Kebersamaan, Normans Luntungan Hadiri Undangan Ibadah Pentakosta Bersama Jemaat GPdI

Dalam rangka mempererat tali silaturahmi dan menjaga harmoni antarumat beragama, Normans Luntungan menghadiri undangan resmi perayaan Hari Raya Pentakosta yang diselenggarakan oleh Gereja Pantekosta di Indonesia (GPdI) pada Senin (25/5). Kehadiran Normans Luntungan di tengah-tengah jemaat ini disambut hangat oleh pimpinan majelis jemaat, para pendeta, serta seluruh umat yang hadir memadati gereja dalam suasana ibadah yang khidmat dan penuh suka cita. Perayaan Pentakosta yang memperingati peristiwa turunnya Roh Kudus ini dijadikan momentum penting oleh Normans Luntungan untuk merefleksikan kembali pentingnya nilai-nilai kasih, gotong royong, dan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat.

Normans Luntungan Dorong Evaluasi Kontrak Pengelolaan Aset Daerah yang Disewakan kepada Hotel
Kegiatan Lembaga

Normans Luntungan Dorong Evaluasi Kontrak Pengelolaan Aset Daerah yang Disewakan kepada Hotel

Jakarta — Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Normans Luntungan, ST., M.Eng, bersama jajaran Komisi II DPRD Sulut melakukan kunjungan kerja ke Badan Penghubung Provinsi Sulawesi Utara pada 4 Juni 2026 guna meninjau pengelolaan aset daerah yang saat ini disewakan kepada pihak hotel. Dalam pertemuan tersebut, Komisi II melakukan diskusi dan penelaahan terhadap pelaksanaan kontrak kerja sama pemanfaatan aset daerah. Dari hasil pembahasan, ditemukan sejumlah hal yang dinilai perlu dievaluasi kembali karena berpotensi merugikan keuangan daerah. Normans Luntungan menjelaskan bahwa salah satu persoalan utama adalah belum adanya batas waktu yang jelas terkait penyelesaian renovasi atau perbaikan gedung yang menjadi objek kerja sama. Kondisi tersebut mengakibatkan kewajiban pembayaran kepada pemerintah daerah senilai sekitar Rp600 juta belum dapat direalisasikan. Selain itu, Komisi II juga menyoroti adanya dua kali perubahan kontrak melalui adendum yang dinilai perlu ditinjau kembali untuk memastikan kepentingan pemerintah daerah tetap terlindungi secara optimal. Persoalan lain yang menjadi perhatian adalah skema pembagian keuntungan sebesar 10 persen yang menjadi hak pemerintah daerah. Hingga saat ini, hak tersebut belum dapat ditagihkan karena pihak pengelola hotel menyampaikan bahwa operasional usaha masih mengalami kerugian dan belum menghasilkan keuntungan. Menurut Normans Luntungan, aset daerah harus dikelola secara profesional, transparan, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerah. “Setiap kerja sama pemanfaatan aset daerah harus memberikan kepastian hukum, kepastian manfaat, dan perlindungan terhadap kepentingan pemerintah daerah agar tidak menimbulkan potensi kerugian negara di kemudian hari,” tegasnya. Komisi II DPRD Sulawesi Utara berkomitmen untuk terus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan aset daerah serta mendorong evaluasi menyeluruh terhadap kontrak yang ada guna memastikan seluruh hak dan kepentingan pemerintah daerah dapat terlindungi dengan baik.

Normans Luntungan Dorong Pembenahan Tata Tertib, Perkuat Integritas DPRD Sulut
Kegiatan Lembaga

Normans Luntungan Dorong Pembenahan Tata Tertib, Perkuat Integritas DPRD Sulut

Sulawesi Utara— Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Normans Luntungan, menghadiri rapat Panitia Khusus (Pansus) yang membahas tata tertib dewan sebagai upaya pembenahan internal lembaga legislatif. Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan DPRD memiliki aturan yang kuat, jelas, dan mampu mendorong kinerja yang lebih profesional dan akuntabel. Normans menegaskan bahwa pembenahan tata tertib bukan sekadar administrasi, tetapi bagian dari upaya memperkuat integritas dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif. “Kalau aturan internal kuat, maka kinerja dewan juga akan lebih terarah dan dipercaya masyarakat,” ujarnya. Ia juga menekankan pentingnya pembahasan yang serius dan komprehensif agar tata tertib yang dihasilkan benar-benar menjadi pedoman yang efektif dalam menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran. Dengan adanya pembaruan tata tertib ini, diharapkan DPRD Sulawesi Utara semakin solid, profesional, dan mampu menjawab tantangan serta kebutuhan masyarakat ke depan.