Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Kunjungan Kerja ke Kementrian KOMDIG
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
DPRD Provinsi Sulawesi Utara menggelar Rapat Paripurna hari ini untuk pengesahan Perda RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)
Pada 18 April 2026 pukul 10.00 WITA, Wakil Ketua DPW Pemenangan Pemilu Partai Perindo, Normans Luntungan, melaksanakan kegiatan konsolidasi dan pendidikan politik bagi pengurus DPC Tagulandang Utara dan Tagulandang Selatan. Kegiatan yang dihadiri sekitar 100 pengurus ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat struktur partai serta menyamakan visi menuju target politik ke depan. Dalam forum tersebut, DPD Partai Perindo Sitaro menegaskan target ambisius, yakni meraih 6 kursi DPRD Sitaro serta memenangkan posisi Bupati Sitaro pada tahun 2031. Normans Luntungan menyampaikan keyakinannya bahwa target tersebut realistis dan dapat dicapai melalui kerja kolektif, soliditas organisasi, serta program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Sejumlah program strategis juga mulai dirancang, antara lain: • Program Dana Sehat dan Dana Duka tetap dilanjutkan untuk wilayah Tagulandang Utara dan Selatan • Dukungan terhadap program kerja GPDI di wilayah Tagulandang • Dukungan terhadap program Gereja GMIST di Tagulandang • Pembentukan Tim Rajawali Putih sebagai penguatan program sosial • Pemberian insentif berupa THR kepada pengurus DPC (minimal KSB) • Penguatan komunikasi aktif antara DPD dan DPC Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam membangun mesin politik yang solid, terstruktur, dan berorientasi pada kemenangan.
JAKARTA, 20 MEI 2026 – Anggota Legislatif (Aleg) dari Partai Perindo, Normans Luntungan, melakukan kunjungan kerja ke Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Jakarta, Rabu (20/5). Kunjungan ini bertujuan untuk melakukan konsultasi mendalam mengenai batasan kewenangan Badan Kehormatan (BK) dalam menjatuhkan sanksi kepada anggota dewan yang terbukti melanggar tata tertib dan kode etik. Dalam kunjungan yang berlangsung dinamis tersebut, Normans Luntungan juga secara tidak sengaja bertemu dengan jajaran tim dari Pemerintah Provinsi (Pemprov). Pertemuan tanpa rencana ini pun dimanfaatkan untuk berdiskusi ringan dan menyelaraskan pandangan terkait penguatan fungsi pengawasan internal di lembaga legislatif daerah. Normans Luntungan menjelaskan bahwa konsultasi ke Kemendagri ini sangat krusial guna memastikan setiap keputusan dan sanksi yang dikeluarkan oleh Badan Kehormatan memiliki dasar hukum yang kuat dan tidak menabrak aturan yang lebih tinggi.
