Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Konsultasi DPRD Halsel ke kementrian dalam negeri

17 Januari 2026, 14:20 WIB

Konsultasi pimpinan dan anggota dprd halmahera selatan ke dirjen bina Keuangan daerah kementrian dalam negeri di Jakarta dalam rangka meminta penjelasan kementrian dalam negeri terkait transfer dana ke daerah (tkd) halsel yang turus drastis, begitu pula DBH minerba halsel yang kurang lebih 189 milyar tahun 2025 belum dibayarkan oleh pusat. hal ini berdampak pada banyak program yg tidak bisa dilaksanakan. terkahad materi yang di konsultasikan tersebut, kemendagri lewat dirjen bina Keuangan daerah menyampaikan bahwa TKD disesuaikan daerah memang mengalami penurunan dalam dalam menopang program prioritas presiden yakni MBG. solusi efektif yg didapat dari konsultasi tersebut adalah daerah harus memaksimalkan potensi-potensi daerah agar dapat mengenjot Pendapatan asli daerah (PAD), minimnya TKD membuat halsel mengidentifikasi sumber-sumber pendapatan baik disektor pajak dan retribusi sebagai bagian dari langkah ikhtiar agar program yang telah dirancang bisa dibiayai oleh PAD.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

RAPAT PARIPURNA DPRD HALSEL DENGAN AGENDA PEMBENTUKAN PANSUS LKPJ BUPATI HALSEL TAHUN ANGGARAN 2025

Kegiatan Lembaga

RAPAT PARIPURNA DPRD HALSEL DENGAN AGENDA PEMBENTUKAN PANSUS LKPJ BUPATI HALSEL TAHUN ANGGARAN 2025

Rapat Paripurna DPRD halsel dengan agenda pembentukan pansus lkpj bupati tahun anggaran 2025, dilaksanakan setelah penyampaian lkpj bupati kepada DPRD melalui rapat Paripurna. menindaklanjuti penyampaian lpkj oleh bupati, maka dprd sesuai mekanisme membentuk pansus lkpj tahun 2025 dalam rangka untuk mendalami lkpj yang sudah diserahkan bupati. selanjutnya pansus akan bekerja mempelajari, mendalami dan mengoreksi selanjutnya menyampaikan kepada pimpinan dprd, berdasarkan laporan pansus tersebut dprd secara kelembagaan memberikan rekomendasi atas Lkpj tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari tugas dan wewenang sebagaimana diatur uu nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dab evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

HERING DENGAN KELOMPOK AKSI BARAH HALSEL TERKAIT KONFLIK PENJUALAN TANAH MASAYARAKAT KEPADA PERUSAHAAN

Kegiatan Lembaga

HERING DENGAN KELOMPOK AKSI BARAH HALSEL TERKAIT KONFLIK PENJUALAN TANAH MASAYARAKAT KEPADA PERUSAHAAN

Bahwa elemen gerakan Barah Halsel menyambangi kantor DPRD halsel dalam rangka menyampaikan tuntunan bapak alimusu yang lahannya di desa Soligi kecamatan obi di serobot oleh pihak perusahaan melalui saudara arifin saroa (kades kawasi). sebelumnya barah halsel bersama saudara alimusu dan keluarga melakukan demontrasi didepannya kantor dprd halsel menyampaikan beberapa tuntutan atas lahannya yang di serobot oleh pihak perusahaan (harita), selanjutnya anggota dprd halsel menerima tuntunan tersebut dengan melakukan hering dengan pihak Barah dan bapak alimusu dan keluarganya. kesimpulannya rapat dengan pendapat ini akan dilakukan perluas dengan memanggil arifin saroa, kades sologi, perusahaan harta, dpmd, kapolres halse, dandim, BPN dan pihak-pihak yang perlu didengarkan keterangannya. penjadwalan kembali akan dilakukan oleh pihak sekretariat dprd halsel.

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN 1

Kegiatan Lembaga

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN 1

Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan dprd, maka komisi 1 dprd halsel melakukan rapat evaluasi program dan kegiatan Direktur RSUD labuha yang merupakan mitra komisi 1 dprd halsel. dalam paparannya direktur rsud labuha dr. Titin Indrayanti menyampaikan capaian serapan anggaran pada Triwulan 1 tahun 2026. sebagaimana diketahui bahwa rsud labuha adalah rsud dengan pengelolaan BLUD sehingga selain pelayanan yang menjadi tugas pokok juga target pendapatan dari BPJS dan pasien umum. sebagaimana penjelasan direktur rsud labuha, capaian program dan kegiatan maupun keuangan triwulan 1 adalah 43 %.