RAPAT PARIPURNA DPRD HALSEL DENGAN AGENDA PEMBENTUKAN PANSUS LKPJ BUPATI HALSEL TAHUN ANGGARAN 2025

07 Maret 2026, 11:57 WIB

Rapat Paripurna DPRD halsel dengan agenda pembentukan pansus lkpj bupati tahun anggaran 2025, dilaksanakan setelah penyampaian lkpj bupati kepada DPRD melalui rapat Paripurna. menindaklanjuti penyampaian lpkj oleh bupati, maka dprd sesuai mekanisme membentuk pansus lkpj tahun 2025 dalam rangka untuk mendalami lkpj yang sudah diserahkan bupati. selanjutnya pansus akan bekerja mempelajari, mendalami dan mengoreksi selanjutnya menyampaikan kepada pimpinan dprd, berdasarkan laporan pansus tersebut dprd secara kelembagaan memberikan rekomendasi atas Lkpj tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari tugas dan wewenang sebagaimana diatur uu nomor 23 tahun 2014 tentang peraturan daerah dan peraturan pemerintah nomor 13 tahun 2019 tentang laporan dab evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

RAPAT PARIPURNA PENYAMPAIAN REKOMENDASI DPRD TERHADAP LPJ BUPATI TAHUN ANGGARAN 2025

Rapat Paripurna ke 7 masa persidangan ke 2 tahun 2026 dengan agenda penyampaian rekomendasi dprd terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2025 dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Halmahera Selatan tanggal 9 April 2026 jam 20.30. Paripurna penyampaian rekomendasi dprd terhadap LPJ bupati tahun 2025 adalah rangkaian terakhir yang dimulai dengan penyerahan LPJ bupati 2025 melalui paripurna, selanjutnya dprd membentuk pansus untuk mendalami baik dokumen, permintaan keterangan dengan opd serta uji petik atas beberapa program yang dirasa perlu pembuktian dilapangan. ada sekian rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh dprd, hampir semua opd disasar baik program dan pertanggungjawaban keuangannya.

Kegiatan Lembaga

MENERIMA MASA AKSI SOLIDARITAS PERJUANGAN RAKYAT (SPARTA)

Pada hari Rabu tanggal 17 Juni Tahun 2026 pukul 08.53 wit, telah di laksanakan aksi unjuk rasa dari Soladiritas Perjuangan Rakyat (SPARTA) gabungan dari Samurai, LMND dan SMI Kabupaten Halmahera Selatan, dengan penjelasan sebagai berikut : Untuk jumlah aksi, melibatkan Masyarakat dan Tukang Ojek, sementara jumlah aksi terpantauh 50 (empat) orang, dan Moderator masih melakukan Konsilidasi massa aksi di seputaran Zero Poind. Terkait sasaran aksi, bertempat di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Kab. Halsel. Tuntutan massa aksi, terkait dengan isu Nasional Meliputi : a. Kenaikan Harga BBM. b. Program MBG. c. Serta Kebijakan Presiden Republik Indonesia yang di nilai gagal mensejahterahkan masyarakat.

Kegiatan Lembaga

RDP KOMISI 1 DPRD HALSEL DENGAN DIREKTUR RSUD LAHUBA TERKAIT PELAYANAN PASIEN BPJS DAN PASIEN UMUM

Rapat dengar pendapat antara Komisi 1 dprd halsel dengan direktur rumah sakit umum daerah halmahera selatan terkait evaluasi pelayanan rumah sakit terhadap pasien bpjs, dimana terdapat beberapa laporan yang masuk ke Komisi 1 dimana pelayanan pasien yang menggunakan bpjs pelayanannya dirasakan tidak maksimal, hal tersebut memantik Komisi 1 untuk meminta penjelasan direktur rsud halsel. Komisi 1 dibuat geram dengan berbagai laporan yang diterima. Dalam penjelasannya direktur rsud labuha me jelaskan bahwa apa yang disampaikan tidaklah terkonfirmasi secara baik sehingga menimbulkan opini liar. Komisi 1 memastikan secara tegas agar pelayanan di rsud harus sesuai dengan standar sop yg berlaku. tidak ada perbedaan pelayanan baik pasien yg bpjs maupun pasien umum.