Cari 
Pencarian Populer
Kegiatan Lembaga
Kunjungan Komisi 1 dprd halsel ke kementrian PANRB Republik Indonesia terkait konsultasi Retrutmen PPPK dan Paruh waktu. Dalam kesempatan tersebut Komisi 1 mempertanyakan kuota rekrutmen p3k dan paruh waktu yang tidak didasari dengan data Base yang diusulkan pemda halsel.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Rapat badan anggaran dprd halsel dengan TAPD terkait lanjutan pembahasan laporan hasil pemeriksaan BPK RI yang dilakukan. terhadap rapat tersebut banggar dprd memberikan catatan penting terhadap tapd salam bentuk rekomendasi, dan rekomendasi tersebut disampaikan kepada pemerintah daerah yang diterima sekda halsel.
Rapat Paripurna ke 7 masa persidangan ke 2 tahun 2026 dengan agenda penyampaian rekomendasi dprd terhadap laporan keterangan pertanggungjawaban bupati tahun 2025 dilaksanakan di ruang paripurna DPRD Halmahera Selatan tanggal 9 April 2026 jam 20.30. Paripurna penyampaian rekomendasi dprd terhadap LPJ bupati tahun 2025 adalah rangkaian terakhir yang dimulai dengan penyerahan LPJ bupati 2025 melalui paripurna, selanjutnya dprd membentuk pansus untuk mendalami baik dokumen, permintaan keterangan dengan opd serta uji petik atas beberapa program yang dirasa perlu pembuktian dilapangan. ada sekian rekomendasi dan catatan yang disampaikan oleh dprd, hampir semua opd disasar baik program dan pertanggungjawaban keuangannya.
Menindaklanjuti keluhan 7 kepala desa di lingkar sawit, maka komisi 1 dprd halsel melakukan RDP dengan Perusahan sawit yang beroperasi diwilayah kecamatan gane timur selatan, kecamatan pulau joronga, dan kecamatan gane timur selatan yakni PT. GMM. terhadap dua masalah yang dikeluhkan masyarakat desa lingkar sawit yakni terhambatnya pemasangan jaringan listrik ke desa - desa lingkar sawit dan persoalan CSR. diperoleh penjelasan dari pihak PT. GMM bahwa jaringan yang dilewati pemasangan jaringan listrik masuk kawasan HGU, sehingga banyak mengakibatkan terganggunya kegiatan pekerja sawit. dari berbagai pandangan rapat tersebut di simpulkan bahwa pemerintah harus melaksanakan pekerjaan ruas jalan gane dalam yamli dan sekli. dengan adanya ruas jalan tersebut maka jaringan listrik diarahkan ke ruas jalan dimaksud. terkait soal csr komisi 1 akan menjadwalkan lagi rdp antara pemerintah daerah dan PT. GMM serta pemerintah kecamatan dan desa lingkar sawit untuk membahas lebih mendetail.
