MENERIMA DEWAN GURU SD N 73 HALSEL

05 Juni 2026, 12:56 WIB

Dewan guru sd negeri 73 halsel menyampaikan pengaduan atas sikap semena-mena kepala sekolah sd negeri 73 halsel, aduan tertulis disampaikan Dewan guru sd negeri 73 halsel ke komisi 1 dprd halsel. atas aduan tersebut komisi 1 mengundang Dewan guru sd n 73 halsel, kepala sekolah sd negeri 73 halsel dan dinas pendidikan halsel. komisi 1 dprd halsel memediasi para pihak di ruang banggar dprd halsel. dalam pertemuan tersebut disepakati dinas pendidikan turun ke sekolah melakukan pertemuan dengan Dewan guru dan kepala sekolah dan kelompok masyarakat desa kampung makian.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

RAPAT BANGGAR DENGAN AGENDA TINDAKLANJUT PEMBAHASAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

Dalam rangka pendalaman laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun 2025 yang telah diparipurnakan maka banggar dan TAPD melaksanakan rapat pembahasan RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025 sebelum disahkan menjadi peraturan daerah. dalam rapat tersebut banggar menyoroti beberapa hal termasuk diantaranya belanja operasi, aset.

Kegiatan Lembaga

WORKSHOOP KAPASITAS ANGGOTA DPRD

Dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kemampuan anggota DPRD Halsel, DPRD Halsel bekerjasama dengan universitas Bale Bandung dibawah pengawasan BPPSN melakukan workshoop dengan tema pedoman dan tata cara penyusunan serta pembahasan laporan pertanggungjawaban kepala daerah (LkPJ KDH) yang dilaksanakan di bekasi tanggal 12 - 14 Mei 1026. Dalam workshoop tersebut pemateri dari kemendagri memberikan paparan yang cukup mendetail. di harapkan sekembalinya dari kegiatan tersebut anggota dprd dapat menjawantahkan dalam tugas dan kewajibannya.

Kegiatan Lembaga

Kunjungan Konsultasi Komisi 1 DPRD Halsel ke Perpustakaan Nasional

Kunjungan Komisi 1 DPRD halsel ke perpustakaan nasional dalam rangka konsultasi rencana perpustakaan nasional membangun perpustakaan daerah Halmahera Selatan tahun anggaran 2026 yang hampir dibatalkan oleh perpustakaan nasional akibat lambannya pemerintah daerah menyiapkan persyaratan administrasi termasuk status lahan. kunjungan konsultasi tersebut juga membicarakan berbagai kendala penyediaan sarana baca baik buku dan perangkat terintegrasi lainnya. perpustakaan nasional sangat mengapresiasi langkah Komisi 1 dalam mengkomunikasikan kebutuhan² literaturasi di halmahera selatan.