MENERIMA MASA AKSI GERAKAN MASYARAKAT LINGKAR TAMBANG

25 Mei 2026, 15:44 WIB

Kelompok masyarakat lingkar tambang menyambangi kantor dprd halsel dengan agenda mempertanyakan soal progres kerja tim penyelesaian sengketa lahan di Halmahera selatan dan jaksel (jasa pelayanan) di rumah sakit umum daerah. komisi 1 menerima perwakilan masa aksi tersebut. dalam penyampaiannya perwakilqn masa aksi meminta agar komisi 1 segera menjadwalkan rdp dengan tim penyelesaian sengketa lahan yang telah di bentuk pemda halsel serta rsud halsel terkait soal jaspel. terhadap hal tersebut komisi 1 menerima semua masukan dan saran selanjutnya akan menjadwalkan rdp dengan tim penyelesaian sengketa lahan yang di bentuk pemda dan direktur rsud halsel dalam waktu dekat.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

EVALUASI PROGRAM DAN KEGIATAN TRIWULAN 1 DENGAN INSPEKTORAT HALSEL

Rapat dengar pendapat antara Komisi 1 dprd halsel dengan mitra kerja komisi 1 yakni inspektorat halmahera selatan dengan agenda evaluasi program dan kegiatan triwulan 1 tahun 2026, dalam paparannya serapan anggaran inspektorat halsel pada Triwulan pertama adalah 47%.

Kegiatan Partai

SILATURAHMI PENGURUS PERINDO KECAMATAN BACAN KE FRAKSI AMANAT PERSATUAN SOLIDARITAS INDONESIA DPRD HALSEL

Pengurus Cabang Partai Perindo Kecamaatan Bacan melakukan silaturahmi dengan anggota DPRD Halsel dari partai perindo yakni Irawan Adam yang juga Ketua DPD Partai Perindo dan Tamrin Haji Hasim yang juga pengurus dpw perindo Maluku Utara. Dalam silaturahmi tersebut banyak hal yang dibicarakan termasuk progres pembentukan pengurus ditingkat desa maupun dusun di kecamatan bacan, termasuk rekrutmen anggota Partai untuk di data dalam sistem Partai.

Kegiatan Lembaga

RDP KOMISI 1 DENGAN CAPIL, DINAS KESEHATAN, KABAG HUKUM, NAKERTRAS DAN DEPERINDAGKOP SERTA LSM GELISAH TERKAIT SOAL SINKRONISASI JUMLAH PENDUDUK

Komisi 1 dprd halsel menindaklanjuti rapat dengan lsm gelisah terkait sinkronisasi jumlah penduduk halsel, terhadap hal tersebut komisi 1 melakukan rdp dengan dinas kesehatan, dinas dukcapil, dinas tenaga kerja dan transmigrasi, kabag hukum dan kadis diperindakop membahas sinkronisasi dan upaya melakukan pendataan ulang penduduk halsel. sebagaimana data yang diperoleh dari bps dan capil menunjukan ketimpangan yang sangat mencolok dimana data yang di rilis bps tidak sama dengan data yng di liris capil halsel. dalam rdp tersebut disepakati di bentuk tim sinkronisasi penduduk. ada beberapa instrumen yang belum di data secara baik.