Jurnal Anggota Legislatif

27 Juli 2026, 23:31 WIB

BIMTEK PARTAI PERINDO 2026

BIMTEK LEGISLATOR PARTAI PERINDO SE-INDONESIA DIGELAR DI JAKARTA, TAMRIN HAJI HASIM TURUT HADIR Jakarta, 27 Juli 2026 — Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Perindo menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) bagi seluruh legislator Partai Perindo se-Indonesia, baik yang berada di tingkat DPRD Provinsi maupun DPRD Kabupaten/Kota. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Hotel Borobudur Jakarta, mulai tanggal 27 hingga 30 Juli 2026. Bimtek Legislator Partai Perindo ini mengangkat tema besar "Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi", yang menjadi spirit bersama bagi seluruh kader Partai Perindo yang mendapatkan amanah sebagai wakil rakyat di berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh legislator Partai Perindo dari berbagai daerah, termasuk Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Tamrin Haji Hasim, yang turut menghadiri dan mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bimtek tersebut. Bimtek ini menjadi momentum penting bagi para legislator Partai Perindo untuk memperkuat kapasitas, wawasan, serta komitmen dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagai wakil rakyat. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang konsolidasi dan penguatan sinergi antarlembaga legislatif Partai Perindo di tingkat pusat maupun daerah. Pembukaan Bimtek Legislator Partai Perindo dilakukan secara langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo, Angela Tanoesoedibjo. Kegiatan tersebut juga dihadiri langsung oleh Ketua Pembina Partai Perindo, Hary Tanoesoedibjo. Dalam kegiatan tersebut, para legislator mendapatkan pembekalan dan penguatan terkait peran strategis anggota legislatif dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan. Para legislator juga didorong untuk semakin responsif terhadap aspirasi masyarakat serta mampu menerjemahkan kepentingan rakyat ke dalam kebijakan dan program pembangunan yang memberikan manfaat nyata. Tema "Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi" diharapkan menjadi landasan bagi seluruh legislator Partai Perindo untuk terus membangun kesamaan visi, memperkuat soliditas, serta menghadirkan kerja-kerja politik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Bagi Tamrin Haji Hasim, keikutsertaan dalam Bimtek tersebut merupakan kesempatan penting untuk meningkatkan kapasitas dan memperkuat pemahaman dalam menjalankan tugas sebagai Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Ia menilai, pembekalan dan konsolidasi seperti ini sangat penting bagi para legislator agar dapat menjalankan amanah rakyat secara lebih optimal, profesional, dan bertanggung jawab. "Momentum Bimtek ini sangat penting bagi kami sebagai legislator Partai Perindo untuk terus meningkatkan kapasitas, memperkuat sinergi, dan menyatukan langkah dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Semangat 'Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi' harus diwujudkan melalui kerja nyata dan keberpihakan kepada kepentingan masyarakat," ujar Tamrin Haji Hasim. Ia berharap, ilmu dan pengalaman yang diperoleh selama mengikuti Bimtek dapat diimplementasikan dalam menjalankan tugas-tugas kedewanan, khususnya dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan. Dengan terselenggaranya Bimtek Legislator Partai Perindo ini, diharapkan seluruh anggota legislatif Partai Perindo di seluruh Indonesia semakin solid, memiliki kapasitas yang kuat, serta mampu menghadirkan kontribusi nyata dalam pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. "Bersatu dalam Nilai, Unggul dalam Aksi."

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

Share Copy Link

Lainnya dari Thamrin Haji Hasim

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

RAPAT PARIPURNA KE-18, KE-19, DAN KE-20 MASA SIDANG III TAHUN 2026 DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan Rapat Paripurna ke-18, ke-19, dan ke-20 Masa Sidang III Tahun 2026 dengan tiga agenda utama, yaitu penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah, serta penyampaian rekomendasi hasil reses anggota DPRD. Pada Rapat Paripurna ke-18 dengan agenda penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Hj. Salma Samad. Dalam pengantar sidang, pimpinan rapat menekankan pentingnya penjelasan pemerintah daerah terkait alasan dilakukannya perubahan anggaran pada tahun 2026. Pidato eksekutif dibacakan oleh Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmy Umar Muchsin. Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya perubahan proyeksi pendapatan daerah serta penyesuaian kebutuhan belanja daerah. Berdasarkan rancangan perubahan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2026 mengalami kenaikan dari sebesar Rp1,712 triliun menjadi Rp1,713 triliun atau bertambah sekitar Rp1 miliar. Selanjutnya, Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Halmahera Selatan, Fadila Mahmud. Dalam rapat tersebut, juru bicara panitia khusus (pansus), Alfitrah Hi. Rustam, menyampaikan laporan hasil kerja pansus yang telah melakukan pembahasan bersama berbagai pihak terkait. Setelah penyampaian laporan pansus, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPRD yang hadir terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Seluruh tahapan pembahasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Rapat Paripurna ke-20 dengan agenda penyampaian rekomendasi hasil reses dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Halmahera Selatan, Muslim Haji Rakib. Dalam pengantarnya, pimpinan rapat menyampaikan bahwa hasil reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD sebagai wadah untuk menampung, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Rekomendasi hasil reses kemudian disampaikan oleh juru bicara, Siska Tendean, yang memaparkan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan ke depan. Melalui ketiga rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi terwujudnya pembangunan daerah yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

07 Agustus 2026, 21:31 WIB

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

KOMISI I DPRD HALMAHERA SELATAN GELAR RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT DUGAAN KASUS ASUSILA DI SD NEGERI 258 HALMAHERA SELATAN

Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dengan agenda pembahasan dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh Kepala SD Negeri 258 Halmahera Selatan terhadap salah seorang siswinya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Munawir Bahar, serta dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Siti Hadija, beserta Kepala SD Negeri 258 Halmahera Selatan. Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian kasus tersebut secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komisi I juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak serta memastikan terpenuhinya pendampingan psikologis dan sosial bagi korban. Anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Tamrin Haji Hasim, mengecam keras dugaan tindak asusila tersebut. Menurutnya, tindakan yang melibatkan tenaga pendidik sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan teladan kepada peserta didik merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Dalam penyampaiannya, Tamrin Haji Hasim meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Kepala SD Negeri 258 dari jabatannya guna menjamin kelancaran proses hukum dan menjaga stabilitas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Selain itu, Tamrin Haji Hasim juga meminta Dinas Pendidikan untuk menjalin koordinasi secara intensif dengan Kepolisian Resor Halmahera Selatan guna memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan secara menyeluruh terhadap siswi yang menjadi korban agar hak-haknya tetap terlindungi. Komisi I DPRD Halmahera Selatan menyatakan akan terus mengawasi perkembangan penanganan kasus tersebut sampai adanya kepastian hukum, sekaligus memastikan bahwa lingkungan pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan terhadap anak.

06 Agustus 2026, 19:13 WIB