Jurnal Anggota Legislatif

03 Agustus 2026, 21:19 WIB

DEMONSTRASI ORGANISASI BARAH, GPM, DAN GAPURA DI DPRD HALSEL

DPRD Halmahera Selatan Menerima Aspirasi Aliansi Masyarakat Penambang Terkait Pertambangan Rakyat Labuha, 3 Agustus 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan menerima aspirasi yang disampaikan oleh gabungan organisasi BARAH, GPM, dan GAPURA dalam aksi demonstrasi yang berlangsung di Kantor DPRD Halmahera Selatan pada Senin, 3 Agustus 2026. Aksi tersebut dilaksanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi masyarakat terkait persoalan pertambangan rakyat di Kabupaten Halmahera Selatan, khususnya mengenai kepastian hukum, penataan wilayah pertambangan rakyat, serta percepatan proses perizinan. Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan beberapa tuntutan kepada DPRD dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan, yaitu sebagai berikut: 1. Mendesak DPRD Halmahera Selatan untuk segera mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) sebagai dasar pemetaan wilayah pertambangan rakyat dan pengurusan perizinan lainnya. 2. Mendesak DPRD Halmahera Selatan dan Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan untuk membentuk tim ad hoc bersama yang melibatkan unsur eksekutif, legislatif, akademisi, serta perwakilan aliansi masyarakat penambang. Tim tersebut diharapkan dapat mengawal kelengkapan dokumen teknis, proses pengusulan, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). 3. Mendorong Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan dan DPRD Halmahera Selatan untuk melakukan pendampingan secara aktif kepada pemerintah provinsi dan Kementerian ESDM guna mempercepat penetapan wilayah pertambangan rakyat (WPR) di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah menyampaikan aspirasi di halaman Kantor DPRD Halmahera Selatan, perwakilan massa kemudian diterima oleh anggota DPRD di ruang Badan Anggaran (Banggar) untuk melaksanakan dialog dan menyampaikan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat penambang. Anggota DPRD yang hadir dalam pertemuan tersebut antara lain Tamrin Haji Hasim, Munawir Bahar, Safri Talib, Irawan Adam, Iksan U. Basrah, dan Masdar Mansur. Dalam pertemuan tersebut, DPRD Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. DPRD juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah provinsi, pemerintah pusat, dan masyarakat guna menghadirkan kebijakan yang memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam di Halmahera Selatan. Melalui dialog yang berlangsung secara terbuka dan kondusif, DPRD berharap seluruh pihak dapat bersama-sama mencari solusi yang terbaik bagi kepentingan masyarakat, khususnya para penambang rakyat yang selama ini menggantungkan sumber penghidupannya pada sektor pertambangan.

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

Share Copy Link

Lainnya dari Thamrin Haji Hasim

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

RAPAT PARIPURNA KE-18, KE-19, DAN KE-20 MASA SIDANG III TAHUN 2026 DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan Rapat Paripurna ke-18, ke-19, dan ke-20 Masa Sidang III Tahun 2026 dengan tiga agenda utama, yaitu penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah, serta penyampaian rekomendasi hasil reses anggota DPRD. Pada Rapat Paripurna ke-18 dengan agenda penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Hj. Salma Samad. Dalam pengantar sidang, pimpinan rapat menekankan pentingnya penjelasan pemerintah daerah terkait alasan dilakukannya perubahan anggaran pada tahun 2026. Pidato eksekutif dibacakan oleh Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmy Umar Muchsin. Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya perubahan proyeksi pendapatan daerah serta penyesuaian kebutuhan belanja daerah. Berdasarkan rancangan perubahan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2026 mengalami kenaikan dari sebesar Rp1,712 triliun menjadi Rp1,713 triliun atau bertambah sekitar Rp1 miliar. Selanjutnya, Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Halmahera Selatan, Fadila Mahmud. Dalam rapat tersebut, juru bicara panitia khusus (pansus), Alfitrah Hi. Rustam, menyampaikan laporan hasil kerja pansus yang telah melakukan pembahasan bersama berbagai pihak terkait. Setelah penyampaian laporan pansus, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPRD yang hadir terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Seluruh tahapan pembahasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Rapat Paripurna ke-20 dengan agenda penyampaian rekomendasi hasil reses dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Halmahera Selatan, Muslim Haji Rakib. Dalam pengantarnya, pimpinan rapat menyampaikan bahwa hasil reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD sebagai wadah untuk menampung, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Rekomendasi hasil reses kemudian disampaikan oleh juru bicara, Siska Tendean, yang memaparkan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan ke depan. Melalui ketiga rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi terwujudnya pembangunan daerah yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

07 Agustus 2026, 21:31 WIB

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

KOMISI I DPRD HALMAHERA SELATAN GELAR RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT DUGAAN KASUS ASUSILA DI SD NEGERI 258 HALMAHERA SELATAN

Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dengan agenda pembahasan dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh Kepala SD Negeri 258 Halmahera Selatan terhadap salah seorang siswinya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Munawir Bahar, serta dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Siti Hadija, beserta Kepala SD Negeri 258 Halmahera Selatan. Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian kasus tersebut secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komisi I juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak serta memastikan terpenuhinya pendampingan psikologis dan sosial bagi korban. Anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Tamrin Haji Hasim, mengecam keras dugaan tindak asusila tersebut. Menurutnya, tindakan yang melibatkan tenaga pendidik sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan teladan kepada peserta didik merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Dalam penyampaiannya, Tamrin Haji Hasim meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Kepala SD Negeri 258 dari jabatannya guna menjamin kelancaran proses hukum dan menjaga stabilitas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Selain itu, Tamrin Haji Hasim juga meminta Dinas Pendidikan untuk menjalin koordinasi secara intensif dengan Kepolisian Resor Halmahera Selatan guna memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan secara menyeluruh terhadap siswi yang menjadi korban agar hak-haknya tetap terlindungi. Komisi I DPRD Halmahera Selatan menyatakan akan terus mengawasi perkembangan penanganan kasus tersebut sampai adanya kepastian hukum, sekaligus memastikan bahwa lingkungan pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan terhadap anak.

06 Agustus 2026, 19:13 WIB