Jurnal Anggota Legislatif

05 Agustus 2026, 17:00 WIB

KOMISI I DPRD HUMBANG HASUNDUTAN KONSULTASI PENGUATAN FUNGSI PENGAWASAN LEGISLATIF KE DPRK ACEH SINGKIL

Aceh Singkil, 5 Agustus 2026 — Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Lam Marganda Silaban, bersama jajaran Komisi I melaksanakan kunjungan konsultasi ke DPRK Aceh Singkil, Rabu (5/8/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari program kerja Komisi I DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam rangka memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi legislatif, khususnya terkait fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Konsultasi yang dilaksanakan di DPRK Aceh Singkil tersebut membahas penguatan fungsi pengawasan legislatif dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui kegiatan ini, Komisi I DPRD Humbang Hasundutan berupaya memperoleh informasi, masukan, serta pengalaman dari DPRK Aceh Singkil mengenai pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap jalannya pemerintahan daerah. Lam Marganda Silaban selaku anggota Komisi I turut mengikuti rangkaian konsultasi dan pembahasan bersama pihak DPRK Aceh Singkil. Kegiatan tersebut menjadi kesempatan bagi kedua lembaga legislatif untuk bertukar informasi mengenai strategi dan mekanisme pengawasan yang dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kunjungan konsultasi ini diharapkan dapat memberikan tambahan wawasan dan bahan masukan bagi Komisi I DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menjalankan fungsi pengawasan legislatif serta meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas DPRD dalam mengawal penyelenggaraan pemerintahan daerah.

LAM MARGANDA SILABAN,S.E

Sumatera Utara | Dapil Humbang Hasundutan 1

Share Copy Link

Lainnya dari LAM MARGANDA SILABAN,S.E

LAM MARGANDA SILABAN,S.E

Sumatera Utara | Dapil Humbang Hasundutan 1

ANGGOTA BADAN MUSYAWARAH DPRD HUMBANG HASUNDUTAN KUNJUNGAN KERJA KE DPRD DAIRI

Sidikalang, 12 Agustus 2026 — Anggota Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Lam Marganda Silaban, melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Kabupaten Dairi di Sidikalang, Rabu (12/8/2026). Kunjungan kerja tersebut dalam rangka konsultasi terkait penyusunan dan penetapan jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dalam agenda kegiatan DPRD. Dalam kunjungan tersebut, Lam Marganda Silaban melakukan konsultasi dan bertukar informasi mengenai mekanisme penyusunan agenda serta penjadwalan pembahasan KUA-PPAS. Konsultasi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam menyusun dan menetapkan jadwal pembahasan KUA-PPAS secara efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat koordinasi dan berbagi pengalaman antarlembaga legislatif daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi DPRD, khususnya dalam proses pembahasan anggaran daerah.

12 Agustus 2026, 17:00 WIB

LAM MARGANDA SILABAN,S.E

Sumatera Utara | Dapil Humbang Hasundutan 1

LAM MARGANDA SILABAN HADIRI RAPAT BANMUS BERSAMA PEMERINTAH TERKAIT PENJADWALAN PEMBAHASAN KUA-PPAS

Humbang Hasundutan, 10 Agustus 2026 — Anggota Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Lam Marganda Silaban, menghadiri rapat Banmus bersama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan, Senin (10/8/2026). Rapat tersebut membahas penjadwalan pembahasan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 serta Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Pembahasan dalam rapat difokuskan pada penyusunan dan penetapan jadwal kegiatan DPRD terkait tahapan pembahasan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2027 dan Perubahan KUA-PPAS Tahun Anggaran 2026. Sebagai anggota Banmus, Lam Marganda Silaban turut mengikuti pembahasan dan memberikan perhatian terhadap penjadwalan agenda DPRD agar seluruh tahapan pembahasan dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan ketentuan serta mekanisme yang berlaku. Rapat bersama Pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antara DPRD dan pemerintah daerah, khususnya dalam mempersiapkan proses pembahasan kebijakan anggaran daerah untuk tahun anggaran mendatang maupun perubahan anggaran tahun berjalan.

10 Agustus 2026, 21:00 WIB