Jurnal Anggota Legislatif

19 Juli 2026, 14:24 WIB

PARIPURNA KE 14 MASA SIDANG KE II TAHUN 2026 DENGAN AGENDA PEMBENTUKAN PANSUS REVISI TATIB DPRD HALSEL

RILIS KEGIATAN DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN RAPAT PARIPURNA KE-14 MASA SIDANG II TAHUN 2026 RESMI BENTUK PANITIA KHUSUS (PANSUS) REVISI TATA TERTIB DPRD HALMAHERA SELATAN Labuha, 17 Juli 2026 – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Rapat Paripurna Ke-14 Masa Sidang 2 Tahun 2026 dengan agenda Pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Revisi Peraturan DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib DPRD, bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Jumat (17/7/2026) pukul 16.00 WIT. Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Muslim Hi. Rakib, didampingi Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, serta dihadiri oleh seluruh anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Pembentukan Pansus Revisi Tata Tertib DPRD merupakan tindak lanjut atas usulan resmi yang disampaikan secara tertulis oleh tiga fraksi DPRD, yakni Fraksi APSI, Fraksi PKB, dan Fraksi Demokrat Perjuangan, kepada pimpinan DPRD. Usulan tersebut kemudian mendapat persetujuan pimpinan DPRD dan selanjutnya dijadwalkan pembahasannya melalui rapat Badan Musyawarah (Banmus) hingga ditetapkan sebagai agenda Rapat Paripurna. Dalam rapat tersebut, pandangan fraksi pengusul disampaikan oleh Tamrin Haji Hasim, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Perindo, Fraksi APSI. Dalam penyampaiannya, Tamrin menegaskan bahwa revisi Tata Tertib DPRD merupakan langkah strategis untuk menyesuaikan mekanisme kerja DPRD dengan perkembangan regulasi serta kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang semakin dinamis. Pada pokoknya, fraksi pengusul mengusulkan sejumlah substansi penting dalam revisi Tata Tertib, antara lain penguatan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran DPRD, penyempurnaan mekanisme kerja alat kelengkapan dewan, penguatan hak dan kewajiban pimpinan maupun anggota DPRD, pengaturan yang lebih tegas mengenai tindak lanjut rekomendasi DPRD oleh pemerintah daerah, penguatan mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD, serta penyempurnaan berbagai ketentuan lain agar pelaksanaan tugas DPRD menjadi lebih efektif, akuntabel, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Setelah penyampaian pandangan fraksi pengusul, rapat paripurna dilanjutkan dengan pendelegasian anggota dari masing-masing fraksi ke dalam Panitia Khusus (Pansus) sesuai komposisi yang telah disepakati. Agenda berikutnya adalah pemilihan Ketua Pansus Revisi Tata Tertib DPRD. Berdasarkan hasil musyawarah seluruh anggota Pansus, secara aklamasi ditetapkan Tamrin Haji Hasim, Anggota DPRD Kabupaten Halmahera Selatan dari Partai Perindo, Daerah Pemilihan (Dapil) III, Fraksi APSI, sebagai Ketua Panitia Khusus (Pansus) Revisi Tata Tertib DPRD Kabupaten Halmahera Selatan. Usai ditetapkan sebagai Ketua Pansus, Tamrin Haji Hasim menyampaikan komitmennya untuk memimpin proses pembahasan revisi Tata Tertib secara terbuka, partisipatif, dan profesional dengan melibatkan seluruh unsur DPRD serta melakukan konsultasi dan harmonisasi dengan pihak-pihak terkait agar menghasilkan Tata Tertib yang berkualitas, adaptif terhadap perkembangan regulasi, dan mampu memperkuat kelembagaan DPRD dalam menjalankan fungsi representasi, legislasi, anggaran, dan pengawasan. Dengan terbentuknya Panitia Khusus ini, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembenahan terhadap tata kelola kelembagaan DPRD melalui penyempurnaan Tata Tertib sebagai pedoman utama pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang DPRD, sehingga dapat memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat serta mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif, transparan, dan akuntabel. Humas Fraksi Amanat Persatuan Solidaritas Indonesia (F-APSI)DPRD Kabupaten Halmahera Selatan

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

Share Copy Link

Lainnya dari Thamrin Haji Hasim

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

RAPAT PARIPURNA KE-18, KE-19, DAN KE-20 MASA SIDANG III TAHUN 2026 DPRD KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

DPRD Kabupaten Halmahera Selatan melaksanakan Rapat Paripurna ke-18, ke-19, dan ke-20 Masa Sidang III Tahun 2026 dengan tiga agenda utama, yaitu penyampaian rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026, pengambilan keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Sampah, serta penyampaian rekomendasi hasil reses anggota DPRD. Pada Rapat Paripurna ke-18 dengan agenda penyampaian rancangan perubahan KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2026, rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Halmahera Selatan, Hj. Salma Samad. Dalam pengantar sidang, pimpinan rapat menekankan pentingnya penjelasan pemerintah daerah terkait alasan dilakukannya perubahan anggaran pada tahun 2026. Pidato eksekutif dibacakan oleh Wakil Bupati Halmahera Selatan, Helmy Umar Muchsin. Dalam penyampaiannya, ia menjelaskan bahwa penyesuaian anggaran dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, di antaranya perubahan proyeksi pendapatan daerah serta penyesuaian kebutuhan belanja daerah. Berdasarkan rancangan perubahan tersebut, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2026 mengalami kenaikan dari sebesar Rp1,712 triliun menjadi Rp1,713 triliun atau bertambah sekitar Rp1 miliar. Selanjutnya, Rapat Paripurna ke-19 dengan agenda pengambilan keputusan terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah dipimpin oleh Wakil Ketua II DPRD Halmahera Selatan, Fadila Mahmud. Dalam rapat tersebut, juru bicara panitia khusus (pansus), Alfitrah Hi. Rustam, menyampaikan laporan hasil kerja pansus yang telah melakukan pembahasan bersama berbagai pihak terkait. Setelah penyampaian laporan pansus, pimpinan rapat meminta persetujuan seluruh anggota DPRD yang hadir terhadap Ranperda tentang Pengelolaan Sampah untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah. Seluruh tahapan pembahasan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sementara itu, Rapat Paripurna ke-20 dengan agenda penyampaian rekomendasi hasil reses dipimpin oleh Wakil Ketua I DPRD Halmahera Selatan, Muslim Haji Rakib. Dalam pengantarnya, pimpinan rapat menyampaikan bahwa hasil reses merupakan bagian penting dari pelaksanaan fungsi representasi DPRD sebagai wadah untuk menampung, menghimpun, dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Rekomendasi hasil reses kemudian disampaikan oleh juru bicara, Siska Tendean, yang memaparkan berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat dari seluruh daerah pemilihan di Kabupaten Halmahera Selatan untuk menjadi perhatian pemerintah daerah dalam penyusunan program dan kebijakan pembangunan ke depan. Melalui ketiga rapat paripurna tersebut, DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk terus menjalankan fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan demi terwujudnya pembangunan daerah yang lebih efektif, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

07 Agustus 2026, 21:31 WIB

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

KOMISI I DPRD HALMAHERA SELATAN GELAR RAPAT DENGAR PENDAPAT TERKAIT DUGAAN KASUS ASUSILA DI SD NEGERI 258 HALMAHERA SELATAN

Komisi I DPRD Kabupaten Halmahera Selatan menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan dengan agenda pembahasan dugaan tindak asusila terhadap anak di bawah umur yang diduga dilakukan oleh Kepala SD Negeri 258 Halmahera Selatan terhadap salah seorang siswinya. Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Munawir Bahar, serta dihadiri oleh seluruh anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan. Turut hadir dalam rapat tersebut Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan, Siti Hadija, beserta Kepala SD Negeri 258 Halmahera Selatan. Dalam rapat tersebut, Komisi I DPRD Halmahera Selatan menegaskan komitmennya untuk mengawal penyelesaian kasus tersebut secara transparan, objektif, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Komisi I juga menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak anak serta memastikan terpenuhinya pendampingan psikologis dan sosial bagi korban. Anggota Komisi I DPRD Halmahera Selatan, Tamrin Haji Hasim, mengecam keras dugaan tindak asusila tersebut. Menurutnya, tindakan yang melibatkan tenaga pendidik sebagai pihak yang seharusnya memberikan perlindungan dan teladan kepada peserta didik merupakan pelanggaran serius yang tidak dapat ditoleransi. Dalam penyampaiannya, Tamrin Haji Hasim meminta Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Halmahera Selatan untuk segera mengambil langkah tegas dengan memberhentikan Kepala SD Negeri 258 dari jabatannya guna menjamin kelancaran proses hukum dan menjaga stabilitas penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut. Selain itu, Tamrin Haji Hasim juga meminta Dinas Pendidikan untuk menjalin koordinasi secara intensif dengan Kepolisian Resor Halmahera Selatan guna memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ia juga menekankan pentingnya pendampingan secara menyeluruh terhadap siswi yang menjadi korban agar hak-haknya tetap terlindungi. Komisi I DPRD Halmahera Selatan menyatakan akan terus mengawasi perkembangan penanganan kasus tersebut sampai adanya kepastian hukum, sekaligus memastikan bahwa lingkungan pendidikan di Kabupaten Halmahera Selatan tetap menjadi tempat yang aman, nyaman, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan maupun pelecehan terhadap anak.

06 Agustus 2026, 19:13 WIB