Setelah melewati beberapa tahapan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 maka pada tanggal 26 juni 2026, bertempat di ruang banggar dprd halsel telah dirampungkan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. namun sebelum sampai pada tahapan finalisasi dan pembahasan batang tubuh ranperda tersebut, sebagaimana kesimpulan Rapat ke 3 bahwa tapd harus menghadirkan pimpinan 6 opd yang sebagaimana rekomendasi BPK. untuk itu pimpinan opd yakni pu, perkim, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan rsud menyampaikan laporan terkait zoal tindak lanjut rekomendasi BPK.
