Jurnal Anggota Legislatif

01 Juli 2026, 21:46 WIB

RAPAT KOORDINASI PIMPINAN DPRD DAN PIMPINAN FRAKSI DAN BAPEMPERDA

Dalam rangka mengoptimalkan penyusunan dan sinkronisasi Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2027 maka pimpinan dprd halsel bersama pimpinan fraksi-fraksi dprd Halmahera Selatan dan Bapemperda melakukan rapat koordinasi dan penyusunan prioritas agenda propemperda tahun 2027 yang dilaksanakan pada hari rabu tanggal 1 juni 2026, dalam rapat tersebut banyak hal yang dikembangkan termasuk didalamnya sosialisasi peraturan daerah yang akan dilakukan oleh anggota dprd di wilayahnya (dapilnya) masing-masing. terhadap pengusulan perda yang akan dilakukan oleh fraksi, komisi dan atau anggota dprd untuk dimasukkan dalam program strategis prolegda 2027, akan dimatangkan ditingkat fraksi atau komisi selanjutnya disampaikan ke pimpinan dprd.

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

Share Copy Link

Lainnya dari Thamrin Haji Hasim

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

RAPAT PADIPURNA PENGAMBILAN KEPUTUSAN PERSETUJUAN DPRD TERHADAP RANPERDA PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 2025

DPRD Halmahera Selatan melaksanakan Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan persetujuan DPRD terhadap ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun 2025 di ruang paripurna dprd halsel tanggal 30 Juli 2026, rapat paripurna ini merupakan rangkaian akhir dari proses ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. sehingga secara defacto pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 telah selesai.

01 Juli 2026, 04:00 WIB

Thamrin Haji Hasim

Maluku Utara | Dapil Halmahera Selatan 3

RAPAT BANGGAR DENGAN TAPD PEMDA HALSEL TERKAIT FINALISASI RANPERDA TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD TAHUN ANGGARAN 202

Setelah melewati beberapa tahapan pembahasan raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 maka pada tanggal 26 juni 2026, bertempat di ruang banggar dprd halsel telah dirampungkan ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. namun sebelum sampai pada tahapan finalisasi dan pembahasan batang tubuh ranperda tersebut, sebagaimana kesimpulan Rapat ke 3 bahwa tapd harus menghadirkan pimpinan 6 opd yang sebagaimana rekomendasi BPK. untuk itu pimpinan opd yakni pu, perkim, dinas kesehatan, dinas pendidikan dan rsud menyampaikan laporan terkait zoal tindak lanjut rekomendasi BPK.

26 Juni 2026, 15:36 WIB