31 Siswa 9 Tahun Belajar Tanpa Kelas, Perindo Morowali Desak APBD-P Prioritaskan Pemerataan Pendidikan
MOROWALI - Sembilan tahun bukan waktu yang singkat untuk belajar dalam kondisi serba terbatas. Namun, itulah yang hingga kini dijalani puluhan siswa MTs Tanjung Harapan di Kepulauan Sombori, Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah.
Sejak sekolah tersebut berdiri pada 2017, sebanyak 31 siswa belum memiliki ruang kelas yang layak untuk menunjang kegiatan belajar mengajar. Mereka harus mengikuti pembelajaran berpindah-pindah, bahkan di bawah tenda darurat.
Kondisi tersebut menjadi gambaran nyata belum meratanya akses terhadap fasilitas pendidikan, terutama bagi masyarakat di wilayah kepulauan di Morowali.
Persoalan itu disoroti Fraksi Partai Perindo dalam rapat paripurna dengan agenda penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan RAPBD Perubahan 2026, kemarin.
Anggota Komisi III DPRD Morowali dari Fraksi Partai Perindo Herlan menilai perubahan anggaran semestinya tidak berhenti pada penyesuaian angka, tetapi harus menjawab kebutuhan masyarakat yang masih mendasar.
“RAPBD Perubahan bukan hanya dokumen administratif untuk memenuhi kewajiban, tetapi merupakan proses politik anggaran yang menentukan arah pembangunan dan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Morowali,” kata Herlan, Kamis (10/9/2026).
Legislator berusia 37 tahun ini menegaskan, nasib 31 siswa di Kepulauan Sombori menjadi salah satu persoalan yang perlu mendapat perhatian serius dalam menentukan prioritas anggaran.
Menurut Herlan, kebutuhan ruang kelas yang layak tidak semestinya terlepas dari pembahasan mengenai kualitas belanja dan pemerataan pembangunan. "Hingga saat ini mereka masih menantikan fasilitas ruang kelas yang layak," tuturnya.
Selain pendidikan di wilayah kepulauan, Fraksi Partai Perindo juga menyoroti peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), pemanfaatan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) hingga pemerataan pembangunan.
Bagi Fraksi Partai Perindo, pembahasan RAPBD Perubahan 2026 menjadi momentum untuk menguji apakah belanja daerah telah diarahkan pada kebutuhan yang paling mendesak. Termasuk memastikan anak-anak di wilayah kepulauan tidak terus belajar dalam kondisi yang jauh dari standar kelayakan.
"Anggaran yang disusun pemerintah daerah harus benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat," tegas Herlan yang berasal dari Dapil 2 Morowali meliputi Kecamatan Bahodopi, Bungku Pesisir, Bungku Selatan, Menui Kepulauan dan Sombori Kepulauan.
Bagikan:
Selengkapnya
