Meja Wakil Rakyat

Atasi Ketimpangan Pembangunan, Fraksi Perindo Desak APBD Perubahan Bartim Prioritaskan Rakyat

Jumat 30 Oktober 2026 14:30 WIB

BARITO TIMUR - Penyesuaian anggaran daerah tidak boleh sekadar mengubah target pendapatan dan belanja tanpa memastikan manfaatnya dirasakan masyarakat. APBD Perubahan Kabupaten Barito Timur (Bartim), Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2026 harus diarahkan pada kebutuhan mendesak warga, pemerataan pembangunan dan penguatan ekonomi daerah.

"APBD Perubahan harus menjadi instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal daerah dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan mendesak masyarakat pada tahun anggaran berjalan," kata Rayanto dari Fraksi Partai Perindo DPRD Bartim, Jumat (30/10/2026).

Dari sisi pendapatan, Fraksi Partai Perindo mencermati adanya penyesuaian target pendapatan daerah dalam APBD Perubahan 2026. Fraksi ini mendukung intensifikasi dan ekstensifikasi sumber pendapatan asli daerah (PAD), tetapi mengingatkan agar upaya tersebut tidak membebani masyarakat kecil.

"Optimalisasi PAD harus tetap memperhatikan kondisi masyarakat. Jangan sampai peningkatan pendapatan daerah justru memberikan beban berlebihan, khususnya bagi masyarakat kecil," tutur Rayanto.

Selain optimalisasi penerimaan, penguatan pengawasan dan penagihan pajak maupun retribusi daerah dinilai perlu dilakukan. Pemerintah daerah juga diminta memastikan dana transfer dari pemerintah pusat dan provinsi terserap maksimal, serta digunakan sesuai peruntukannya.

Pada sisi belanja, Fraksi Partai Perindo mengingatkan agar alokasi anggaran benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat. Kesehatan, pendidikan dan perlindungan sosial harus tetap menjadi prioritas. "Setiap rupiah APBD harus benar-benar berpihak kepada rakyat, tepat sasaran, transparan dan akuntabel. Program yang dibiayai harus memberikan dampak langsung bagi masyarakat," tegas Rayanto.

Persoalan pemerataan infrastruktur juga menjadi perhatian. Fraksi Partai Perindo mendorong pembangunan jalan penghubung antar desa, jembatan, sarana air bersih, jaringan listrik dan internet, terutama di kecamatan yang selama ini masih tertinggal. Pemerataan akses tersebut diperlukan untuk memperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah di Bartim.

Fraksi Partai Perindo turut meminta penambahan alokasi anggaran bagi pemberdayaan petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta koperasi. "APBD Perubahan 2026 harus menjadi momentum untuk mendorong pemulihan ekonomi daerah sekaligus membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Barito Timur," ungkap Rayanto.

Untuk memastikan kebijakan tersebut berjalan sesuai kebutuhan, Fraksi Partai Perindo merekomendasikan pembahasan Raperda APBD Perubahan 2026 secara mendalam bersama komisi-komisi terkait. Partisipasi masyarakat dan DPRD dalam pengawasan program prioritas juga dinilai penting agar pelaksanaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan manfaatnya benar-benar dirasakan warga.

Meski memberikan sejumlah catatan dan rekomendasi, Fraksi Partai Perindo menyatakan dapat menerima dan menyetujui Raperda tentang APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026 untuk dibahas pada tahap berikutnya. Sinergi eksekutif dan legislatif diharapkan mampu menjadikan perubahan APBD sebagai instrumen untuk memperkuat pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Bartim.