Honor Tutor PKBM Hanya Rp150 Ribu Sebulan, Devie Barakati Perjuangkan Insentif APBD 2027
BITUNG - Pengabdian tenaga pengajar pendidikan nonformal belum berbanding lurus dengan honor yang mereka terima. Di Kota Bitung, Sulawesi Utara, tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) hanya menerima Rp150.000 per bulan. Kondisi ini mendorong perlunya perhatian pemerintah daerah terhadap kesejahteraan mereka, termasuk melalui usulan pemberian insentif dalam APBD 2027.
Persoalan tersebut menjadi perhatian anggota Komisi I DPRD Kota Bitung Devie Barakati. Dia memfasilitasi pertemuan Forum Komunikasi Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (FK-PKBM) dengan Wali Kota Bitung Hengky Honandar agar para pegiat pendidikan nonformal dapat menyampaikan langsung aspirasi mereka kepada pemerintah kota.
“Saya berharap Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah dapat memperhatikan ini dan bisa dimasukkan dalam APBD 2027 mendatang, karena tutor ini membantu pemerintah dalam hal pendidikan,” kata Devie, yang juga berprofesi sebagai dosen di salah satu Sekolah Tinggi Teologi di Bitung, Selasa (27/10/2026).
Pertemuan di ruang kerja Wali Kota tersebut merupakan tindak lanjut aspirasi FK-PKBM yang sebelumnya disampaikan melalui Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU). Dalam pertemuan itu, Devie turut memaparkan kondisi yang ditemuinya saat mengunjungi sejumlah PKBM dan mendorong agar usulan insentif bagi tutor dipertimbangkan dalam penyusunan APBD 2027.
Perjuangan tersebut berangkat dari kunjungan langsung Devie ke PKBM Anugrah di Girian Permai dan PKBM ISESW di Kelurahan Girian Weru II, pekan lalu. Dalam kunjungan itu, dia menyerap keluhan tenaga pengajar mengenai minimnya honor yang diterima sekaligus melihat kondisi penyelenggaraan pendidikan nonformal di lapangan.
Bagi Devie, tutor PKBM memiliki peran penting dalam membantu pemerintah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat. Karena itu, kesejahteraan mereka perlu menjadi perhatian pemerintah daerah, terlebih ketika tenaga pengajar masih menghadapi keterbatasan penghasilan di tengah tanggung jawab mendidik warga belajar.
“Kami berharap usulan kami dapat dikaji secara komprehensif sebagai bentuk perhatian terhadap peran pegiat PKBM dalam memperluas akses pendidikan bagi masyarakat,” tutur Legislator Partai Perindo ini.
Sebelum bertemu Wali Kota, Devie telah menyuarakan harapannya agar usulan insentif dapat dimasukkan dalam perencanaan anggaran tahun depan. Pemerintah Kota Bitung selanjutnya akan mengkaji usulan tersebut dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku dan kemampuan keuangan daerah. Hasil kajian itu akan menjadi dasar untuk menentukan tindak lanjut usulan insentif bagi tutor PKBM dalam APBD 2027.
Bagikan:
Selengkapnya
