Garap Potensi PAD Rp1 M, Hendra Sia Dorong Pembenahan Laboratorium Kotim
KOTAWARINGIN TIMUR - Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah berpotensi meraup pendapatan asli daerah (PAD) hingga Rp1 miliar per tahun dari layanan laboratorium lingkungan. Namun, keterbatasan peralatan membuat sejumlah perusahaan besar swasta (PBS) masih harus mengirim sampel ke luar daerah untuk pengujian. DPRD pun meminta pemerintah daerah memperkuat fasilitas laboratorium agar potensi pendapatan tersebut bisa direalisasikan.
Anggota Komisi II DPRD Kotim Hendra Sia menilai kelengkapan laboratorium lingkungan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) perlu menjadi perhatian dalam penyusunan APBD 2027. Fasilitas yang memadai tidak hanya menunjang pemeriksaan kualitas lingkungan, tetapi juga membuka peluang bagi daerah untuk memperoleh pendapatan dari layanan pengujian yang selama ini belum dapat ditangani secara optimal.
"Kami mendorong pemerintah daerah untuk melengkapi sarana dan prasarana laboratorium DLH agar bisa meningkatkan PAD. Saat ini, kekurangan alat membutuhkan anggaran sekitar Rp2,3 miliar, sedangkan sarana dan prasarana sekitar Rp1 miliar. Jadi, totalnya Rp3,3 miliar," ujar Hendra, Senin (26/10/2026).
Legislator Partai Perindo ini mengatakan, keterbatasan alat membuat laboratorium DLH belum mampu melayani seluruh jenis pemeriksaan sampel lingkungan, termasuk pengujian kandungan logam. Akibatnya, perusahaan harus menggunakan jasa laboratorium di luar Kotim, bahkan hingga Pulau Jawa, untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang dibutuhkan.
Bagi Hendra, kondisi tersebut menunjukkan adanya peluang ekonomi yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Dengan peralatan yang memadai, pemeriksaan kualitas air, limbah dan berbagai parameter lingkungan lainnya diharapkan dapat dilakukan langsung di Kotim. Kebutuhan perusahaan pun dapat dilayani di daerah sendiri, sementara penerimaan dari jasa pengujian berpeluang menambah PAD.
"Selama ini, PBS masih mengirim sampel ke luar daerah untuk pengujian karena alat yang tersedia belum lengkap. Ini yang kami dorong supaya ke depan kebutuhan pemeriksaan bisa dilayani di Kotim dan sekaligus meningkatkan PAD," tutur Ketua DPD Partai Perindo Kotim ini.
Saat ini, ada sekitar 52 PBS aktif yang berpotensi menggunakan layanan laboratorium tersebut. Dengan asumsi biaya pengujian Rp20 juta per perusahaan, potensi penerimaan daerah diperkirakan mencapai Rp1 miliar per tahun. Nilai itu masih berupa proyeksi, yang realisasinya tergantung pada jumlah pengguna layanan serta jenis dan parameter pengujian yang dilakukan.
Untuk mendukung keberlanjutan layanan, Komisi II DPRD Kotim juga mendorong agar Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Laboratorium Lingkungan DLH menerapkan pola pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD). Skema ini diharapkan memberikan fleksibilitas dalam mengelola pendapatan layanan sehingga penerimaannya dapat dimanfaatkan kembali untuk kebutuhan operasional dan pengembangan fasilitas sesuai ketentuan yang berlaku.
"Kami juga mendorong agar UPTD laboratorium ini menjadi BLUD. Dengan dikelola menjadi BLUD, hasilnya bisa langsung dianggarkan untuk laboratorium lagi. Apa yang perlu dibenahi dan apa yang perlu ditambah bisa dipenuhi," ungkap Hendra.
Selain gedung dan peralatan, pengembangan laboratorium membutuhkan dukungan sumber daya manusia yang memadai. DLH Kotim saat ini memiliki tujuh personel bersertifikat dan berencana mengusulkan penambahan tiga tenaga dengan latar belakang keahlian terkait. Penambahan tersebut diperlukan untuk mendukung perluasan cakupan pemeriksaan apabila fasilitas laboratorium telah dilengkapi.
Pembangunan gedung laboratorium yang sempat tertunda sejak 2024 juga menjadi bagian dari kebutuhan yang diajukan DLH. Anggaran pembangunan fisik kembali diperhitungkan dengan mempertimbangkan kenaikan harga material. Karena itu, dukungan terhadap usulan APBD 2027 diharapkan dapat mempercepat penyediaan gedung sekaligus melengkapi peralatan yang dibutuhkan.
Bagikan:
Selengkapnya
