Pangkas Belanja Tak Mendesak, Partai Perindo Dorong Perubahan APBD Parimo Perkuat Ekonomi Rakyat
PARIGI MOUTONG - Ruang fiskal daerah yang terbatas menuntut setiap rupiah dalam Perubahan APBD Kabupaten Parigi Moutong 2026 bekerja lebih produktif. Belanja yang tidak mendesak perlu ditekan, sementara anggaran diarahkan untuk memperkuat pelayanan publik, infrastruktur dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.
Sorotan itu disampaikan Fraksi Partai Perindo dalam pandangan akhir terhadap Rancangan Perubahan APBD 2026. Juru bicara fraksi, Yolanda Mambu, menilai perubahan anggaran harus menjadi momentum menata kembali prioritas, bukan sekadar menggeser angka dalam dokumen.
“Perubahan APBD bukan sekadar mengubah angka. Kebijakan dan program harus tetap selaras dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat yang nyata,” ujar Yolanda Mambu, Selasa (22/9/2026).
Belanja yang tidak mendesak, kata Yolanda, harus dipangkas, terutama perjalanan dinas dan lembur yang tidak memiliki dasar kebutuhan kuat. Penghematan tersebut diperlukan agar anggaran lebih banyak mengalir ke program yang berdampak langsung bagi masyarakat.
“Belanja daerah harus dijalankan secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Kegiatan yang tidak mendesak perlu dikurangi,” tutur legislator yang duduk di Komisi III DPRD Kabupaten Parigi Moutong (Parimo) ini.
Di sisi pendapatan, pemerintah daerah tetap didorong menggali potensi penerimaan. Namun, optimalisasi tersebut harus memperhitungkan kemampuan ekonomi masyarakat agar peningkatan pendapatan tidak berujung pada tambahan beban bagi warga.
Persoalan pemerataan juga menjadi perhatian. Pembangunan dan pelayanan publik diminta menjangkau desa, wilayah pesisir, kawasan pertanian dan perkebunan, serta daerah yang masih terbatas akses infrastruktur dasarnya.
“Pembangunan dan pelayanan publik harus menjangkau masyarakat secara merata, termasuk wilayah yang masih tertinggal dalam akses infrastruktur dasar,” kata Yolanda.
Dia menambahkan, setiap program juga perlu memiliki indikator keberhasilan yang terukur. Dengan demikian, penggunaan anggaran dapat dinilai berdasarkan hasil, bukan semata-mata dari seberapa besar anggaran terserap.
Selain hasil program, tata kelola keuangan daerah harus diperkuat. Pengawasan perlu berjalan sejak perencanaan hingga pelaksanaan untuk mencegah kesalahan prosedur dan menekan potensi temuan.
“Rencana yang disusun harus benar-benar terwujud menjadi karya dan pelayanan yang dirasakan masyarakat luas,” tegas Sarjana Ekonomi lulusan Universitas Sam Ratulangi Manado ini.
Dorongan tersebut sejalan dengan komitmen Partai Perindo terhadap penguatan ekonomi masyarakat. Keberpihakan pada ekonomi kerakyatan tidak cukup ditunjukkan lewat besaran anggaran, tetapi juga melalui ketepatan menentukan prioritas dan memastikan belanja menghasilkan manfaat nyata.
Dalam Perubahan APBD Parigi Moutong 2026, prinsip itu diarahkan pada belanja yang lebih selektif, pembangunan yang merata, serta program yang hasilnya dapat diukur. Tujuannya agar perubahan anggaran benar-benar menjadi instrumen untuk memperkuat aktivitas ekonomi dan pelayanan publik, bukan sekadar perubahan angka dalam dokumen.
Bagikan:
Selengkapnya
