Perindo - Rapat finalisasi rekomendasi LKPJ walikota Ambon tahun 2025

Kegiatan Lembaga

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja ean Pihak RS Bakti Rahayu serta Perwakilan korban PHK

Komisi I DPRD melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja, pihak RS Bakti Rahayu, serta perwakilan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). RDP ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti laporan dan pengaduan terkait dugaan PHK yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rapat tersebut, perwakilan korban PHK menyampaikan kronologi kejadian serta tuntutan mereka terkait hak-hak yang belum dipenuhi. Pihak RS Bakti Rahayu memberikan klarifikasi atas kebijakan yang diambil, sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja memberikan pandangan serta penjelasan berdasarkan regulasi ketenagakerjaan. Komisi I DPRD menegaskan pentingnya penyelesaian permasalahan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mendorong adanya mediasi lanjutan antara pihak terkait guna mencapai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Hasil/Keputusan: Dinas Tenaga Kerja diminta memfasilitasi proses mediasi lanjutan. Pihak RS Bakti Rahayu diminta meninjau kembali kebijakan PHK sesuai aturan ketenagakerjaan. Korban PHK diharapkan melengkapi dokumen pendukung sebagai bahan tindak lanjut.

Kegiatan Lembaga

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pimpinan keLurahan se-Kota Ambon. Rapat ini membahas realisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

Dalam RDP tersebut, para lurah menyampaikan capaian kinerja di wilayah masing-masing selama tahun 2025, sekaligus mengemukakan berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas pemerintahan, pelayanan publik, serta pembangunan di tingkat kelurahan. Selain itu, berbagai masukan dan aspirasi juga disampaikan kepada DPRD sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti pada program kerja tahun 2026. Masukan tersebut meliputi peningkatan sarana dan prasarana, penguatan kapasitas aparatur, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. RDP ini menjadi bagian penting dalam fungsi pengawasan DPRD guna memastikan pelaksanaan pemerintahan berjalan efektif serta mendorong peningkatan kinerja di tahun anggaran berikutnya.

Kegiatan Lembaga

Rapat Paripurna Masa Sidang II laporan LKPJ walikota tentang kinerja selama setahun

Pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2026, telah dilaksanakan Rapat Paripurna Masa Sidang II dengan agenda penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Wali Kota atas kinerja pemerintahan selama satu tahun anggaran. Rapat paripurna ini merupakan bagian dari mekanisme evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah, sebagai bentuk akuntabilitas kepada DPRD dan masyarakat. Dalam forum tersebut, Wali Kota menyampaikan capaian kinerja, realisasi program, serta berbagai tantangan yang dihadapi selama tahun berjalan. Melalui kegiatan ini, DPRD menjalankan fungsi pengawasan dengan memberikan catatan, masukan, dan rekomendasi guna perbaikan kinerja pemerintahan ke depan, demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Rapat finalisasi rekomendasi LKPJ walikota Ambon tahun 2025

Update Lainnya

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I DPRD Bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja ean Pihak RS Bakti Rahayu serta Perwakilan korban PHK

Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pimpinan keLurahan se-Kota Ambon. Rapat ini membahas realisasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025.

Rapat Paripurna Masa Sidang II laporan LKPJ walikota tentang kinerja selama setahun