Pencarian Populer
Kegiatan Partai
Hasil/Keputusan:
Aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti melalui pembahasan di DPRD.
Akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelesaian permasalahan.
Kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat.
Berita terbaru tentang pergerakan Perindo
Pada tanggal 9 Juni 2026, DPRD Kota Ambon melaksanakan Rapat Paripurna Internal dengan agenda penyampaian dan pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia atas pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Ambon. Alhamdulillah, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, Pemerintah Kota Ambon kembali berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Capaian ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Kota Ambon dalam mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi seluruh jajaran pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja, pelayanan publik, serta pengelolaan keuangan yang profesional demi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Kota Ambon.
Komisi I DPRD melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja, pihak RS Bakti Rahayu, serta perwakilan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). RDP ini dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti laporan dan pengaduan terkait dugaan PHK yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rapat tersebut, perwakilan korban PHK menyampaikan kronologi kejadian serta tuntutan mereka terkait hak-hak yang belum dipenuhi. Pihak RS Bakti Rahayu memberikan klarifikasi atas kebijakan yang diambil, sementara Kepala Dinas Tenaga Kerja memberikan pandangan serta penjelasan berdasarkan regulasi ketenagakerjaan. Komisi I DPRD menegaskan pentingnya penyelesaian permasalahan secara adil dan sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mendorong adanya mediasi lanjutan antara pihak terkait guna mencapai kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Hasil/Keputusan: Dinas Tenaga Kerja diminta memfasilitasi proses mediasi lanjutan. Pihak RS Bakti Rahayu diminta meninjau kembali kebijakan PHK sesuai aturan ketenagakerjaan. Korban PHK diharapkan melengkapi dokumen pendukung sebagai bahan tindak lanjut.
Hasil/Keputusan: Aspirasi masyarakat akan ditindaklanjuti melalui pembahasan di DPRD. Akan dilakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyelesaian permasalahan. Kegiatan serupa akan terus dilakukan sebagai bentuk kedekatan dengan masyarakat.
