Kegiatan Lembaga BAMUS DPRD KOTA AMBON BAHAS DAN SUSUN AGENDA KERJA TIGA BULAN KE DEPAN
Badan Musyawarah (Bamus) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Ambon menggelar rapat dalam rangka membahas dan menyusun agenda kegiatan DPRD Kota Ambon untuk tiga bulan ke depan.
Rapat Bamus tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh kegiatan DPRD, baik fungsi legislasi, anggaran maupun pengawasan, dapat berjalan secara terarah, terjadwal dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dalam rapat tersebut, Bamus membahas sejumlah agenda yang akan dilaksanakan DPRD Kota Ambon pada masa persidangan mendatang, termasuk agenda rapat paripurna, rapat alat kelengkapan dewan, pembahasan rancangan peraturan daerah, pembahasan anggaran serta kegiatan pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah.
Salah satu agenda utama yang menjadi perhatian adalah kelanjutan pembahasan Perubahan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2026. Sebelumnya, DPRD Kota Ambon bersama Pemerintah Kota Ambon telah melakukan penandatanganan Nota Kesepakatan KUA dan PPAS Perubahan APBD 2026 serta menerima Ranperda tentang Perubahan APBD 2026 untuk dibahas sesuai mekanisme yang berlaku.
Selain pembahasan perubahan APBD, Bamus juga menjadwalkan proses pembahasan sejumlah Ranperda yang telah disampaikan Pemerintah Kota Ambon kepada DPRD. Ranperda tersebut antara lain mengenai Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Ambon, perubahan Perda tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol Tradisional, serta perubahan Perda terkait Penambahan Penyertaan Modal kepada PDAM Tirta Yapono.
Dalam bidang pengawasan, agenda DPRD juga diarahkan pada pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), evaluasi program pemerintah daerah serta tindak lanjut terhadap berbagai aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui DPRD.
Bamus juga memberikan ruang bagi agenda kerja komisi-komisi DPRD sesuai bidang tugas masing-masing, termasuk pemantauan terhadap pelayanan publik, pembangunan infrastruktur, perekonomian daerah, pendapatan daerah serta berbagai persoalan yang berkembang di tengah masyarakat Kota Ambon.
Selain itu, agenda DPRD dalam beberapa bulan ke depan akan mencakup pembahasan dan pengawasan terhadap optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini sejalan dengan pembahasan Panja DPRD bersama OPD pengumpul pendapatan dan Bank Maluku-Maluku Utara mengenai digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah.
Ketua dan anggota Bamus menekankan bahwa penyusunan agenda kerja harus mempertimbangkan skala prioritas, urgensi pembahasan serta kesiapan dokumen dari Pemerintah Kota Ambon. Dengan demikian, setiap agenda yang telah ditetapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan tidak tumpang tindih.
Adapun garis besar agenda DPRD Kota Ambon untuk tiga bulan ke depan meliputi:
Pembahasan dan penyelesaian Perubahan APBD Kota Ambon Tahun Anggaran 2026;
Pembahasan tiga Ranperda yang telah disampaikan Pemerintah Kota Ambon;
Pelaksanaan rapat-rapat alat kelengkapan DPRD;
Rapat kerja komisi bersama OPD terkait;
Rapat Dengar Pendapat (RDP) dalam rangka menindaklanjuti aspirasi masyarakat;
Pengawasan terhadap pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan publik;
Evaluasi dan penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
Pengawasan terhadap digitalisasi pembayaran pajak dan retribusi daerah;
Pembahasan agenda pemerintahan dan pembangunan daerah yang bersifat prioritas;
Persiapan agenda persidangan dan rapat paripurna DPRD berikutnya.
Melalui rapat Bamus tersebut, DPRD Kota Ambon diharapkan memiliki kalender kerja yang jelas sehingga seluruh agenda kelembagaan dapat dilaksanakan secara terukur dan sesuai dengan fungsi DPRD sebagai lembaga pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.
Bamus selanjutnya akan menjadi dasar dalam pengaturan jadwal kegiatan DPRD Kota Ambon selama masa persidangan, dengan tetap memperhatikan perkembangan pembahasan bersama Pemerintah Kota Ambon serta kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Penyusunan agenda ini merupakan bagian dari upaya memastikan seluruh fungsi DPRD dapat berjalan secara efektif, terkoordinasi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sekaligus memberikan ruang yang cukup bagi DPRD untuk menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat Kota Ambon.