Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Perjalanan Dinas (PERDIS) Badan Musyawarah (BAMUS), Sekretariat DPRD ke pimpinan dan Anggota DPRD Kota Depok

05 Maret 2026, 09:30 WIB

Badan Musyawarah (BAMUS) DPRD melaksanakan perjalanan dinas ke DPRD Kota Depok dalam rangka konsultasi dan koordinasi terkait pelaksanaan tugas dan fungsi BAMUS, khususnya dalam penyusunan jadwal kegiatan DPRD serta mekanisme penetapan agenda kerja.
Dalam kegiatan tersebut, rombongan BAMUS DPRD melakukan pertemuan bersama pimpinan dan anggota DPRD Kota Depok untuk bertukar informasi dan pengalaman mengenai tata kelola persidangan, perencanaan agenda, serta optimalisasi kinerja alat kelengkapan dewan.
DPRD Kota Depok menyampaikan berbagai praktik baik (best practices) dalam penyusunan jadwal kegiatan yang efektif dan efisien, serta strategi dalam meningkatkan kinerja lembaga legislatif.
Hasil/Keputusan:
Mengadopsi beberapa metode penyusunan jadwal kegiatan dari DPRD Kota Depok.
Meningkatkan koordinasi internal BAMUS dalam penetapan agenda DPRD.
Hasil kunjungan akan menjadi bahan evaluasi dan perbaikan sistem kerja BAMUS.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Rapat Kerja Pansus I Bersama Disnaker dan Tim Asistensi Ranperda

Kegiatan Lembaga

Rapat Kerja Pansus I Bersama Disnaker dan Tim Asistensi Ranperda

Panitia Khusus (Pansus) I menggelar rapat kerja bersama Dinas Tenaga Kerja dan Tim Asistensi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam rangka membahas serta menyempurnakan substansi Ranperda yang sedang dibahas. Rapat tersebut bertujuan untuk memperoleh masukan dan pendalaman materi terhadap berbagai ketentuan yang diatur dalam Ranperda, sehingga menghasilkan regulasi yang selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mampu menjawab kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Dalam pembahasan, Pansus I menyoroti sejumlah aspek penting yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, khususnya di bidang ketenagakerjaan, guna memastikan setiap pasal dalam Ranperda memiliki landasan hukum yang kuat, implementatif, dan memberikan manfaat bagi masyarakat serta dunia usaha. Tim asistensi Ranperda memberikan berbagai masukan teknis dan yuridis terkait penyusunan norma, sinkronisasi regulasi, serta harmonisasi dengan peraturan yang lebih tinggi. Sementara itu, Disnaker menyampaikan data, kondisi faktual, dan berbagai tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan program ketenagakerjaan sebagai bahan pertimbangan dalam penyempurnaan Ranperda. Melalui rapat kerja ini, Pansus I berkomitmen untuk terus melakukan pembahasan secara komprehensif dan mendalam agar Ranperda yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik, memberikan kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

RDP KOMISI I BERSAMA KADIS TENAGA KERJA TERKAIT PHK SEPIHAK OLEH TOKO STELA STATIONARY

Kegiatan Lembaga

RDP KOMISI I BERSAMA KADIS TENAGA KERJA TERKAIT PHK SEPIHAK OLEH TOKO STELA STATIONARY

Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi I dilaksanakan bersama Kepala Dinas Tenaga Kerja guna membahas dugaan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak yang dilakukan oleh pihak perusahaan/toko Stela Stationary terhadap sejumlah karyawan. Dalam rapat tersebut, Komisi I menekankan pentingnya perlindungan hak-hak tenaga kerja sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. PHK yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui prosedur yang sah dinilai berpotensi melanggar hak normatif pekerja, termasuk hak atas pesangon, pemberitahuan yang layak, serta proses mediasi. Kepala Dinas Tenaga Kerja menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan penelusuran dan klarifikasi terhadap kasus tersebut, termasuk memanggil pihak perusahaan dan pekerja untuk dilakukan mediasi. Hal ini bertujuan agar permasalahan dapat diselesaikan secara adil dan tidak merugikan salah satu pihak. Komisi I juga meminta agar Dinas Tenaga Kerja segera mengambil langkah konkret dalam pengawasan serta memastikan perusahaan mematuhi aturan ketenagakerjaan. Selain itu, Komisi I mendorong adanya penyelesaian yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan kepastian hukum. RDP ini diharapkan menjadi langkah awal dalam menyelesaikan persoalan PHK sepihak tersebut serta memberikan perlindungan maksimal bagi para pekerja yang terdampak

Rapat finalisasi rekomendasi LKPJ walikota Ambon tahun 2025

Kegiatan Lembaga

Rapat finalisasi rekomendasi LKPJ walikota Ambon tahun 2025

Rapat finalisasi rekomendasi LKPJ Wali Kota Ambon Tahun Anggaran 2025 menjadi tahapan penting dalam proses evaluasi kinerja Pemerintah Kota Ambon oleh DPRD Kota Ambon. Dalam rapat tersebut, panitia khusus (Pansus) DPRD bersama komisi-komisi terkait melakukan penyempurnaan terhadap berbagai catatan, masukan, serta rekomendasi strategis yang nantinya akan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD. Pembahasan finalisasi rekomendasi ini menitikberatkan pada evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pemerintah daerah sepanjang tahun 2025, termasuk efektivitas penggunaan anggaran, capaian pembangunan daerah, pelayanan publik, serta berbagai kendala yang dihadapi OPD dalam merealisasikan program kerja. DPRD juga menyoroti pentingnya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja daerah, serta optimalisasi pelayanan kepada masyarakat. Sejumlah rekomendasi strategis yang dirumuskan diharapkan menjadi bahan perbaikan bagi Pemerintah Kota Ambon dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan, transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas pembangunan daerah pada tahun-tahun mendatang.