Pencarian Populer

Jurnal Anggota Legislatif

foto sampul

Kegiatan Lembaga

Johny Suebu, Anggota DPR Papua dari Partai Perindo, Hadiri Peletakan Batu Pertama Gereja GPKAI Hosana Jayapura

24 Maret 2026, 07:00 WIB

Pada tanggal 24 Maret 2026, Anggota DPR Papua dari Partai Perindo, Johny Suebu, menghadiri kegiatan peletakan batu pertama pembangunan Gereja GPKAI Hosana yang berlokasi di Kota Jayapura. Kegiatan ini merupakan momen penting sebagai tanda dimulainya pembangunan rumah ibadah bagi jemaat GPKAI Hosana.
Kehadiran Johny Suebu dalam kegiatan tersebut merupakan bentuk dukungan nyata terhadap pembangunan sarana keagamaan serta upaya memperkuat kehidupan spiritual masyarakat. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan harapan agar pembangunan gereja dapat berjalan lancar dan menjadi tempat ibadah yang membawa berkat serta mempererat kebersamaan jemaat.
Acara peletakan batu pertama ini turut dihadiri oleh Pihak Pemerintah Daerah, Pihak Keamanan, tokoh agama, panitia pembangunan, serta masyarakat setempat yang menyambut dengan penuh antusias. Kegiatan berlangsung dengan khidmat dan penuh sukacita, mencerminkan semangat gotong royong dalam membangun fasilitas keagamaan di Kota Jayapura.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Dialog dan Koordinasi Anggota DPR Papua, Johny Suebu, S.H., dari Partai Perindo dengan Masyarakat Kampung Ifale

Kegiatan Lembaga

Kegiatan Dialog dan Koordinasi Anggota DPR Papua, Johny Suebu, S.H., dari Partai Perindo dengan Masyarakat Kampung Ifale

Kegiatan dialog dan koordinasi ini dilaksanakan oleh Anggota DPR Papua, Johny Suebu, S.H., dari Partai Perindo bersama masyarakat Kampung Ifale serta para pensiunan pegawai Dinas Kehutanan Provinsi Papua yang berdomisili dan menjadi bagian dari masyarakat Kampung Ifale, pada hari Rabu, 8 April 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mempererat hubungan antara wakil rakyat dengan masyarakat, sekaligus menjadi wadah untuk menyerap aspirasi, masukan, serta berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat setempat. Dalam dialog tersebut, masyarakat Kampung Ifale dan para pensiunan pegawai Dinas Kehutanan menyampaikan berbagai isu terkait kondisi sosial, lingkungan, serta kebutuhan pembangunan di wilayah mereka. Selain dialog dan koordinasi, dalam kegiatan ini juga dilaksanakan pembagian bantuan sembako kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial dan dukungan terhadap kebutuhan dasar warga. Bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat serta memperkuat rasa kebersamaan antara wakil rakyat dan konstituen. Kegiatan ini juga menjadi sarana koordinasi dalam rangka membangun sinergi antara masyarakat dan pemerintah daerah, khususnya dalam mendukung program-program pembangunan yang berkelanjutan. Johny Suebu, S.H. memberikan tanggapan, penjelasan, serta komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi yang telah disampaikan sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang berlaku. Melalui kegiatan ini, diharapkan terjalin komunikasi yang lebih baik, terciptanya solusi atas berbagai permasalahan, serta meningkatnya partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan di Provinsi Papua, khususnya di Kampung Ifale.

Penutupan Rapat Paripurna DPR Papua: Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Rencana Kerja DPR Papua Tahun 2026

Kegiatan Lembaga

Penutupan Rapat Paripurna DPR Papua: Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) dan Rencana Kerja DPR Papua Tahun 2026

Pada Kamis, 12 Maret 2026, Dewan Perwakilan Rakyat Papua melaksanakan Penutupan Rapat Paripurna DPR Papua dengan agenda utama penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026 serta rencana kerja DPR Papua Tahun 2026. Rapat paripurna ini merupakan tahapan akhir dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya telah dilakukan melalui penyampaian pandangan fraksi, masukan dari kelompok ahli, serta pembahasan internal DPR Papua dalam rangka merumuskan prioritas legislasi daerah dan agenda kerja lembaga legislatif untuk tahun mendatang. Dalam rapat tersebut, DPR Papua secara resmi menetapkan daftar prioritas Propemperda Tahun 2026 yang akan menjadi pedoman dalam proses penyusunan dan pembahasan peraturan daerah sepanjang tahun 2026. Penetapan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap produk hukum daerah yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan pembangunan daerah, memberikan kepastian hukum, serta mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua. Selain itu, dalam rapat paripurna ini juga ditetapkan rencana kerja DPR Papua Tahun 2026 yang mencakup pelaksanaan fungsi legislasi, fungsi pengawasan terhadap program pemerintah daerah, serta fungsi representasi dalam menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Sebagai anggota DPR Papua dari Partai Perindo, Johny Suebu, S.H., turut menghadiri dan mengikuti jalannya rapat paripurna hingga proses penetapan keputusan. Kehadiran dalam kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen untuk mendukung penyusunan agenda legislasi daerah yang terarah dan rencana kerja DPR yang efektif, sehingga kinerja DPR Papua dapat semakin optimal dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat serta mendukung pembangunan di Tanah Papua.

Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPR Papua ke Lokasi Banjir Bandang Kemiri Diserahkan kepada Ketua DPR Papua

Kegiatan Lembaga

Laporan Hasil Kunjungan Kerja Komisi I DPR Papua ke Lokasi Banjir Bandang Kemiri Diserahkan kepada Ketua DPR Papua

Anggota DPR Papua dari Fraksi Perindo, Johny Suebu, S.H., bersama Komisi I DPR Papua, telah melaksanakan penyerahan laporan hasil kunjungan kerja ke lokasi terdampak banjir bandang yang terjadi pada 16 Maret 2019 di wilayah Kemiri. Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk meninjau langsung kondisi masyarakat korban bencana, mengidentifikasi kebutuhan mendesak, serta menghimpun data dan informasi sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi kebijakan. Dalam laporan tersebut, Komisi I DPR Papua memuat berbagai temuan lapangan, termasuk kondisi infrastruktur, situasi sosial masyarakat, serta kebutuhan penanganan dan pemulihan pascabencana. Selain itu, laporan juga berisi rekomendasi strategis kepada pemerintah daerah guna mempercepat proses rehabilitasi dan rekonstruksi, serta langkah-langkah mitigasi untuk mencegah terjadinya bencana serupa di masa mendatang. Penyerahan laporan ini dilakukan kepada Ketua DPR Papua sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja sekaligus upaya mendorong tindak lanjut kebijakan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat terdampak. Diharapkan, hasil kunjungan kerja ini dapat menjadi dasar dalam pengambilan keputusan yang berpihak kepada masyarakat serta memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam penanganan bencana di Papua.