Uji Petik Pembangunan 2 Ruang Kelas Baru SD Negeri Kolon

22 April 2026, 10:00 WIB

Dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan, telah dilakukan uji petik terhadap pembangunan 2 (dua) ruang kelas baru di SD Negeri Kolon. Berdasarkan hasil pemantauan langsung di lapangan, pembangunan fisik ruang kelas telah selesai dikerjakan dan saat ini telah digunakan secara aktif untuk kegiatan belajar mengajar.

Secara umum, kualitas pekerjaan terpantau baik dan memberikan dampak positif terhadap proses pendidikan di sekolah tersebut. Namun demikian, ditemukan adanya kekurangan pada bagian selasar belakang ruang kelas yang belum dikerjakan karena tidak termasuk dalam perencanaan awal pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, direkomendasikan agar pihak terkait dapat mempertimbangkan penambahan pekerjaan selasar belakang guna menunjang kenyamanan, aksesibilitas, serta keamanan lingkungan belajar bagi siswa dan tenaga pendidik.

Update Lainnya

Berita terbaru tentang pergerakan Perindo

Kegiatan Lembaga

Penguatan Peran dalam Mendukung PAD dan Ekonomi Daerah

Saya memandang bahwa pertemuan dengan Bank NTT merupakan bagian penting dalam mengevaluasi peran lembaga keuangan daerah dalam mendukung pembangunan dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Bank NTT tidak hanya berfungsi sebagai lembaga perbankan, tetapi juga sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui akses pembiayaan bagi pelaku UMKM, petani, dan sektor produktif lainnya. Saya menekankan perlunya peningkatan kontribusi nyata Bank NTT terhadap daerah, baik melalui optimalisasi deviden, perluasan layanan keuangan hingga ke wilayah pedesaan, maupun inovasi produk yang menjawab kebutuhan masyarakat lokal. Selain itu, transparansi, profesionalisme, dan tata kelola yang baik harus terus diperkuat agar kepercayaan publik tetap terjaga. Ke depan, diharapkan Bank NTT mampu mengambil peran lebih aktif dalam menggerakkan ekonomi daerah secara inklusif dan berkelanjutan, serta selaras dengan prioritas pembangunan Kabupaten TTS.

Kegiatan Lembaga

Konsultasi tim Pansus LKPJ di Dinas PMD Provinsi

Hari ini saya bersama Ketua dan Wakil DPRD Kabupaten TTS dan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten TTS yang bertugas melakukan pembahasan terhadap LKPJ Kepala Daerah Tahun 2025, melaksanakan konsultasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Konsultasi tersebut dilakukan dalam rangka membahas tindak lanjut peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa, peraturan teknis pengelolaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa (ADD) di kabupaten, serta tahapan evaluasi desa persiapan pemekaran. Kegiatan konsultasi ini diterima langsung oleh Kepala Dinas PMD Provinsi NTT bersama para Kepala Bidang dan staf di lingkungan Dinas PMD Provinsi NTT. Dalam kesempatan ini, berbagai persoalan dan masukan yang berkaitan dengan poin-poin tersebut turut disampaikan oleh Pansus DPRD Kabupaten TTS guna mendapatkan arahan, saran, dan penjelasan teknis dari Dinas PMD Provinsi NTT demi mendukung kemajuan pembangunan desa dan peningkatan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah koordinatif dalam memperkuat sinkronisasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah provinsi, khususnya dalam mendukung pembangunan desa yang lebih efektif, transparan, dan berkelanjutan di Kabupaten TTS.

Kegiatan Lembaga

Pansus Komisi II DPRD TTS terkait Polemik Kuota Sapi

Anggota DPRD Fraksi Partai Perindo Bersama Komisi II Anggota DPRD dari Fraksi Partai Perindo bersama Komisi II DPRD Kabupaten Timor Tengah Selatan terus menjalankan tugas pengawasan terhadap berbagai isu strategis daerah, khususnya di sektor peternakan dan ekonomi masyarakat. Dalam menyikapi polemik kuota sapi, Komisi II bersama Fraksi Partai Perindo aktif melakukan pembahasan melalui rapat kerja dan rapat dengar pendapat (RDP) guna menggali informasi secara menyeluruh dari pihak-pihak terkait. Langkah ini diambil untuk memastikan proses distribusi kuota sapi berjalan secara transparan, adil, dan tepat sasaran, serta tidak merugikan peternak lokal. Fraksi Partai Perindo menegaskan komitmennya untuk terus mengawal setiap kebijakan agar berpihak pada kepentingan rakyat, serta mendorong pemerintah daerah untuk menghadirkan tata kelola yang bersih dan akuntabel.